Sanggau (Antara Kalbar) - Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 23 desa di Kabupaten Sanggau, yang dijadwalkan pada Kamis (26/5) terancam gagal.
Pasalnya, hingga saat ini kurang dari 10 desa yang telah mengajukan atau menyelesaikan pengajuan APB-Des. Sementara, dana untuk penyelenggaraan pilkades, tercantum dalam APBDes pada tahun 2016.
"Hingga sekarang, kurang dari 10 desa yang telah mengajukan APBDes-nya. Kan, dana untuk pilkades itu, ada juga yang tercantum dalam APBDes tersebut," ungkap Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan Desa pada Kantor BPM Pemdes, Alian S ST di Sanggau.
Menurut Alian, bantuan untuk penyelenggaraan pilkades tersebut, dari dua sumber anggaran, yakni APBD dan dana desa. Untuk masing-masing desa menerima jumlah bantuan yang bervariasi antara Rp8 juta sampai Rp25 juta. Ditambahkan, penyebab bervariasinya jumlah bantuan itu yakni memperhatikan beberapa aspek, diantaranya jumlah pemilih, TPS, letak atau kondisi geografis.
Selain itu, kata Alian, bantuan APBD bisa juga digunakan untuk honor petugas penyelenggara, pencetakan surat suara, kotak suara. "Jadi banyak lah keperluan untuk penyelenggaraan pilkades tersebut," timpalnya.
Sementara tambah Alian, untuk tambahan dana yang dimasukan dalam APBDes, desa yang bersangkutan atau panitia pelaksana, harus mengusulkan dalam bentuk proposal, ditujukan kepada bupati Sanggau dan sebelumnya diverifikasi di kecamatan bersangkutan. Kemudian dibuatkan tembusan Kantor BPM Pemdes Sanggau.
"Apakah benar panitia itu memerlukan tambahan dana. Semua melalui proses," tegasnya.
Terkait dengan banyaknya desa yang akan menggelar pilkades dan belum mengajukan APBDes-nya, pihaknya sudah berkali-kali mengingatkan dan akan menyurati masing-masing desa tersebut.
"Sudah kita ingatkan dan akan disurati secara resmi. Jikapun pada akhirnya desa-desa itu tak juga mampu menyelesaikan penyusunan APBDes-nya, maka kita yang akan mendatangi mereka dan membantu menyelesaikan itu," bebernya.
Alian yakin, pelaksanaan pilkades takkan terkendala, hanya karena belum adanya pengajuan APBDes tersebut. "Saya kira tidaklah, kita nanti yang membantu mereka, biar segera diselesaikan," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
Pasalnya, hingga saat ini kurang dari 10 desa yang telah mengajukan atau menyelesaikan pengajuan APB-Des. Sementara, dana untuk penyelenggaraan pilkades, tercantum dalam APBDes pada tahun 2016.
"Hingga sekarang, kurang dari 10 desa yang telah mengajukan APBDes-nya. Kan, dana untuk pilkades itu, ada juga yang tercantum dalam APBDes tersebut," ungkap Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan Desa pada Kantor BPM Pemdes, Alian S ST di Sanggau.
Menurut Alian, bantuan untuk penyelenggaraan pilkades tersebut, dari dua sumber anggaran, yakni APBD dan dana desa. Untuk masing-masing desa menerima jumlah bantuan yang bervariasi antara Rp8 juta sampai Rp25 juta. Ditambahkan, penyebab bervariasinya jumlah bantuan itu yakni memperhatikan beberapa aspek, diantaranya jumlah pemilih, TPS, letak atau kondisi geografis.
Selain itu, kata Alian, bantuan APBD bisa juga digunakan untuk honor petugas penyelenggara, pencetakan surat suara, kotak suara. "Jadi banyak lah keperluan untuk penyelenggaraan pilkades tersebut," timpalnya.
Sementara tambah Alian, untuk tambahan dana yang dimasukan dalam APBDes, desa yang bersangkutan atau panitia pelaksana, harus mengusulkan dalam bentuk proposal, ditujukan kepada bupati Sanggau dan sebelumnya diverifikasi di kecamatan bersangkutan. Kemudian dibuatkan tembusan Kantor BPM Pemdes Sanggau.
"Apakah benar panitia itu memerlukan tambahan dana. Semua melalui proses," tegasnya.
Terkait dengan banyaknya desa yang akan menggelar pilkades dan belum mengajukan APBDes-nya, pihaknya sudah berkali-kali mengingatkan dan akan menyurati masing-masing desa tersebut.
"Sudah kita ingatkan dan akan disurati secara resmi. Jikapun pada akhirnya desa-desa itu tak juga mampu menyelesaikan penyusunan APBDes-nya, maka kita yang akan mendatangi mereka dan membantu menyelesaikan itu," bebernya.
Alian yakin, pelaksanaan pilkades takkan terkendala, hanya karena belum adanya pengajuan APBDes tersebut. "Saya kira tidaklah, kita nanti yang membantu mereka, biar segera diselesaikan," pungkasnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016