Pontianak (Antara Kalbar) - Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, M Zeet Hamdie Assovie mengatakan akan meminta Imigrasi memberikan data masyarakat yang pernah berangkat ke Irak dan Suriah, karena berdasarkan informasi ada sekitar 70 warga setempat pernah kesana.
"Kita akan meminta data kepada Imigrasi terkait jumlah masyarakat Kalbar yang pernah berangkat ke Irak dan Suriah dalam waktu lima tahun terakhir. Hal ini dirasakan penting untuk mencegah berkembangnya teroris di Kalbar," kata M Zeet di Pontianak, Senin.
Dia menjelaskan, berdasarkan data yang diterima pihaknya dari BNPT kepada SKPT, ada seketar 300 alumnus Irak-Suriah yang sudah pulang ke Indonesia, namun yang baru tertangkap ada sekitar belasan orang.
"Yang jadi pertanyaan, kemana sisanya, karena seharusnya negara memiliki data base akan hal itu, dimana mereka tinggal, apa kegiatan mereka sekarang, dan apakah sudah ada jaminan bahwa mereka aman," katanya.
Di Kalbar, lanjutnya ada dugaan sekitar 60 sampai 70 orang yang pernah berangkat ke Suriah dan Irak, namun pihaknya tidak memiliki database.
"Makanya pada rapat dengan Pangdam XII/Tpr beberapa waktu lalu, kita menyampaikan hal ini dan meminta kepada pihak Imigrasi agar bisa menyampaikan data kepada kita. Jika Imigrasi tidak mengetahui hal itu, jelas suatu hal yang aneh, karena setiap masyarakat yang melakukan perjalanan keluar negeri tentu memiliki cap di paspornya," tuturnya.
Menurutnya, setiap masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan ke Irak dan Suriah, patut dicurigai, karena dua negara itu merupakan negara konflik, tidak mungkin ada warga Indonesia yang berkunjung kesana untuk berwisata.
"Terlebih berdasarkan kabar yang beredar ratusan warga Indonesia yang pernah kesana terlibat langsung dalam perang dan membela negara tersebut yang notabene bukan negara mereka. Karena mereka menyatakan membela negara orang lain, tentu kita memiliki pertanyaan besar terkait status kenegaraan mereka bahkan status kenegaraannya bisa dicabut karena telah membela negara lain," kata M Zeet.
Terkait hal itu dia mendukung rencana revisi UU Terorisme yang harus lebih rinci untuk mencegah masuknya terorisme dan paham radikal di Indonesia dan Kalbar pada umumnya.
(U.KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Kita akan meminta data kepada Imigrasi terkait jumlah masyarakat Kalbar yang pernah berangkat ke Irak dan Suriah dalam waktu lima tahun terakhir. Hal ini dirasakan penting untuk mencegah berkembangnya teroris di Kalbar," kata M Zeet di Pontianak, Senin.
Dia menjelaskan, berdasarkan data yang diterima pihaknya dari BNPT kepada SKPT, ada seketar 300 alumnus Irak-Suriah yang sudah pulang ke Indonesia, namun yang baru tertangkap ada sekitar belasan orang.
"Yang jadi pertanyaan, kemana sisanya, karena seharusnya negara memiliki data base akan hal itu, dimana mereka tinggal, apa kegiatan mereka sekarang, dan apakah sudah ada jaminan bahwa mereka aman," katanya.
Di Kalbar, lanjutnya ada dugaan sekitar 60 sampai 70 orang yang pernah berangkat ke Suriah dan Irak, namun pihaknya tidak memiliki database.
"Makanya pada rapat dengan Pangdam XII/Tpr beberapa waktu lalu, kita menyampaikan hal ini dan meminta kepada pihak Imigrasi agar bisa menyampaikan data kepada kita. Jika Imigrasi tidak mengetahui hal itu, jelas suatu hal yang aneh, karena setiap masyarakat yang melakukan perjalanan keluar negeri tentu memiliki cap di paspornya," tuturnya.
Menurutnya, setiap masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan ke Irak dan Suriah, patut dicurigai, karena dua negara itu merupakan negara konflik, tidak mungkin ada warga Indonesia yang berkunjung kesana untuk berwisata.
"Terlebih berdasarkan kabar yang beredar ratusan warga Indonesia yang pernah kesana terlibat langsung dalam perang dan membela negara tersebut yang notabene bukan negara mereka. Karena mereka menyatakan membela negara orang lain, tentu kita memiliki pertanyaan besar terkait status kenegaraan mereka bahkan status kenegaraannya bisa dicabut karena telah membela negara lain," kata M Zeet.
Terkait hal itu dia mendukung rencana revisi UU Terorisme yang harus lebih rinci untuk mencegah masuknya terorisme dan paham radikal di Indonesia dan Kalbar pada umumnya.
(U.KR-RDO/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016