Pontianak (Antara Kalbar) - Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak Yandi, mendorong Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak untuk terus memberikan keyakinan kepada Wajib Pajak (WP) yang ada di kota tersebut dalam program Tax Amnesty (TA).
"Sebelumnya kita apresiasi dulu KPP Pratama Pontianak di periode pertama KPP tertinggi di Kalbar dalam pengumpulan dana dalam TA. Namun kita terus mendorong bagaimana itu terus ditingkatkan dengan memberikan keyakinan ke WP terutama soal repatriasi," ujarnya di Pontianak, Kamis.
Ia menilai dalam TA bagi sebagian WP masih terdapat keraguan terlebih untuk melakukan repatriasi lantaran peraturan dan UU di Indonesia yang sering terjadi perubahan. Hal itu menurutnya yang menjadi salah satu anggapan dan kekhawatiran masyarakat untuk menjadi peserta TA.
Oleh karena iru langkah yang harus dilakukan Pemerintah yaitu dengan membangun kepercayaan. Jangan sampai UU yang ada mudah diubah- ubah atau diganti, tuturnya.
Yandi mengatakan bahwa banyak pengusaha sukses yang asetnya disimpan di luar negeri dan diharapkan bisa kembali tidak dengan cara hukum tapi pendekatan dengan kepercayaan dari pemerintah kepada pengusaha.
"Kita harapkan bagaimana peran aktif dari teman-teman di kantor pajak untuk terus menjaga agar masyarakat bisa terus melaksanakan kewajibannya dengan cara yang lebih efektif humanis dan lebih gampang," kata dia.
Ia juga menghimbau agar kepada masyarakat agar turut serta mensukseskan TA dan dengan berakhirnya periode pertama pihaknya ia juga meminta Pemerintah dapat memberikan dampak yang optimal sebagai wujud kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Sebelumnya kita apresiasi dulu KPP Pratama Pontianak di periode pertama KPP tertinggi di Kalbar dalam pengumpulan dana dalam TA. Namun kita terus mendorong bagaimana itu terus ditingkatkan dengan memberikan keyakinan ke WP terutama soal repatriasi," ujarnya di Pontianak, Kamis.
Ia menilai dalam TA bagi sebagian WP masih terdapat keraguan terlebih untuk melakukan repatriasi lantaran peraturan dan UU di Indonesia yang sering terjadi perubahan. Hal itu menurutnya yang menjadi salah satu anggapan dan kekhawatiran masyarakat untuk menjadi peserta TA.
Oleh karena iru langkah yang harus dilakukan Pemerintah yaitu dengan membangun kepercayaan. Jangan sampai UU yang ada mudah diubah- ubah atau diganti, tuturnya.
Yandi mengatakan bahwa banyak pengusaha sukses yang asetnya disimpan di luar negeri dan diharapkan bisa kembali tidak dengan cara hukum tapi pendekatan dengan kepercayaan dari pemerintah kepada pengusaha.
"Kita harapkan bagaimana peran aktif dari teman-teman di kantor pajak untuk terus menjaga agar masyarakat bisa terus melaksanakan kewajibannya dengan cara yang lebih efektif humanis dan lebih gampang," kata dia.
Ia juga menghimbau agar kepada masyarakat agar turut serta mensukseskan TA dan dengan berakhirnya periode pertama pihaknya ia juga meminta Pemerintah dapat memberikan dampak yang optimal sebagai wujud kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016