Sambas (Antara Kalbar) - Wakil Bupati Sambas, Hairiah mengatakan saat ini ada 12 anak di bawah umur asal Kabupaten Sambas menjadi Korban perdagangan manusia atau "human trafficking" dan kini masih berada di Jakarta.
"Saat ini ke 12 anak di bawah umur tersebut masih berada di Jakarta guna menjalani pemeriksaan," ujarnya saatnya dihubungi di Sambas, Senin.
Ia menegaskan bahwa saat ini juga Pemda Sambas sedang melakukan koordinasi terkait peristiwa tersebut.
"Kami sudah melakukan koordinasi dengan camat, kapolsek, kepala desa dan dusun terkait. Kita juga masih melakukan koordinasi intens dengan semua pihak seperti Badan Pemberdayaan Perempuan dan lainnya," tuturnya.
Sementara itu Pemuda Sambas Peduli, Edi sangat menyayangkan kasus perdagangan manusia selalu terjadi di Kabupaten Sambas. Menurutnya hal tersebut harus menjadi perhatian semua pihak.
"Pemda harus menjadi garda terdepan dalam mencegah kasus `trafficking`. Saya yakin Pemda melakukan itu," katanya.
Ia menambahkan untuk kepedulian ini bukan hanya di tingkat bupati atau dinas namun dari tingkat bawah seperti RT dan desa.
"Para orang tua dari anak juga harus tahu di mana anaknya akan bekerja. Terpenting kalau mau bekerja harus secara resmi agar semua hal dapat dipertanggungjawabkan," kata dia.
(U.KR-DDI/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Saat ini ke 12 anak di bawah umur tersebut masih berada di Jakarta guna menjalani pemeriksaan," ujarnya saatnya dihubungi di Sambas, Senin.
Ia menegaskan bahwa saat ini juga Pemda Sambas sedang melakukan koordinasi terkait peristiwa tersebut.
"Kami sudah melakukan koordinasi dengan camat, kapolsek, kepala desa dan dusun terkait. Kita juga masih melakukan koordinasi intens dengan semua pihak seperti Badan Pemberdayaan Perempuan dan lainnya," tuturnya.
Sementara itu Pemuda Sambas Peduli, Edi sangat menyayangkan kasus perdagangan manusia selalu terjadi di Kabupaten Sambas. Menurutnya hal tersebut harus menjadi perhatian semua pihak.
"Pemda harus menjadi garda terdepan dalam mencegah kasus `trafficking`. Saya yakin Pemda melakukan itu," katanya.
Ia menambahkan untuk kepedulian ini bukan hanya di tingkat bupati atau dinas namun dari tingkat bawah seperti RT dan desa.
"Para orang tua dari anak juga harus tahu di mana anaknya akan bekerja. Terpenting kalau mau bekerja harus secara resmi agar semua hal dapat dipertanggungjawabkan," kata dia.
(U.KR-DDI/N005)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016