Pontianak (Antara Kalbar) - Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Azman Natawijaya mengharapkan semua BUMN yang ada di daerah bisa meningkatkan koordinasi dengan pemerintah setempat, khususnya dalam berbagai program yang dilakukan di setiap daerah.
"Hari ini kita melakukan kunjungan kerja di Kalbar dan mendapatkan informasi bahwa ada ketidakharmonisan antara pemerintah daerah dengan BUMN. Ini seharusnya tidak terjadi, karena BUMN semestinya bisa memberikan informasi terkait program mereka di daerah, terlebih program itu berkaitan dengan pembangunan daerah," katanya saat melakukan kunjungan kerja di Pontianak, Senin.
Menurut Azam, proses pembangunan dan perekonomian yang terjadi di Kalbar sudah berkembang dengan baik dibanding daerah lainnya termasuk di Pulau Jawa.
"Kalau kita lihat berbagai potensi ekonomi yang ada di Kalbar masih cukup besar dan berpeluang untuk dikembangkan. Namun, kita sangat menyesalkan kurang harmonisnya antara Pemrov Kalbar dengan BUMN yang ada karena tidak adanya koordinasi yang baik," katanya.
Dalam pertemuan dengan Gubernur Kalbar Cornelis, Komisi VI DPR mendapatkan informasi bahwa ada komunikasi yang kurang baik dari BUMN, karena seharusnya seluruh BUMN yang ada harus bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Menurut dia, gubernur merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan BUMN memiliki tanggung jawab untuk melaporkan perkembangannya kepada pemerintah, baik yang ada di pusat maupun di daerah.
"Artinya, apa yang dilakukan oleh BUMN, pemerintah daerah harus tahu karena itu merupakan bagian dari pengembangan wilayah," tuturnya.
Untuk itu, lanjutnya, dalam pertemuan dengan beberapa BUMN yang ada di Kalbar, pihaknya akan menyampaikan hal tersebut untuk memfasilitasi terciptanya hubungan yang harmonis antara pemda dengan BUMN.
Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar, Cornelis menyatakan sejauh ini memang ada beberapa BUMN yang tidak pernah membangun komunikasi dengan pihaknya.
"Hanya Bank Indonesia, Angkasa Pura, Bulog yang sering berkoordinasi, sementara beberapa BUMN lain yang sesekali bahkan ada yang sama sekali tidak pernah berkoordinasi," katanya.
Pada intinya, kata Cornelis, pihaknya sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena jika program yang dijalankan oleh suatu BUMN berjalan baik, pihaknya tentu tidak mempertanyakannya.
"Namun, terkadang kalau sudah ada masalah, baru mereka sibuk mencari kita, itu yang membuat kita kecewa," katanya.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Hari ini kita melakukan kunjungan kerja di Kalbar dan mendapatkan informasi bahwa ada ketidakharmonisan antara pemerintah daerah dengan BUMN. Ini seharusnya tidak terjadi, karena BUMN semestinya bisa memberikan informasi terkait program mereka di daerah, terlebih program itu berkaitan dengan pembangunan daerah," katanya saat melakukan kunjungan kerja di Pontianak, Senin.
Menurut Azam, proses pembangunan dan perekonomian yang terjadi di Kalbar sudah berkembang dengan baik dibanding daerah lainnya termasuk di Pulau Jawa.
"Kalau kita lihat berbagai potensi ekonomi yang ada di Kalbar masih cukup besar dan berpeluang untuk dikembangkan. Namun, kita sangat menyesalkan kurang harmonisnya antara Pemrov Kalbar dengan BUMN yang ada karena tidak adanya koordinasi yang baik," katanya.
Dalam pertemuan dengan Gubernur Kalbar Cornelis, Komisi VI DPR mendapatkan informasi bahwa ada komunikasi yang kurang baik dari BUMN, karena seharusnya seluruh BUMN yang ada harus bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Menurut dia, gubernur merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan BUMN memiliki tanggung jawab untuk melaporkan perkembangannya kepada pemerintah, baik yang ada di pusat maupun di daerah.
"Artinya, apa yang dilakukan oleh BUMN, pemerintah daerah harus tahu karena itu merupakan bagian dari pengembangan wilayah," tuturnya.
Untuk itu, lanjutnya, dalam pertemuan dengan beberapa BUMN yang ada di Kalbar, pihaknya akan menyampaikan hal tersebut untuk memfasilitasi terciptanya hubungan yang harmonis antara pemda dengan BUMN.
Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar, Cornelis menyatakan sejauh ini memang ada beberapa BUMN yang tidak pernah membangun komunikasi dengan pihaknya.
"Hanya Bank Indonesia, Angkasa Pura, Bulog yang sering berkoordinasi, sementara beberapa BUMN lain yang sesekali bahkan ada yang sama sekali tidak pernah berkoordinasi," katanya.
Pada intinya, kata Cornelis, pihaknya sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena jika program yang dijalankan oleh suatu BUMN berjalan baik, pihaknya tentu tidak mempertanyakannya.
"Namun, terkadang kalau sudah ada masalah, baru mereka sibuk mencari kita, itu yang membuat kita kecewa," katanya.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015