Mempawah (Antara Kalbar) - Sejalan dengan pengembangan potensi pengelolaan industri kelapa sawit secara berkelanjutan, sejumlah daerah menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan Undang-Undang yang berlaku.
Di Kabupaten Mempawah misalnya, saat ini industri perkebunan dinilai sudah berjalan cukup baik dan dinamis. Dari 69 ribu hektare areal perkebunan, 52 ribu hektare diantaranya telah produksi. Rinciannya, 38 ribu hektare sudah ditanami komoditas lain, yakni karet, kelapa, kakao, pinang. Selebihnya 14 ribu hektare atau 27 persen areal kini ditanami kelapa sawit yang dikembangkan pihak swasta bersama petani plasma maupun swadaya mandiri.
Menariknya capaian peningkatan dan perluasan produktifitas sawit dalam satu dekade terakhir diakui Pemerintah Kabupaten Mempawah berperan menopang pertumbuhan ekonomi di daerah. Keberadaan PT. Peniti Sungai Purun (PSP) misalnya, dengan pemanfaatan konsesi lahan seluas 6. 600 hektare pada tahun 2009, kini sudah memiliki 10 blok (afdeling) perkebunan sawit. Meliputi 400 hektare areal produktif, dengan rata-rata panen 300 ton TBS.
Kemampuan PT. PSP memberdayakan 1.300 buruh dengan melibatkan penduduk setempat diakui telah memberi andil dalam serapan tenaga kerja. Apalagi 30 persen dari luasan konsesi telah memberdayakan masyarakat sekitar melalui petani plasma dengan potensi lahan garapan seluas 1.600 hektare dengan hasil yang fluktiatif dan relatif terus meningkat. Areal konsesi itu berada di wilayah Kecamatan Sungai Pinyuh dan Anjongan.
Selain itu progress PT. PSP dengan membangun Pabrik Enggang Mill di areal konsesi berkapasitas 60 ton perjam, dilanjutkan dengan optimalisasi pabrik baru Murai Mill sebagai pusat pengolahan (balking) CPO baru di Wajok Hilir, Kecamatan Siantan yang resmi beroperasi sejak 5 Mei 2017. Pabrik pengolahan berkapasitas 400 ton perhari itu dinilai suatu peningkatan yang pesat.
"Berbagai capaian itu diharapkan dapat dibarengi dengan peningkatan produktifitas, inovatif, efektif, efisien, terus berkembang dan tidak mengabaikan masyarakat maupun lingkungan, serta konsisten melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan secara berkelanjutan melalui penyaluran dana CSR," ungkap Wakil Bupati Mempawah Gusti Ramlana.
Melirik kemajuan industri kelapa sawit sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Mempawah optimistis dapat menata sektor hulu dan hilir lebih baik. Terlepas dari perdebatan perihal ekspansi sawit saat ini baik di tingkat internasional maupun domestik, mereka yang terlibat langsung dalam sektor agribisnis kelapa sawit diharapkan turut mengedukasi masyarakat secara objektif dan lugas.
"Kita minta semua pihak tidak khawatir menyikapi kritikan negatif Parlemen Eropa terhadap bahaya dan dampak perkebunan kelapa sawit. Sebab, dalam aspek ekonomi konsesi perkebunan kelapa sawit terhadap investor dan masyarakat cenderung memberikan manfaat. Faktanya sawit kini menjadi komoditas primadona. Karena itu sawit dinilai bukanlah suatu ancaman serius bagi kelangsungan hidup manusia," kata Gusti Ramlana.
Pemerintah Kabupaten Mempawah menegaskan bahwa tanaman kelapa sawit tidak berpengaruh besar terhadap kelangsungan ekosistem, melainkan kini telah menjadi komoditas primadona yang menghasilkan CPO dan turunannya yang menjanjikan.
"Idealnya kita harus mampu mengembangkan potensi kelapa sawit untuk kebutuhan dalam negeri sebagai sumber ketahanan pangan dan energi baru terbarukan. Jadi jangan khawatir. Kita dukung industri kelapa sawit harus maju dan jalan terus agar memberikan kontribusi yang maksimal bagi daerah dan negara," ujar Gusti Ramlana.
Optimisme Daerah
Optimisme Pemerintah Kabupaten Mempawah itu ternyata telah diperkuat dengan kesiapan daerahnya dalam menata prospek ekonomi makro. Penguatan infrastruktur dan sarana penunjang lainnya dipastikan akan menciptakan peluang besar menuju era pasar bebas kompetitif, baik domestik, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan global merupakan tantangan yang harus dijawab dan dipersiapkan sejak dini oleh SDM yang ada.
"Jadi kita harapkan industri kelapa sawit di daerah ini mampu mengembangkan potensi kelapa sawit dengan memanfaatkan teknologi, sekaligus mengembangkan turunan komoditas kelapa sawit sebagai alternatif sumber ketahanan pangan dan energi itu,"ujar Gusti Ramlana.
Sementara itu, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian, Kehutanan, perkebunan dan Perikanan Kabupaten Mempawah Zainuddin menambahkan implementasi pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui pola intensifikasi perlu di dukung dengan riset.
Menurutnya, di berbagai aspek akan semakin meningkat di masa mendatang sejalan dengan persaingan global yang semakin ketat. Untuk itu, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) dapat mengembangkan kapasitas dan menjadi lembaga yang mendukung kemajuan perkebunan dan peningkatan produktifitas kelapa sawit di daerah.
Berbagai paket teknologi telah dihasilkan oleh PPKS dan banyak digunakan industri kelapa sawit termasuk di Kalbar ini. Sudah ada benih tanaman kelapa sawit unggul, agen hayati pengendali hama dan penyakit, formulasi pupuk, integrasi sawit dan sapi, dan lain-lain. Bahkan PPKS juga menyediakan jasa analisis laboratorium seperti daun, tanah, air, minyak, dan limbah, bantuan teknis, dan pelatihan. Peningkatan produktivitas per satuan lahan, efisiensi penggunaan sarana produksi, pengembangan industri hilir, dan kepedulian terhadap lingkungan merupakan tantangan yang penting di masa mendatang.
"Pengembangan kapasitas riset dalam perkebunan dan industri kelapa sawit sangat diperlukan, karena hal tersebut dapat mendukung stakeholders maupun industri kelapa sawit sangat di daerah kita dalam rangka peningkatan produktifitas dan menguatkan ketahanan pangan dan energi tang bertumpu pada kelapa sawit," ujar Zainuddin.
Sebagai Energi Listrik
Di sisi lain, ada upaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi (energi listrik) di Kalimantan Baratsalah satunya dengan mengembangkan potensi elektrifikasi berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT), sekaligus guna menopang program kelistrikan 35 ribu MW.
Langkah tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat beberapa waktu kedepan, yang ditargetkan mencapai 6,1 persen pada tahun 2019 mendatang.
Pembangunan kelistrikan berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kalimantan Barat itu diantaranya akan dikembangkan di tiga titik di dua kabupaten. Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kubu Raya menjadi titik fokus pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm).
Dua Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) akan dibangun di Kabupaten Sintang, yakni di Kecamatan Sungai Tebelian. Pihak PT. Intika Accord Power rencananya yang akan membangun PLTBm dengan daya 10 MW.
Sementara di titik kedua pembangunan PLTBm di Kabupaten Sintang akan dilaksanakan oleh PT. Carpediem Elektrikal Nusantara dengan daya 10 MW, lokasinya berada di Desa Empaci, Kecamatan Dedai.
Pembangunan PLTBm titik ketiga akan dipusatkan di Kabupaten Kubu Raya, yakni di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang. PLTBm dengan kapasitas 4 MW tersebut rencananya akan dibangun oleh PT. Pundi Global Investama.
Menariknya, Pembagunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa tersebut akan menggunakan bahan bakar cangkang kelapa sawit. Dalam merealisasikan program tersebut, PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN persero) Wilayah Kalimantan Barat bersama PT. Perkebunan Nusantara XIII (PTPN) bahkan telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding /MoU). Kerja sama itu menyangkut jual beli tenaga listrik dari hasil produk samping Pabrik Kelapa Sawit (PKS), serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) gasifikasi di Wilayah Kalimantan Barat.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh General Manager PLN Kalimantan Barat Bima Putra Jaya bersama Direktur Utama PTPN XIII M. Abdul Ghoni pada tanggal 23 Februari 2017 lalu dengan masa berlaku selama 20 tahun.
Penandatanganan MoU antara kedua BUMN merupakan penguatan komitmen dalam mendorong pemanfaatan EBT. Dengan demikian target rasio elektrifikasi PT. PLN Persero sebesar 98 persen pada tahun 2019 dan target porsi EBT 25 persen pada tahun 2025 dapat dicapai.
Disatu sisi, tentunya kerjasama antara kedua BUMN dinilai sangat menguntungkan. Sebab PTPN sebagai penyedia energi alternatif untuk PLN. Sementara PT. PLN Persero yang akan menerima manfaat layanan suplai energi listrik dari lokasi penghasil biomassa. Namun, utamanya adalah memmberikan manfaat kepada masyarakat.
Sejauh ini sebenarnya sudah banyak pembangkit listrik yang telah beroperasi di Kalimantan Barat. Bahkan beberapa pembangkit yang sudah beroperasi sejak lama dan memang diakui diperlukan energi primer alternatif. Sejatinya melalui MoU antara kedua BUMN tersebut diharapkan pada tahun 2017 ini dapat direalisasikan lebih lanjut.
Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Bio massa (PLTBm) yang direncanakan dibangun di Balai Karangan dan Balai Bekuak dengan mamanfaatkan tandan kosong, fiber, dan cangkang kelapa sawit sebagai sumber bahan bakar utama. PLTBm itu berkapasitas kurang lebih 9.000 kW, yang akan membantu penyediaan listrik untuk kedua lokasi tersebut, khususnya dalam sistem kelistrikan Balai Karangan di Kabupaten Sanggau dan sistem kelistrikan Balai Berkuak di Kabupaten Ketapang.
PLN Wilayah Kalbar sebelumnya bahkan telah bekerjasama dengan PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari Suhendra, sebagai pihak pengembang listrik swasta (IPP). Pihak swasta tersebut telah menandatangani perjanjian jual beli listrik yang diproduksi dari pemanfaatan cangkang kelapa sawit di Kecamatan Siantan.
Berbagai terobosan dan inovasi serta capaiannya yang sudah dilakukan BUMN merupakan langkah konkrit dalam menopang pembangunan sebagaimana yang dicanangkan pemerintah. Apalagi menyangkut ketahanan energi yang salah satunya bertumpu pada pemanfaatan pengelolaan turunan industri kelapa sawit. Artinya, kerja sama antara PLN dan PTPN terkait optimalisasi penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai bahan bakar alternatif pembangkit listrik yang juga merupakan bagian dari proyek 35.000 MW harus dapat dikawal dengan baik.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Di Kabupaten Mempawah misalnya, saat ini industri perkebunan dinilai sudah berjalan cukup baik dan dinamis. Dari 69 ribu hektare areal perkebunan, 52 ribu hektare diantaranya telah produksi. Rinciannya, 38 ribu hektare sudah ditanami komoditas lain, yakni karet, kelapa, kakao, pinang. Selebihnya 14 ribu hektare atau 27 persen areal kini ditanami kelapa sawit yang dikembangkan pihak swasta bersama petani plasma maupun swadaya mandiri.
Menariknya capaian peningkatan dan perluasan produktifitas sawit dalam satu dekade terakhir diakui Pemerintah Kabupaten Mempawah berperan menopang pertumbuhan ekonomi di daerah. Keberadaan PT. Peniti Sungai Purun (PSP) misalnya, dengan pemanfaatan konsesi lahan seluas 6. 600 hektare pada tahun 2009, kini sudah memiliki 10 blok (afdeling) perkebunan sawit. Meliputi 400 hektare areal produktif, dengan rata-rata panen 300 ton TBS.
Kemampuan PT. PSP memberdayakan 1.300 buruh dengan melibatkan penduduk setempat diakui telah memberi andil dalam serapan tenaga kerja. Apalagi 30 persen dari luasan konsesi telah memberdayakan masyarakat sekitar melalui petani plasma dengan potensi lahan garapan seluas 1.600 hektare dengan hasil yang fluktiatif dan relatif terus meningkat. Areal konsesi itu berada di wilayah Kecamatan Sungai Pinyuh dan Anjongan.
Selain itu progress PT. PSP dengan membangun Pabrik Enggang Mill di areal konsesi berkapasitas 60 ton perjam, dilanjutkan dengan optimalisasi pabrik baru Murai Mill sebagai pusat pengolahan (balking) CPO baru di Wajok Hilir, Kecamatan Siantan yang resmi beroperasi sejak 5 Mei 2017. Pabrik pengolahan berkapasitas 400 ton perhari itu dinilai suatu peningkatan yang pesat.
"Berbagai capaian itu diharapkan dapat dibarengi dengan peningkatan produktifitas, inovatif, efektif, efisien, terus berkembang dan tidak mengabaikan masyarakat maupun lingkungan, serta konsisten melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan secara berkelanjutan melalui penyaluran dana CSR," ungkap Wakil Bupati Mempawah Gusti Ramlana.
Melirik kemajuan industri kelapa sawit sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Mempawah optimistis dapat menata sektor hulu dan hilir lebih baik. Terlepas dari perdebatan perihal ekspansi sawit saat ini baik di tingkat internasional maupun domestik, mereka yang terlibat langsung dalam sektor agribisnis kelapa sawit diharapkan turut mengedukasi masyarakat secara objektif dan lugas.
"Kita minta semua pihak tidak khawatir menyikapi kritikan negatif Parlemen Eropa terhadap bahaya dan dampak perkebunan kelapa sawit. Sebab, dalam aspek ekonomi konsesi perkebunan kelapa sawit terhadap investor dan masyarakat cenderung memberikan manfaat. Faktanya sawit kini menjadi komoditas primadona. Karena itu sawit dinilai bukanlah suatu ancaman serius bagi kelangsungan hidup manusia," kata Gusti Ramlana.
Pemerintah Kabupaten Mempawah menegaskan bahwa tanaman kelapa sawit tidak berpengaruh besar terhadap kelangsungan ekosistem, melainkan kini telah menjadi komoditas primadona yang menghasilkan CPO dan turunannya yang menjanjikan.
"Idealnya kita harus mampu mengembangkan potensi kelapa sawit untuk kebutuhan dalam negeri sebagai sumber ketahanan pangan dan energi baru terbarukan. Jadi jangan khawatir. Kita dukung industri kelapa sawit harus maju dan jalan terus agar memberikan kontribusi yang maksimal bagi daerah dan negara," ujar Gusti Ramlana.
Optimisme Daerah
Optimisme Pemerintah Kabupaten Mempawah itu ternyata telah diperkuat dengan kesiapan daerahnya dalam menata prospek ekonomi makro. Penguatan infrastruktur dan sarana penunjang lainnya dipastikan akan menciptakan peluang besar menuju era pasar bebas kompetitif, baik domestik, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan global merupakan tantangan yang harus dijawab dan dipersiapkan sejak dini oleh SDM yang ada.
"Jadi kita harapkan industri kelapa sawit di daerah ini mampu mengembangkan potensi kelapa sawit dengan memanfaatkan teknologi, sekaligus mengembangkan turunan komoditas kelapa sawit sebagai alternatif sumber ketahanan pangan dan energi itu,"ujar Gusti Ramlana.
Sementara itu, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian, Kehutanan, perkebunan dan Perikanan Kabupaten Mempawah Zainuddin menambahkan implementasi pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui pola intensifikasi perlu di dukung dengan riset.
Menurutnya, di berbagai aspek akan semakin meningkat di masa mendatang sejalan dengan persaingan global yang semakin ketat. Untuk itu, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) dapat mengembangkan kapasitas dan menjadi lembaga yang mendukung kemajuan perkebunan dan peningkatan produktifitas kelapa sawit di daerah.
Berbagai paket teknologi telah dihasilkan oleh PPKS dan banyak digunakan industri kelapa sawit termasuk di Kalbar ini. Sudah ada benih tanaman kelapa sawit unggul, agen hayati pengendali hama dan penyakit, formulasi pupuk, integrasi sawit dan sapi, dan lain-lain. Bahkan PPKS juga menyediakan jasa analisis laboratorium seperti daun, tanah, air, minyak, dan limbah, bantuan teknis, dan pelatihan. Peningkatan produktivitas per satuan lahan, efisiensi penggunaan sarana produksi, pengembangan industri hilir, dan kepedulian terhadap lingkungan merupakan tantangan yang penting di masa mendatang.
"Pengembangan kapasitas riset dalam perkebunan dan industri kelapa sawit sangat diperlukan, karena hal tersebut dapat mendukung stakeholders maupun industri kelapa sawit sangat di daerah kita dalam rangka peningkatan produktifitas dan menguatkan ketahanan pangan dan energi tang bertumpu pada kelapa sawit," ujar Zainuddin.
Sebagai Energi Listrik
Di sisi lain, ada upaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi (energi listrik) di Kalimantan Baratsalah satunya dengan mengembangkan potensi elektrifikasi berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT), sekaligus guna menopang program kelistrikan 35 ribu MW.
Langkah tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat beberapa waktu kedepan, yang ditargetkan mencapai 6,1 persen pada tahun 2019 mendatang.
Pembangunan kelistrikan berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kalimantan Barat itu diantaranya akan dikembangkan di tiga titik di dua kabupaten. Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kubu Raya menjadi titik fokus pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm).
Dua Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) akan dibangun di Kabupaten Sintang, yakni di Kecamatan Sungai Tebelian. Pihak PT. Intika Accord Power rencananya yang akan membangun PLTBm dengan daya 10 MW.
Sementara di titik kedua pembangunan PLTBm di Kabupaten Sintang akan dilaksanakan oleh PT. Carpediem Elektrikal Nusantara dengan daya 10 MW, lokasinya berada di Desa Empaci, Kecamatan Dedai.
Pembangunan PLTBm titik ketiga akan dipusatkan di Kabupaten Kubu Raya, yakni di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang. PLTBm dengan kapasitas 4 MW tersebut rencananya akan dibangun oleh PT. Pundi Global Investama.
Menariknya, Pembagunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa tersebut akan menggunakan bahan bakar cangkang kelapa sawit. Dalam merealisasikan program tersebut, PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN persero) Wilayah Kalimantan Barat bersama PT. Perkebunan Nusantara XIII (PTPN) bahkan telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding /MoU). Kerja sama itu menyangkut jual beli tenaga listrik dari hasil produk samping Pabrik Kelapa Sawit (PKS), serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) gasifikasi di Wilayah Kalimantan Barat.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh General Manager PLN Kalimantan Barat Bima Putra Jaya bersama Direktur Utama PTPN XIII M. Abdul Ghoni pada tanggal 23 Februari 2017 lalu dengan masa berlaku selama 20 tahun.
Penandatanganan MoU antara kedua BUMN merupakan penguatan komitmen dalam mendorong pemanfaatan EBT. Dengan demikian target rasio elektrifikasi PT. PLN Persero sebesar 98 persen pada tahun 2019 dan target porsi EBT 25 persen pada tahun 2025 dapat dicapai.
Disatu sisi, tentunya kerjasama antara kedua BUMN dinilai sangat menguntungkan. Sebab PTPN sebagai penyedia energi alternatif untuk PLN. Sementara PT. PLN Persero yang akan menerima manfaat layanan suplai energi listrik dari lokasi penghasil biomassa. Namun, utamanya adalah memmberikan manfaat kepada masyarakat.
Sejauh ini sebenarnya sudah banyak pembangkit listrik yang telah beroperasi di Kalimantan Barat. Bahkan beberapa pembangkit yang sudah beroperasi sejak lama dan memang diakui diperlukan energi primer alternatif. Sejatinya melalui MoU antara kedua BUMN tersebut diharapkan pada tahun 2017 ini dapat direalisasikan lebih lanjut.
Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Bio massa (PLTBm) yang direncanakan dibangun di Balai Karangan dan Balai Bekuak dengan mamanfaatkan tandan kosong, fiber, dan cangkang kelapa sawit sebagai sumber bahan bakar utama. PLTBm itu berkapasitas kurang lebih 9.000 kW, yang akan membantu penyediaan listrik untuk kedua lokasi tersebut, khususnya dalam sistem kelistrikan Balai Karangan di Kabupaten Sanggau dan sistem kelistrikan Balai Berkuak di Kabupaten Ketapang.
PLN Wilayah Kalbar sebelumnya bahkan telah bekerjasama dengan PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari Suhendra, sebagai pihak pengembang listrik swasta (IPP). Pihak swasta tersebut telah menandatangani perjanjian jual beli listrik yang diproduksi dari pemanfaatan cangkang kelapa sawit di Kecamatan Siantan.
Berbagai terobosan dan inovasi serta capaiannya yang sudah dilakukan BUMN merupakan langkah konkrit dalam menopang pembangunan sebagaimana yang dicanangkan pemerintah. Apalagi menyangkut ketahanan energi yang salah satunya bertumpu pada pemanfaatan pengelolaan turunan industri kelapa sawit. Artinya, kerja sama antara PLN dan PTPN terkait optimalisasi penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai bahan bakar alternatif pembangkit listrik yang juga merupakan bagian dari proyek 35.000 MW harus dapat dikawal dengan baik.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017