Komisi X DPR dorong Perpusnas permudah akses membaca di kawasan 3T

Pontianak (ANTARA) - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan bahwa pihaknya terus mendukung dan mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk terus menghadirkan dan mempermudah akses membaca anak-anak di kawasan terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

“Bagi anak-anak di daerah 3T, memegang buku dan membaca bisa saja menjadi barang langka. Nah, untuk itu terus permudah akses anak- anak di sana. Saya yakin Perpusnas sudah mengarah dan berbuat dan untuk itu terus ditingkatkan,” katanya saat menjadi narasumber dalam Ngobrol Bareng Antara melalui zoom meeting dengan tema "Peran Perpustakaan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat di saat Pandemi" yang dipantau di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa saat ini di tengah pandemi COVID-19 dunia pendidikan dihadapkan dengan darurat pendidikan. Dengan darurat pendidikan otomatis berdampak pada darurat literasi.

“Dengan kondisi ini tentu perlibatan para pihak dan kita mendorong Perpusnas sebagai pemimpin gerakan literasi nasional,” katanya.

Pentingnya gerakan literasi, menurut dia, karena berdasarkan hasil survey Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bahwa skor Programme for International Student Assessment (PISA ) untuk Indonesia tahun 2018 berada di 70 dari 78 negara.

“Satu dari indikator pengukuran PISA yang bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan dengan mengukur kinerja siswa di pendidikan menengah, terutama pada tiga bidang utama adalah literasi. Dengan potret yang ada peningkatan literasi penting untuk terus ditingkatkan,” kata dia.

Terkait sarana, akses dan lainnya untuk meningkatkan literasi, kata dia, perlu kolaborasi para pihak mulai dari tingkat desa hingga pusat.

“Kita juga mengapresiasi dari Perpusnas yang juga telah membangun kerja sama dengan Kementerian Desa agar melalui anggaran desa bisa menggarap perpustakaan desa. Sehingga itu bisa menjadi satu di antara jawaban anak – anak untuk mendapatkan ilmu,” katanya.

Dari DPR sendiri, sebagai ketua komisi ia memiliki beban moral dan harus berperan dalam gerakan literasi. Peran tersebut yang mulai dicanangkan yakni melalui Gerakan Literasi Parlemen.

“Gerakan tersebut melihat potensi di mana dari berbagai jenjang anggota dewan dari daerah sampai pusat aa 18 ribuan orang. Bayangkan setiap bulannya menyisihkan gajinya untuk menyumbangkan buku 5 buah saja maka berjuta buku dapat di salurkan ke perpustakaan, taman baca atau pojok baca bagi anak Indonesia,” katanya.

Menurut dia untuk gerakan literasi nasional kuncinya pada kolaborasi sebab ini bukan tugas pemerintah namun masyarakat atau pihak swasta.

“Pemerintah jika kolaborasi dengan masyarakat dan swasta untuk gerakan ini, maka perubahan besar saya yakin bisa terjadi dengan mudah,” demikian Syaiful Huda.