Pontianak (Antara Kalbar) - Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang, saat Rakor Perkebunan di Pontianak, mengatakan saat ini produktivitas hasil perkebunan yang ada di Kalimantan Barat masih relatif rendah sehingga harus dimaksimalkan lagi.
"Kontribusi produktivitas yang rendah masih berkutat di persoalan hasil produksi perkebunan belum pada nilai tambah atau produk turunan komoditas. Saat ini produktivitas sawit Kalbar baru 2,7 ton minyak mentah per hektare per tahun. Sementara karet baru bisa menghasilkan 0,7 ton/Ha/Tahun dan kakao hanya memproduksi 0,5 ton/Ha/Tahun," ujarnya di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan, jika pemerintah daerah dan kalangan usaha serius mengelola secara optimal industri perkebunan di Kalbar maka itu bisa memacu PDRB untuk nasional lebih besar.
"Kelapa sawit dari Kalbar semestinya bisa menghasilkan 8 ton/Ha/tahun, karet memungkinkan digenjot bisa mencapai 1,7 ton/Ha/tahun dan kakao bisa hingga 3 ton/Ha/tahun," kata dia.
Tidak dipungkirinya produktivitas masih belum maksimal lantaran keahlian petani masih rendah dan dukungan fasilitasi dari perusahaan perkebunan untuk membantu perkebunan rakyat mendapatkan akses perbankan juga masih belum optimal.
"Keberadaan perkebunan rakyat khusus untuk komoditas kelapa sawit yang belum dilirik oleh perusahaan sebagai potensi yang besar untuk dikembangkan. Untuk Kalbar baru 13,4 persen total pemberian plasma inti kepada petani mandiri," kata dia.
Seharusnya menurutnya bahwa setiap perusahaan wajib memberikan 20 persen plasma inti dan sisanya 80 persen Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan.
"Plasma inti saat ini baru 13,4 persen dari seluruh pemberian izin. Saya minta perusahaan untuk meningkatkan lagi," katanya.
Sejalan dengan upaya peningkatan produktivitas, pihaknya tentu tidak ingin daerah dan pelaku usaha untuk mencari jalan keluar sendiri. Oleh karena itu, Kementan mendorong Kalbar bisa menanam jagung di sekitar lahan perkebunan khususnya komoditas kelapa sawit.
"Posisi Kalbar sangat strategis dan potensi ekonominya sangat besar. Kalau bisa menanam jagung minimal saja satu izin perkebunan memiliki 1.000 Ha itu sudah bagus," jelas dia.
Sementara itu Wakil Gubernur Kalbar Cristiandy Sanjaya mengatakan, Kalbar masih memiliki sisa lahan 400.000 Ha lahan lagi untuk perkebunan kelapa sawit dari target 2025 mencapai 1,5 juta Ha. Saat ini izin yang sudah diberikan mencapai 1,1 juta Ha.
"Kalau hari ini disepakati bersama pelaku usaha perkebunan bisa buka lahan jagung oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kan tercapai 1,5 juta. Pemerintah pusat tidak memberikan lagi izin sawit dengan adanya moratorium," kata dia.
Ia menilai, pelaku usaha tidak perlu khawatir dengan biaya membuka lahan jagung karena masa panen singkat yakni tiga bulan dari masa tanam.
"Serawak, Malaysia itu sangat membutuhkan jagung dan Kalbar bisa suplai. Selama ini juga jagung masuk ke Kalbar itu impor," jelasnya.
(KR-DDI/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Kontribusi produktivitas yang rendah masih berkutat di persoalan hasil produksi perkebunan belum pada nilai tambah atau produk turunan komoditas. Saat ini produktivitas sawit Kalbar baru 2,7 ton minyak mentah per hektare per tahun. Sementara karet baru bisa menghasilkan 0,7 ton/Ha/Tahun dan kakao hanya memproduksi 0,5 ton/Ha/Tahun," ujarnya di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan, jika pemerintah daerah dan kalangan usaha serius mengelola secara optimal industri perkebunan di Kalbar maka itu bisa memacu PDRB untuk nasional lebih besar.
"Kelapa sawit dari Kalbar semestinya bisa menghasilkan 8 ton/Ha/tahun, karet memungkinkan digenjot bisa mencapai 1,7 ton/Ha/tahun dan kakao bisa hingga 3 ton/Ha/tahun," kata dia.
Tidak dipungkirinya produktivitas masih belum maksimal lantaran keahlian petani masih rendah dan dukungan fasilitasi dari perusahaan perkebunan untuk membantu perkebunan rakyat mendapatkan akses perbankan juga masih belum optimal.
"Keberadaan perkebunan rakyat khusus untuk komoditas kelapa sawit yang belum dilirik oleh perusahaan sebagai potensi yang besar untuk dikembangkan. Untuk Kalbar baru 13,4 persen total pemberian plasma inti kepada petani mandiri," kata dia.
Seharusnya menurutnya bahwa setiap perusahaan wajib memberikan 20 persen plasma inti dan sisanya 80 persen Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan.
"Plasma inti saat ini baru 13,4 persen dari seluruh pemberian izin. Saya minta perusahaan untuk meningkatkan lagi," katanya.
Sejalan dengan upaya peningkatan produktivitas, pihaknya tentu tidak ingin daerah dan pelaku usaha untuk mencari jalan keluar sendiri. Oleh karena itu, Kementan mendorong Kalbar bisa menanam jagung di sekitar lahan perkebunan khususnya komoditas kelapa sawit.
"Posisi Kalbar sangat strategis dan potensi ekonominya sangat besar. Kalau bisa menanam jagung minimal saja satu izin perkebunan memiliki 1.000 Ha itu sudah bagus," jelas dia.
Sementara itu Wakil Gubernur Kalbar Cristiandy Sanjaya mengatakan, Kalbar masih memiliki sisa lahan 400.000 Ha lahan lagi untuk perkebunan kelapa sawit dari target 2025 mencapai 1,5 juta Ha. Saat ini izin yang sudah diberikan mencapai 1,1 juta Ha.
"Kalau hari ini disepakati bersama pelaku usaha perkebunan bisa buka lahan jagung oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kan tercapai 1,5 juta. Pemerintah pusat tidak memberikan lagi izin sawit dengan adanya moratorium," kata dia.
Ia menilai, pelaku usaha tidak perlu khawatir dengan biaya membuka lahan jagung karena masa panen singkat yakni tiga bulan dari masa tanam.
"Serawak, Malaysia itu sangat membutuhkan jagung dan Kalbar bisa suplai. Selama ini juga jagung masuk ke Kalbar itu impor," jelasnya.
(KR-DDI/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017