Sukadana (Antara Kalbar) - Kekeringan yang melanda Kabupaten Kayong Utara semakin meluas. Jika sebelumnya krisis air bersih hanya dirasakan di kecamatan yang letaknya di pelosok atau kepulauan, ini merambah ke ibu kota kabupaten, Sukadana.
Muhamad Ridwan (58) misalnya, warga Jalan Bhayangkara Sukadana, yang sudah dua minggu mengalami kesulitan air bersih di rumahnya. "Air dari pipa ledeng sudah tidak mengalir, masyarakat mulai banyak membeli air dengan tanki," kata M. Ridwan.
Diceritakannya, kekeringan yang terjadi seharusnya dapat diatasi oleh pemerintah terutama masyarakat yang ada di wilayah yang tidak jauh dari kawasan Gunung Palung dan terjangkau jaringan pipanisasi.
Namun yang terjadi, Sukadana yang merupakan ibu kota kabupaten yang saat ini sudah terdapat jaringan pipa air bersih dan berada di bawah kawasan taman nasional yang sangat melimpah air bersihnya bisa mengalami kesulitan air.
"Apa perlu pipa di sumbat biar semua tidak mengalir dan semua teriak," keluh M. Ridwan.
Sementara itu, anggota DPRD Kayong Utara Harifin mengeluhkan respon pemerintah yang kurang tanggap dengan situasi yang rutin terjadi setiap musim kemarau. "Air bisa tidak mengalir itu perlu dipertanyakan, bagaimana manajemen pengelolaannya," kata Harifin.
Dirinya juga semakin kecewa dengan ketidaktegasan pemerintah dalam pengelolaan air di kawasan taman nasional, dimana saat ini sumber daya air bersih dikelola pihak swasta namun tidak ada izin dari KKU.
"Swasta mengelola tanpa izin, tapi tidak ada peringatan, sementara masyarakat saat ini juga kesulitan air bersih, saya mengharapkan pemerintah bersikap tegas untuk menyetop operasional perusahaan air minum yang mengambil sumber daya alam tanpa izin," katanya.
Kepala UPT Air Bersih yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum Dedi Sarsanto saat dihubungi melalui selularnya karena sedang dinas luar justru enggan berkomentar terkait krisis air bersih di KKU. "Mending langsung ke kepala dinas saja," jawabnya singkat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
Muhamad Ridwan (58) misalnya, warga Jalan Bhayangkara Sukadana, yang sudah dua minggu mengalami kesulitan air bersih di rumahnya. "Air dari pipa ledeng sudah tidak mengalir, masyarakat mulai banyak membeli air dengan tanki," kata M. Ridwan.
Diceritakannya, kekeringan yang terjadi seharusnya dapat diatasi oleh pemerintah terutama masyarakat yang ada di wilayah yang tidak jauh dari kawasan Gunung Palung dan terjangkau jaringan pipanisasi.
Namun yang terjadi, Sukadana yang merupakan ibu kota kabupaten yang saat ini sudah terdapat jaringan pipa air bersih dan berada di bawah kawasan taman nasional yang sangat melimpah air bersihnya bisa mengalami kesulitan air.
"Apa perlu pipa di sumbat biar semua tidak mengalir dan semua teriak," keluh M. Ridwan.
Sementara itu, anggota DPRD Kayong Utara Harifin mengeluhkan respon pemerintah yang kurang tanggap dengan situasi yang rutin terjadi setiap musim kemarau. "Air bisa tidak mengalir itu perlu dipertanyakan, bagaimana manajemen pengelolaannya," kata Harifin.
Dirinya juga semakin kecewa dengan ketidaktegasan pemerintah dalam pengelolaan air di kawasan taman nasional, dimana saat ini sumber daya air bersih dikelola pihak swasta namun tidak ada izin dari KKU.
"Swasta mengelola tanpa izin, tapi tidak ada peringatan, sementara masyarakat saat ini juga kesulitan air bersih, saya mengharapkan pemerintah bersikap tegas untuk menyetop operasional perusahaan air minum yang mengambil sumber daya alam tanpa izin," katanya.
Kepala UPT Air Bersih yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum Dedi Sarsanto saat dihubungi melalui selularnya karena sedang dinas luar justru enggan berkomentar terkait krisis air bersih di KKU. "Mending langsung ke kepala dinas saja," jawabnya singkat.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015