Pontianak (Antara Kalbar) - Kepala Bappeda Kalimantan Barat Ahi mengatakan pihaknya akan mendorong pembangunan jembatan layang untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi di Kota Pontianak.
"Kita sudah membuat maket dan program untuk pembangunan jembatan layang di Kota Pontianak. Namun, karena statusnya berada di jalan Nasional, maka akan kita sandingkan dengan program pembangunan pemerintah pusat," kata Ahi di Pontianak, Sabtu.
Dia menjelaskan, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Pemkot Pontianak terkait hal itu, termasuk rencana pembangunan Jembatan Kapuas III dan Jembatan Landak II.
"Memang banyak program pembangunan infrastruktur yang akan kita ajukan kepada pemerintah pusat, seperti jalan strategis nasional, outer ring road, outer ring kanal dan lain sebagainya. Belum lagi untuk infrastruktur jalan kabupaten/kota yang tentu harus disesuaikan dengan anggaran daerah dan pemerintah pusat," tuturnya.
Ahi berharap, terkait pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, dapat menjadi prioritas dari pemerintah pusat. Namun, yang menjadi kewenangan daerah, pihaknya akan berupaya sebisa mungkin untuk memenuhinya.
"Namun, karena anggaran kita juga terbatas, tentu kita akan kembali meminta bantuan kepada pemerintah pusat," katanya.
Untuk itu, dia berharap, adanya sinergi kuat dengan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
"Infrastruktur begitu berarti bagi kami, di samping memberikan kemudahan bagi daerah-daerah untuk berkembang juga sekaligus menjadi insentif bagi investor ketika ingin berinvestasi di Kalimantan Barat," katanya.
Ia mengatakan, infrastruktur menjadi salah satu isu tematik yang strategis di Kalimantan sehingga perlu adanya pembangunan di sektor itu.
Dia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat juga diperlukan untuk mendorong pengembangan infrastruktur lima Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional.
PKSN yang dimaksud berada di lima wilayah berbeda yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia, yakni PKSN di Aruk, Kabupaten Sambas, PKSN di Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, PKSN di Entikong, PKSN di daerah Jasa Kabupaten Sintang serta Nanga Badau Kabupaten Kapuas Hulu.
Lima PKSN yang berada di ujung Kalbar yang langsung berbatasan dengan Malaysia juga memerlukan peningkatan kualitas jalan.
"Kita menginginkan jalan akses perbatasan yang menghubungkan lima titik ini benar-benar bisa terbangun dan berfungsi dengan baik," kata Ahi. ***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Kita sudah membuat maket dan program untuk pembangunan jembatan layang di Kota Pontianak. Namun, karena statusnya berada di jalan Nasional, maka akan kita sandingkan dengan program pembangunan pemerintah pusat," kata Ahi di Pontianak, Sabtu.
Dia menjelaskan, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Pemkot Pontianak terkait hal itu, termasuk rencana pembangunan Jembatan Kapuas III dan Jembatan Landak II.
"Memang banyak program pembangunan infrastruktur yang akan kita ajukan kepada pemerintah pusat, seperti jalan strategis nasional, outer ring road, outer ring kanal dan lain sebagainya. Belum lagi untuk infrastruktur jalan kabupaten/kota yang tentu harus disesuaikan dengan anggaran daerah dan pemerintah pusat," tuturnya.
Ahi berharap, terkait pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, dapat menjadi prioritas dari pemerintah pusat. Namun, yang menjadi kewenangan daerah, pihaknya akan berupaya sebisa mungkin untuk memenuhinya.
"Namun, karena anggaran kita juga terbatas, tentu kita akan kembali meminta bantuan kepada pemerintah pusat," katanya.
Untuk itu, dia berharap, adanya sinergi kuat dengan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
"Infrastruktur begitu berarti bagi kami, di samping memberikan kemudahan bagi daerah-daerah untuk berkembang juga sekaligus menjadi insentif bagi investor ketika ingin berinvestasi di Kalimantan Barat," katanya.
Ia mengatakan, infrastruktur menjadi salah satu isu tematik yang strategis di Kalimantan sehingga perlu adanya pembangunan di sektor itu.
Dia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat juga diperlukan untuk mendorong pengembangan infrastruktur lima Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional.
PKSN yang dimaksud berada di lima wilayah berbeda yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia, yakni PKSN di Aruk, Kabupaten Sambas, PKSN di Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, PKSN di Entikong, PKSN di daerah Jasa Kabupaten Sintang serta Nanga Badau Kabupaten Kapuas Hulu.
Lima PKSN yang berada di ujung Kalbar yang langsung berbatasan dengan Malaysia juga memerlukan peningkatan kualitas jalan.
"Kita menginginkan jalan akses perbatasan yang menghubungkan lima titik ini benar-benar bisa terbangun dan berfungsi dengan baik," kata Ahi. ***3***
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015