Mahasiswa Tuntut Otonomi Khusus Kalbar

Pontianak (Antara Kalbar) - Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Somadapar) Kalimantan Barat, menuntut status otonomi khusus untuk Kalimantan Barat agar provisi tersebut bisa lebih maju lagi dibanding sekarang.

"Sumber daya alam Kalbar sangat melimpah ruah, tetapi dengan otonomi daerah sekarang, Kalbar menjadi tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat, sehingga sangat tertinggal dari negara tetangga Malaysia, dari segi apapun," kata Humas Solmadapar Kalbar Hidayat saat orasi di Bundaran Tugus Digulis Universitas Tanjungpura Pontianak, Rabu.

Padahal, menurut dia daerah Kalbar sangat strategis, sebagai garda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi dalam hal pembangunan sangat tertinggal jauh baik di tingkat nasional, maupun dibanding dengan Sarawak, Malaysia Timur.

"Dalam sejarahnya Kalbar sempat menyandang Daerah Istimewa Kalbar (DIKB), tetapi tidak menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menjadikan Kalbar setara dengan daerah yang ada di Pulau Jawa," ungkap Hidayat.

Seperti dilihat, dari segi infrastruktur jalan yang sangat buruk, pendidikan dan pelayanan kesehatan juga masih jauh dari harapan. "Itu dikarenakan kondisi keuangan (APBD) Kalbar yang tidak dapat mengimbangi pembangunan dan luasnya daerah Kalbar," katanya.

Oleh karenanya, menurut Hidayat status Kalbar seharusnya ditingkatkan menjadi otonomi khusus, agar lebih memacu pembangunan, dan kawasan perbatasan darat dengan Malaysia.

"Kami mahasiswa menuntut pemerintah pusat menjadikan Kalbar menjadi otonomi khusus dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya," ujar Humas Solmadapar.

Dalam kesempatan itu, Solmadapar Kalbar juga menginginkan pemerintah sekarang agar terus meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan di kawasan-kawasan perbatasan yang saat ini masih jauh dari harapan.

Ada lima kabupaten yang letaknya berbatasan langsung dengan Malaysia, yakni Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu, yang membutuhkan perhatian serius, begitu juga kabupaten lainnya, katanya.

"Itu permasalahan serius yang harus menjadi perhatian pemerintahan baru saat ini, karena akan berdampak pada perkembangan pemuda yang tinggal di perbatasan," ungkapnya.