Status 104 Honorer K2 Landak Belum Ada Kejelasan

Ngabang (Antara Kalbar) - Status honorer kategori dua (K2) Kabupaten Landak yang rata-rata didominasi tenaga guru hingga sekarang belum ada kejelasannya karena keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil, dari pemerintah pusat.

"Honorer K2 kebijakan pusat. Semua pengangkatan CPNS baik jalur umum maupun honor semua pemerintah pusat melalui Menpan. Kita menunggu saja. Kalau Menpan menyatakan membuka. Kita melaksanakannya karena selama ini tidak ada kewenangan," kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Landak, Jaya Saputra di Ngabang, Selasa.

Menurut Jaya, sebanyak 104 honor itu adalah mereka yang tidak lulus saat tes CPNS jalur honorer kategori dua.

"Kalau misal nantinya ada seleksi kembali. Tentu diverifikasi kembali apakah honor tersebut masih aktif atau tidak. Itu seandainya ada instruksi pusat," ujar Jaya.

Ia menegaskan, hingga sekarang untuk penerimaan CPNS seperti jalur umum belum ada informasi dari Menpan.

Sebelumnya, para honorer K2 pada  Kamis (28/1) lalu, mendatangi DPRD Landak guna menyampaikan aspirasi  untuk minta diperjuangkan agar mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun diangkat menjadi CPNS.

"Tolong Dewan perjuangkan kami agar diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Karena kami sudah mengabdi puluhan tahun menjadi guru. Bahkan di sekolahan tempat mengajar guru PNS hanya 4 orang sisanya honorer semua," ujar Yopita saat menyampaikan aspirasi.

Juru bicara Forum Honorer K2 Landak, Jongnam (43), meminta hononer K2 yang sudah pernah mengikuti tes pada tahun 2014 lalu, harus diangkat oleh pemerintah.

"Dari 200 lebih tenaga honorer sekarang  tersisa 104 orang belum diangkat menjadi PNS. Jika alasan kewenangan pengangkatan pegawai negeri adalah pemerintah pusat bukan daerah. Tapi di daerah lain seperti di Bengkayang bisa diangkat," kata Jongnam.

Jongnam berharap pemerintah dapat memperhatikan nasib honorer di Kabupaten Landak yang masuk kategori 2 masih ada 104 orang yang rata-rata guru dan ada beberapa tenaga teknis seperti kesehatan dan pertanian.

"Aturan pemerintah kita tidak tahu. Yang jelas kami minta hak untuk diangkat. Kami honor aktif. Selain guru juga ada dari kesehatan dan pertanian. Harapan, tolong diperhatikan kami," ungkap Jongnam (Kun/N005)