Sanggau (Antara Kalbar) - Mantan anggota DPRD Kabupaten Sanggau Ignatius Dibas mengritisi penyerapan APBD Tahun 2015 yang dibawah 100 persen karena sejumlah SKPD minim dalam penyerapan.
Menurut Dibas, hendaknya apa yang terjadi di TA APBD 2015 dijadikan pelajaran bagi SKPD yang lamban dalam penyerapan anggaran. "Mestinya, untuk tahun 2016 ini, hal itu dijadikan pengalaman. Dan segera dilaksanakan apa yang termuat dalam program APBD TA 2015 lalu," ujarnya.
Sebab, kata pria asal Jangkang ini, untuk program TA APBD 2016 sudah menunggu untuk dilaksanakan. "Sekarang saja, kegiatan fisiknya belum dimulai, jadi mau kapan lagi program tahun 2015 itu dilaksanakan. Sementara, program TA APBD 2016 sudah menunggu untuk direalisasikan juga," kata Dibas yang duduk di kursi legislatif tahun 1999 - 2004 itu.
Salah satu yang minim penyerapan adalah Dinas Pekerjaan Umum. Dibas berharap seluruh SKPD bisa segera mengoptimalkan waktu yang ada untuk memaksimalkan seluruh program kegiatan yang sudah disepakati dalam APBD TA 2016.
"Kita sebagai masyarakat mengingatkan kepada seluruh SKPD jajaran Pemkab Sanggau. Khususnya Dinas PU untuk segera merealisasikan program kerja mereka tahun 2015 yang tertunda, yang sudah disepakati dalam APBD. Terutama program kerja yang berkaitan dengan pembangunan fisik serta yang menyentuh langsung masyarakat di Kabupaten Sanggau. Selain itu, untuk TA APBD 2016, jangan sampai tidak terlaksana lagi dan harus direalisasikan pada TA 2017 mendatang,†ungkapnya.
Dia juga mengingatkan SKPD yang memiliki program pembangunan fisik yang realisasinya harus melalui proses cukup panjang. Mulai dari persiapan proses lelang hingga pelaksanaannya memakan waktu hitungan minggu bahkan hingga hitungan bulan. Makanya sesegera mungkin tahapan-tahapan tersebut harus segera dilaksanakan.
"Semua program kegiatan harus terlaksana secara rinci, terpadu saling mendukung antara program yang satu dengan program yang lainnya, bahkan harus sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat," kata dia.
Selain itu, juga minta supaya seluruh Kepala SKPD agar dapat melakukan efisiensi terhadap belanja operasional dan sebagainya.
"Bukan justru sebaliknya hanya sekedar menghabiskan anggaran tanpa arah yang jelas dan terukur," tegas Dibas.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
Menurut Dibas, hendaknya apa yang terjadi di TA APBD 2015 dijadikan pelajaran bagi SKPD yang lamban dalam penyerapan anggaran. "Mestinya, untuk tahun 2016 ini, hal itu dijadikan pengalaman. Dan segera dilaksanakan apa yang termuat dalam program APBD TA 2015 lalu," ujarnya.
Sebab, kata pria asal Jangkang ini, untuk program TA APBD 2016 sudah menunggu untuk dilaksanakan. "Sekarang saja, kegiatan fisiknya belum dimulai, jadi mau kapan lagi program tahun 2015 itu dilaksanakan. Sementara, program TA APBD 2016 sudah menunggu untuk direalisasikan juga," kata Dibas yang duduk di kursi legislatif tahun 1999 - 2004 itu.
Salah satu yang minim penyerapan adalah Dinas Pekerjaan Umum. Dibas berharap seluruh SKPD bisa segera mengoptimalkan waktu yang ada untuk memaksimalkan seluruh program kegiatan yang sudah disepakati dalam APBD TA 2016.
"Kita sebagai masyarakat mengingatkan kepada seluruh SKPD jajaran Pemkab Sanggau. Khususnya Dinas PU untuk segera merealisasikan program kerja mereka tahun 2015 yang tertunda, yang sudah disepakati dalam APBD. Terutama program kerja yang berkaitan dengan pembangunan fisik serta yang menyentuh langsung masyarakat di Kabupaten Sanggau. Selain itu, untuk TA APBD 2016, jangan sampai tidak terlaksana lagi dan harus direalisasikan pada TA 2017 mendatang,†ungkapnya.
Dia juga mengingatkan SKPD yang memiliki program pembangunan fisik yang realisasinya harus melalui proses cukup panjang. Mulai dari persiapan proses lelang hingga pelaksanaannya memakan waktu hitungan minggu bahkan hingga hitungan bulan. Makanya sesegera mungkin tahapan-tahapan tersebut harus segera dilaksanakan.
"Semua program kegiatan harus terlaksana secara rinci, terpadu saling mendukung antara program yang satu dengan program yang lainnya, bahkan harus sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat," kata dia.
Selain itu, juga minta supaya seluruh Kepala SKPD agar dapat melakukan efisiensi terhadap belanja operasional dan sebagainya.
"Bukan justru sebaliknya hanya sekedar menghabiskan anggaran tanpa arah yang jelas dan terukur," tegas Dibas.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016