Pontianak (Antara Kalbar) - Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) Kalimantan Barat, kembali menuntut provinsi itu dijadikan daerah otonomi khusus, di peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas).
"Kalbar memiliki banyak keistimewaan, seperti provinsi terluas terbesar ke-4, berbatasan langsung dengan laut Natuna, Jawa, berbatasan dengan semenanjung Malaysia, dan berbatasan darat langsung dengan Sarawak, Malaysia," kata Humas Solmadapar Kalbar, Hidayat saat menyampaikan orasi di Tugu Bundaran Digulis Untan Pontianak, Rabu.
Tetapi, menurut dia, dengan kekayaan sumber daya alam dan kelautan yang melimpah itu, belum mengubah pola pikir pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih. Padahal sudah jelas dalam UUD 1945 pasal 18 b menyatakan mengakui satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa.
"Hal itu menjadi perhatian serius, ketika daerah yang sangat kaya, serta didukung luas daerah yang besar, tetapi tidak diakomodasi kepentingannya," ungkap Hidayat.
Sehingga Solmadapar Kalbar menuding pemerintah pusat menjadikan Kalbar sebagai "anak tiri", karena hingga saat ini tidak ada terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar.
"Dari segi APBD saja, dari Kalbar baru mendapat sebesar Rp2 triliun hingga Rp4 triliun, sementara Papua mencapai Rp7 triliun, dan Banda Aceh Rp13 triliun. Sehingga dengan APBD sebesar itu, belum bisa mengakomodasi keinginan dan peningkatan masyarakat," ungkapnya.
Hidayat menambahkan, untuk itulah Kalbar sudah layak statusnya ditingkatkan menjadi daerah otonomi khusus, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Solmadapar juga menginginkan pemerintah sekarang agar terus meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan di kawasan-kawasan perbatasan yang saat ini masih jauh dari harapan.
Ada lima kabupaten yang letaknya berbatasan langsung dengan Malaysia, yakni Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu, yang membutuhkan perhatian serius, begitu juga kabupaten lainnya, katanya.
(U.A057/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Kalbar memiliki banyak keistimewaan, seperti provinsi terluas terbesar ke-4, berbatasan langsung dengan laut Natuna, Jawa, berbatasan dengan semenanjung Malaysia, dan berbatasan darat langsung dengan Sarawak, Malaysia," kata Humas Solmadapar Kalbar, Hidayat saat menyampaikan orasi di Tugu Bundaran Digulis Untan Pontianak, Rabu.
Tetapi, menurut dia, dengan kekayaan sumber daya alam dan kelautan yang melimpah itu, belum mengubah pola pikir pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih. Padahal sudah jelas dalam UUD 1945 pasal 18 b menyatakan mengakui satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa.
"Hal itu menjadi perhatian serius, ketika daerah yang sangat kaya, serta didukung luas daerah yang besar, tetapi tidak diakomodasi kepentingannya," ungkap Hidayat.
Sehingga Solmadapar Kalbar menuding pemerintah pusat menjadikan Kalbar sebagai "anak tiri", karena hingga saat ini tidak ada terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar.
"Dari segi APBD saja, dari Kalbar baru mendapat sebesar Rp2 triliun hingga Rp4 triliun, sementara Papua mencapai Rp7 triliun, dan Banda Aceh Rp13 triliun. Sehingga dengan APBD sebesar itu, belum bisa mengakomodasi keinginan dan peningkatan masyarakat," ungkapnya.
Hidayat menambahkan, untuk itulah Kalbar sudah layak statusnya ditingkatkan menjadi daerah otonomi khusus, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Solmadapar juga menginginkan pemerintah sekarang agar terus meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan di kawasan-kawasan perbatasan yang saat ini masih jauh dari harapan.
Ada lima kabupaten yang letaknya berbatasan langsung dengan Malaysia, yakni Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu, yang membutuhkan perhatian serius, begitu juga kabupaten lainnya, katanya.
(U.A057/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015