Mempawah (Antara Kalbar) – Sebanyak 13 orang yang tergabung dalam Forum Aliansi Kontraktor Mempawah (FAKM) mendatangi kantor bupati Mempawah pada Rabu (12/4).
"Kedatangan kami ini merupakan bagian dari tabayun dan siturrahmi, sekaligus meminta kepada bupati agar pemkab dapat membina pelaku usaha khususnya jasa konstruksi. Salah satunya diberikan kesempatan untuk berkompetisi dengan baik sesuai aturan," kata penasehat FAKM Husni Thamrin.
Pertemuan FAKM dengan bupati Mempawah Ria Norsan dan jajarannya itu berlangsung tertutup di lantai 2 kantor bupati Mempawah. Sejumlah petugas satpol PP tampak dikerahkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan semua HP seluruh perwakilan FAKM dan jajaran pemkab Mempawah disita sementara agar tidak mengganggu jalannya pertemuan itu.
"Dalam audiensi ini kami akan memposisikan diri sebagai fasilisator. Jangan ada dusta diantara kita. Harapannya mudah-mudahan upaya ini dapat menjadi jembatan bagi kawan-kawan pengusaha jasa konstruksi agar dapat berkompetisi dan beretika baik dengan pemerintah daerah. Tentunya kita juga mengharapkan kawan-kawan kita ini mendapat kesempatan yang sama sesuai kompetensinya masing-masing," ujar Husni Thamrin.
Pasca pertemuan itu penasehat Forum Aliansi Kontraktor Mempawah (FAKM) Husni Thamrin menghaturkan rasa terimakasihnya kepada bupati Ria Norsan beserta jajaran.
“Saya dan kawan-kawan tadi sudah sama-sama mendengarkan penjelasan langsung dari pak bupati bahwa Pemda menegaskan tidak pernah memonopoli semua paket proyek APBD. Jadi ini sudah cleear. Tapi kita tentunya berharap semua pengusaha khususnya penyedia jasa konstruksi hendaknya diberdayakan, antar lain mendapatkan pembinaan dan kesempatan yang sama sesuai kompetensinya masing-masing oleh pemerintah daerah,†harapnya.
Lebih lanjut Husni Thamrin menyebutkan dikabupaten Mempawah saat ini diperkirakan sedikitnya terdaftar 200 jasa konstruksi yang tergabung dalam asosiasi resmi, sejumlah jasa konstruksi itu diantaranya tergabung dalam asosiasi Gapensi, Perkopindo Mempawah, Aspeksindo dan Gaspeksindo. Namun kurang lebih ada 180 perusahaan yang resmi terdaftar di asosiasi tersebut.
Pasca beraudiensi dengan FAKM, bupati Mempawah Ria Norsan dan jajaran kemudian bergegas meninggalkan aula tersebut menuju kantor Bappeda untuk mengikuti rapat bersama jajaran SKPD. Sementara Sekretaris Daerah, Mochrizal berharap FAKM dapat bersinergi dengan pemerintah dalam rangka memajukan daerah.
"Kita harapkan pasca audiensi ini kedepan terbangun sinergi antara kawan-kawan pengusaha untuk mendukung pemerintah melaksanakan pembangunan dengan baik," ujar Mochrizal.
Sementara itu Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Mempawah, Safruddin Asra menyatakan lembaga DPRD merupakan lembaga yang kolektif dan kolegial. Menyikapi aspirasi FAKM itu dirinya menyatakan sepenuhnya mendukung aspirasi FAKM. Safruddin Asra berjanji akan turut mengawasi anggota dewan sesuai tupoksinya di lembaga DPRD.
"Yang jelas sudah disepakati memang dewan itu tidak boleh bermain proyek, apalagi sebagai pelaksana proyek. Dalam kode etik tatib di DPRD sudah jelas. Tetapi salah satu tugas anggota DPRD itu wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat bisa terwujud, salah satunya yakni melalui tugas penganggaran yakni bujeting," ungkapnya.
Disinggung terkait tudingan terhadap oknum anggota dewan yang bermain proyek di dinas terkait hingga kini diakui Safruddin Asra belum didengar pihak.
"Yang bertanggungjawab sebagai eksekutor realisasi APBD itu kan di instansi terkait, yaitu dinas. Kalau ada oknum anggota dewan yang bermain proyek itu harus bisa kita buktikan, dan tentu akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada. Sanksinya bisa saja berupa sanksi ringan, terutulis hingga sanksi berat sesuai tatib dan mekanisme pastinya,," jelas Safruddin Asra.
Meski belum melakukan rapat internal, BK mendorong anggota dewan yang kompeten di komisi bersangkutan (komisi III di DPRD Mempawah) untuk membahas hal tersebut bersama mitra kerjanya, sesuai dengan apa yang direncanakan dan terencana dengan baik. Lebih lanjut Ketua Badan Kehormatan DPRD Mempawah, Safruddin Asra mengimbau semua anggota dewan di DPRD Mempawah tidak menjadi pelaksana proyek.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Kedatangan kami ini merupakan bagian dari tabayun dan siturrahmi, sekaligus meminta kepada bupati agar pemkab dapat membina pelaku usaha khususnya jasa konstruksi. Salah satunya diberikan kesempatan untuk berkompetisi dengan baik sesuai aturan," kata penasehat FAKM Husni Thamrin.
Pertemuan FAKM dengan bupati Mempawah Ria Norsan dan jajarannya itu berlangsung tertutup di lantai 2 kantor bupati Mempawah. Sejumlah petugas satpol PP tampak dikerahkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan semua HP seluruh perwakilan FAKM dan jajaran pemkab Mempawah disita sementara agar tidak mengganggu jalannya pertemuan itu.
"Dalam audiensi ini kami akan memposisikan diri sebagai fasilisator. Jangan ada dusta diantara kita. Harapannya mudah-mudahan upaya ini dapat menjadi jembatan bagi kawan-kawan pengusaha jasa konstruksi agar dapat berkompetisi dan beretika baik dengan pemerintah daerah. Tentunya kita juga mengharapkan kawan-kawan kita ini mendapat kesempatan yang sama sesuai kompetensinya masing-masing," ujar Husni Thamrin.
Pasca pertemuan itu penasehat Forum Aliansi Kontraktor Mempawah (FAKM) Husni Thamrin menghaturkan rasa terimakasihnya kepada bupati Ria Norsan beserta jajaran.
“Saya dan kawan-kawan tadi sudah sama-sama mendengarkan penjelasan langsung dari pak bupati bahwa Pemda menegaskan tidak pernah memonopoli semua paket proyek APBD. Jadi ini sudah cleear. Tapi kita tentunya berharap semua pengusaha khususnya penyedia jasa konstruksi hendaknya diberdayakan, antar lain mendapatkan pembinaan dan kesempatan yang sama sesuai kompetensinya masing-masing oleh pemerintah daerah,†harapnya.
Lebih lanjut Husni Thamrin menyebutkan dikabupaten Mempawah saat ini diperkirakan sedikitnya terdaftar 200 jasa konstruksi yang tergabung dalam asosiasi resmi, sejumlah jasa konstruksi itu diantaranya tergabung dalam asosiasi Gapensi, Perkopindo Mempawah, Aspeksindo dan Gaspeksindo. Namun kurang lebih ada 180 perusahaan yang resmi terdaftar di asosiasi tersebut.
Pasca beraudiensi dengan FAKM, bupati Mempawah Ria Norsan dan jajaran kemudian bergegas meninggalkan aula tersebut menuju kantor Bappeda untuk mengikuti rapat bersama jajaran SKPD. Sementara Sekretaris Daerah, Mochrizal berharap FAKM dapat bersinergi dengan pemerintah dalam rangka memajukan daerah.
"Kita harapkan pasca audiensi ini kedepan terbangun sinergi antara kawan-kawan pengusaha untuk mendukung pemerintah melaksanakan pembangunan dengan baik," ujar Mochrizal.
Sementara itu Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Mempawah, Safruddin Asra menyatakan lembaga DPRD merupakan lembaga yang kolektif dan kolegial. Menyikapi aspirasi FAKM itu dirinya menyatakan sepenuhnya mendukung aspirasi FAKM. Safruddin Asra berjanji akan turut mengawasi anggota dewan sesuai tupoksinya di lembaga DPRD.
"Yang jelas sudah disepakati memang dewan itu tidak boleh bermain proyek, apalagi sebagai pelaksana proyek. Dalam kode etik tatib di DPRD sudah jelas. Tetapi salah satu tugas anggota DPRD itu wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat bisa terwujud, salah satunya yakni melalui tugas penganggaran yakni bujeting," ungkapnya.
Disinggung terkait tudingan terhadap oknum anggota dewan yang bermain proyek di dinas terkait hingga kini diakui Safruddin Asra belum didengar pihak.
"Yang bertanggungjawab sebagai eksekutor realisasi APBD itu kan di instansi terkait, yaitu dinas. Kalau ada oknum anggota dewan yang bermain proyek itu harus bisa kita buktikan, dan tentu akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada. Sanksinya bisa saja berupa sanksi ringan, terutulis hingga sanksi berat sesuai tatib dan mekanisme pastinya,," jelas Safruddin Asra.
Meski belum melakukan rapat internal, BK mendorong anggota dewan yang kompeten di komisi bersangkutan (komisi III di DPRD Mempawah) untuk membahas hal tersebut bersama mitra kerjanya, sesuai dengan apa yang direncanakan dan terencana dengan baik. Lebih lanjut Ketua Badan Kehormatan DPRD Mempawah, Safruddin Asra mengimbau semua anggota dewan di DPRD Mempawah tidak menjadi pelaksana proyek.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017