Ngabang (Antara Kalbar) - Pemerintah Kabupaten Landak terus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja guru baik PNS maupun swasta.
"Salah satunya kita bekerjasama dengan kementerian dengan mengadakan kegiatan Upaya Kinerja Guru (UKG), bukan hanya untuk guru PNS tapi juga juga swasta," kata Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Landak, Radius di Ngabang, Rabu (21/12).
Menurutnya, guru dengan status pegawai negeri dan swasta tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan, dalam kerangka pembinaan tetap sama. Untuk di kabupaten Landak juga ada istilah Guru Tidak Tetap (GTT), mereka adalah mahasiswa yang dikuliahkan pemerintah daerah, selanjutnya setelah lulus menjadi sarjana diangkat sebagai GTT.
"Ini salah satu dalam rangka antisipasi kekurangan guru. Untuk honor GTT, selain dibebankan pada APBD Landak juga ada di bebankan oleh sekolah melalui BOS," kata dia.
"Sampai sekarang, perjalanan GTT cukup baik. Bahkan kinerjanya lebih semangat khususnya masalah penguasaan IT. Karena rata-rata GTT masih usia muda," ujar Radius yang juga mantan Kepala SMPN 6 Sengah Temila ini.
Namun, pada masa transisi peralihan kewenangan dari kabupaten ke provinsi untuk lembaga pendidikan tingkat SMA/SMK juga menjadi perhatian. "Khususnya mengenai honor GTT, yang selama ini dibiayai oleh pemerintah kabupaten, apakah nanti oleh provinsi," kata Radius.
Ia berharap kepada pemerintah pusat agar membuka moraturium penerimaan PNS untuk tenaga guru. Karena untuk Landak, pada 2017, guru inpres banyak memasuki masa pensiun.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Salah satunya kita bekerjasama dengan kementerian dengan mengadakan kegiatan Upaya Kinerja Guru (UKG), bukan hanya untuk guru PNS tapi juga juga swasta," kata Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Landak, Radius di Ngabang, Rabu (21/12).
Menurutnya, guru dengan status pegawai negeri dan swasta tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan, dalam kerangka pembinaan tetap sama. Untuk di kabupaten Landak juga ada istilah Guru Tidak Tetap (GTT), mereka adalah mahasiswa yang dikuliahkan pemerintah daerah, selanjutnya setelah lulus menjadi sarjana diangkat sebagai GTT.
"Ini salah satu dalam rangka antisipasi kekurangan guru. Untuk honor GTT, selain dibebankan pada APBD Landak juga ada di bebankan oleh sekolah melalui BOS," kata dia.
"Sampai sekarang, perjalanan GTT cukup baik. Bahkan kinerjanya lebih semangat khususnya masalah penguasaan IT. Karena rata-rata GTT masih usia muda," ujar Radius yang juga mantan Kepala SMPN 6 Sengah Temila ini.
Namun, pada masa transisi peralihan kewenangan dari kabupaten ke provinsi untuk lembaga pendidikan tingkat SMA/SMK juga menjadi perhatian. "Khususnya mengenai honor GTT, yang selama ini dibiayai oleh pemerintah kabupaten, apakah nanti oleh provinsi," kata Radius.
Ia berharap kepada pemerintah pusat agar membuka moraturium penerimaan PNS untuk tenaga guru. Karena untuk Landak, pada 2017, guru inpres banyak memasuki masa pensiun.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016