Pontianak (Antara Kalbar) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyalurkan bantuan untuk penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat senilai Rp3,6 miliar.
"Pemerintah pusat memberikan bantuan anggaran untuk hal-hal yang tidak bisa ditangani pemerintah daerah," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Willem Rampangilei di Pontianak, Selasa.
Adapun rincian bantuan dana yang diberikan tersebut terdiri atas, Rp498.700.000, untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Rp1.870.106.000, untuk Kodam XII Tanjungpura, Rp478.051.000, untuk Lanud Supadio dan Rp804.058.500, untuk Polda Kalbar. Secara keseluruhan bantuan mencapai Rp3.650.915.000.
Bantuan lain yang diberikan BNPB di antaranya pompa air, sepatu tahan panas, baju tahan panas, helm, sarung tangan, serta kaca mata bagi petugas di lapangan. Bantuan itu sebagai bentuk dukungan dari pemerintah pusat untuk daerah dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
Ia hanya memastikan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menekan kasus kebakaran hutan dan lahan. Pihaknya juga tidak ingin kembali mengeluarkan anggaran hingga Rp200 triliun lebih, hanya untuk bencana kebakaran lahan seperti tahun sebelumnya.
Willem menuturkan dana yang disiapkan itu menjamin bahwa penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan harus berhasil. Dan pembiayaan itu diambil melalui dana cadangan penanggulangan bencana yang ada di kementerian keuangan.
Besarannya pun, lanjut dia, tergantung dari kebutuhan sehingga memang tidak disebutkan besaran anggaran yang tersedia. Akan tetapi dana itu tidak hanya khusus untuk penanggulangan bencana ini saja, tapi juga bencana-bencana lainnya.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar Nyarong menyebutkan 174 desa di Kalbar merupakan lahan gambut dan berpotensi tinggi terjadi kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau.
"Kami juga mendorong satgas patroli angkatan darat segera menugaskan anggota di 174 desa yang ditetapkan," katanya.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Pemerintah pusat memberikan bantuan anggaran untuk hal-hal yang tidak bisa ditangani pemerintah daerah," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Willem Rampangilei di Pontianak, Selasa.
Adapun rincian bantuan dana yang diberikan tersebut terdiri atas, Rp498.700.000, untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Rp1.870.106.000, untuk Kodam XII Tanjungpura, Rp478.051.000, untuk Lanud Supadio dan Rp804.058.500, untuk Polda Kalbar. Secara keseluruhan bantuan mencapai Rp3.650.915.000.
Bantuan lain yang diberikan BNPB di antaranya pompa air, sepatu tahan panas, baju tahan panas, helm, sarung tangan, serta kaca mata bagi petugas di lapangan. Bantuan itu sebagai bentuk dukungan dari pemerintah pusat untuk daerah dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
Ia hanya memastikan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menekan kasus kebakaran hutan dan lahan. Pihaknya juga tidak ingin kembali mengeluarkan anggaran hingga Rp200 triliun lebih, hanya untuk bencana kebakaran lahan seperti tahun sebelumnya.
Willem menuturkan dana yang disiapkan itu menjamin bahwa penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan harus berhasil. Dan pembiayaan itu diambil melalui dana cadangan penanggulangan bencana yang ada di kementerian keuangan.
Besarannya pun, lanjut dia, tergantung dari kebutuhan sehingga memang tidak disebutkan besaran anggaran yang tersedia. Akan tetapi dana itu tidak hanya khusus untuk penanggulangan bencana ini saja, tapi juga bencana-bencana lainnya.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar Nyarong menyebutkan 174 desa di Kalbar merupakan lahan gambut dan berpotensi tinggi terjadi kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau.
"Kami juga mendorong satgas patroli angkatan darat segera menugaskan anggota di 174 desa yang ditetapkan," katanya.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017