Mahasiswa Tuntut Kalbar Dijadikan Otonomi Khusus

Pontianak  (Antara Kalbar) - Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) melakukan unjuk rasa menuntut Provinsi Kalbar dijadikan daerah otonomi khusus, sehingga bisa mengejar ketertinggalan dengan provinsi lain di Indonesia.

"Kami menginginkan, Provinsi Kalbar mendapat perhatian yang lebih, salah satunya dijadikan daerah otonomi khusus, sehingga pemerintah pusat dapat mengakomodasi keinginan rakyat Kalbar," kata Humas Solmadapar Kalbar, Hidayat saat menyampaikan orasinya di Tugu Bundaran Digulis Untan Pontianak, Selasa.

Ia menjelaskan sudah selayaknya Provinsi Kalbar dijadikan daerah otonomi khusus, karena memiliki sumber daya alam yang melimpah, berbatasan langsung dengan Malaysia, serta memiliki luas wilayah terbesar keempat di Indonesia.

Menurut dia, sudah seharusnya Kalbar mendapat hak untuk mengambil peran penuh dalam melaksanakan pembangunan, yaitu daerah otonomi khusus, sehingga pemerintah daerah seharusnya ikut berjuang, dalam upaya menuntut keadilan untuk Kalbar.

Seperti dilihat, dari segi infrastruktur jalan yang sangat buruk, pendidikan dan pelayanan kesehatan juga masih jauh dari harapan. "Itu dikarenakan kondisi keuangan (APBD) Kalbar yang tidak dapat mengimbangi pembangunan dan luasnya daerah Kalbar," katanya.

Oleh karenanya, menurut Hidayat status Kalbar seharusnya ditingkatkan menjadi daerah otonomi khusus, agar lebih memacu pembangunan, dan kawasan perbatasan darat dengan Malaysia.

"Kami mahasiswa menuntut pemerintah pusat menjadikan Kalbar menjadi otonomi khusus dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya," ujar Humas Solmadapar.

Dalam kesempatan itu, Solmadapar Kalbar juga menginginkan pemerintah sekarang agar terus meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan di kawasan-kawasan perbatasan yang saat ini masih jauh dari harapan.

Ada lima kabupaten yang letaknya berbatasan langsung dengan Malaysia, yakni Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu, yang membutuhkan perhatian serius, begitu juga kabupaten lainnya, katanya.

"Itu permasalahan serius yang harus menjadi perhatian pemerintahan baru saat ini, karena akan berdampak pada perkembangan pemuda yang tinggal di perbatasan," ungkapnya.


(U.A057/N005)