Nanga Pinoh (Antara Kalbar) - Mendekati pertengahan tahun, Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin meminta seluruh SKPD untuk memulai kegiatan yang telah diprogramka apalagi APBD telah diketuk palu sejak akhir Desember 2014.
"Sesuai aturan dan mekanisme yang ada kita berharap kepada SKPD-SKPD untuk melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan. Terutama pada kegiatan fisik," katanya.
Selain kegiatan, Tajudin juga meminta seluruh SKPD memaksimalkan pelayanan pada masyarakat. Apalagi APBD juga sudah bisa digunakan sejak beberapa bulan lalu.
"Terkait dengan pekerjaan fisik, memang harus dilakukan pembenahan seperti perencanaan yang perlu dilakukan ulang. Khusus perencanaan, kita juga sudah memberikan jaminan yang belum teranggarkan pada APBD murni atau ada kesalahan nomenklatur akan kita lakukan pada penyempurnaan APBD serta pada APBD Perubahan," katanya.
SKPD kata Tajudin seharusnya sudah tak lagi menunda segala pekerjaan fisik seperti sejumlah proyek infrastruktur yang berada di sejumlah dinas. Selama seluruh prosedur dan mekanisme juga sudah cukup dan siap dilaksanakan.
"Kan ada tahapan-tahapan untuk pekerjaan fisik. Kan ada administrasi yang harus dilalui. Kalau sudah siap dilaksanakan harus segera dikerjakan," katanya.
Terkait anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) yang belum masuk dalam APBD, Tajudin menjelaskan, DAK persoalannya masih menunggu juklak dan juknis dari pusat. Inilah yang menjadi persoalan sehingga belum masuk dalam APBD murni.
"Juknis dan juklak itu yang terlambat datang, sehingga prosesnya harus menunggu penyempurnaan APBD baru bisa kita laksanakan. DAK kan ada dua, yang dari APBN murni dari APBN perubahan. Kalau DAK tambahan ya akan kita masukkan dalam APBD penyempurnaan, karena sebelum dilaksanakan penyempurnaan, pemberitahuannya sudah ada," jelasnya.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Melawi, Ramdha Suhaimi menerangkan, untuk penyempurnaan APBD memang tak lama lagi akan dibahas. Penyempurnaan APBD Melawi tahun anggaran 2015 ini dilakukan untuk memasukkan DAK tambahan yang nominalnya mencapai Rp145 miliar.
(Ekos/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Sesuai aturan dan mekanisme yang ada kita berharap kepada SKPD-SKPD untuk melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan. Terutama pada kegiatan fisik," katanya.
Selain kegiatan, Tajudin juga meminta seluruh SKPD memaksimalkan pelayanan pada masyarakat. Apalagi APBD juga sudah bisa digunakan sejak beberapa bulan lalu.
"Terkait dengan pekerjaan fisik, memang harus dilakukan pembenahan seperti perencanaan yang perlu dilakukan ulang. Khusus perencanaan, kita juga sudah memberikan jaminan yang belum teranggarkan pada APBD murni atau ada kesalahan nomenklatur akan kita lakukan pada penyempurnaan APBD serta pada APBD Perubahan," katanya.
SKPD kata Tajudin seharusnya sudah tak lagi menunda segala pekerjaan fisik seperti sejumlah proyek infrastruktur yang berada di sejumlah dinas. Selama seluruh prosedur dan mekanisme juga sudah cukup dan siap dilaksanakan.
"Kan ada tahapan-tahapan untuk pekerjaan fisik. Kan ada administrasi yang harus dilalui. Kalau sudah siap dilaksanakan harus segera dikerjakan," katanya.
Terkait anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) yang belum masuk dalam APBD, Tajudin menjelaskan, DAK persoalannya masih menunggu juklak dan juknis dari pusat. Inilah yang menjadi persoalan sehingga belum masuk dalam APBD murni.
"Juknis dan juklak itu yang terlambat datang, sehingga prosesnya harus menunggu penyempurnaan APBD baru bisa kita laksanakan. DAK kan ada dua, yang dari APBN murni dari APBN perubahan. Kalau DAK tambahan ya akan kita masukkan dalam APBD penyempurnaan, karena sebelum dilaksanakan penyempurnaan, pemberitahuannya sudah ada," jelasnya.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Melawi, Ramdha Suhaimi menerangkan, untuk penyempurnaan APBD memang tak lama lagi akan dibahas. Penyempurnaan APBD Melawi tahun anggaran 2015 ini dilakukan untuk memasukkan DAK tambahan yang nominalnya mencapai Rp145 miliar.
(Ekos/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015