Jakarta (Antara Kalbar) - Juru Bicara Presiden Johan Budi SP mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo cukup prihatin terhadap beberapa peristiwa yang melibatkan beberapa menteri saling "menyerang" di ranah publik.
"Tentu Presiden tidak 'happy' situasi yang seperti ini. Dan kembali beliau menegaskan untuk menghentikan situasi ini," katanya di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Rabu.
Menurut dia, Presiden meminta perdebatan para menterinya hanya diperbolehkan dalam rapat terbatas atau rapat kabinet saja.
"Dan ini sudah pernah disampaikan oleh Presiden yang dengan bahasa 'jangan gaduh di luar'," kata Johan Budi menjawab pertanyaan wartawan.
Johan mengungkapkan bahwa Presiden marah dengan situasi belakangan ini yang terlihat semakin meruncing, bahkan perseteruan antarmenteri sudah mengarah pada pribadi.
"Jadi kembali ditegaskan oleh Presiden, cukup, hentikan itu. Ke depan siapa pun pembantunya untuk kembali memosisikan bahwa menteri itu adalah pembantu presiden," katanya.
Johan mengatakan Presiden menampung perbedaan pendapat, namun hanya terjadi dalam Rapat Terbatas ataupun sidang kabinet.
"Ketika sudah menjadi keputusan dalam rapat terbatas atau sidang kabinet, maka menteri harus melaksanakan itu karena sudah dibuka ruang untuk diskusi oleh Preasiden," ungkapnya.
Ketika ditanya akan ada evaluasi, Johan menjawab bahwa Presiden akan melakukan evaluasi kinerja dan pencapaian para menterinya.
"Evaluasi dalam bentuk apa, saya kira Presiden yang tahu," kata mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Tentu Presiden tidak 'happy' situasi yang seperti ini. Dan kembali beliau menegaskan untuk menghentikan situasi ini," katanya di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Rabu.
Menurut dia, Presiden meminta perdebatan para menterinya hanya diperbolehkan dalam rapat terbatas atau rapat kabinet saja.
"Dan ini sudah pernah disampaikan oleh Presiden yang dengan bahasa 'jangan gaduh di luar'," kata Johan Budi menjawab pertanyaan wartawan.
Johan mengungkapkan bahwa Presiden marah dengan situasi belakangan ini yang terlihat semakin meruncing, bahkan perseteruan antarmenteri sudah mengarah pada pribadi.
"Jadi kembali ditegaskan oleh Presiden, cukup, hentikan itu. Ke depan siapa pun pembantunya untuk kembali memosisikan bahwa menteri itu adalah pembantu presiden," katanya.
Johan mengatakan Presiden menampung perbedaan pendapat, namun hanya terjadi dalam Rapat Terbatas ataupun sidang kabinet.
"Ketika sudah menjadi keputusan dalam rapat terbatas atau sidang kabinet, maka menteri harus melaksanakan itu karena sudah dibuka ruang untuk diskusi oleh Preasiden," ungkapnya.
Ketika ditanya akan ada evaluasi, Johan menjawab bahwa Presiden akan melakukan evaluasi kinerja dan pencapaian para menterinya.
"Evaluasi dalam bentuk apa, saya kira Presiden yang tahu," kata mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi itu.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016