Sintang (Antara Kalbar) - Kementerian Keuangan RI berharap agar Kabupaten Sintang Kalimantan Barat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dari pajak maupun retribusi pendapatan lainnya menuju kemandirian masyarakat.
"APBD Sintang itu Rp1,7 triliun, itu sangat kecil sekali, karena memang PAD Sintang juga kecil, bahkan sebagian besar APBD itu anggarannya berasal dari serapan dana transfer dengan pemerintah pusat," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, Boediarso Teguh Widodo, di Sintang, Kalimantan Barat, Selasa.
Dikatakan Boediarso, saat ini yang terpenting ialah mengelola anggaran transfer ke daerah yang lebih Rp1,7 triliun tersebut, untuk digunakan belanja yang berkualitas.
Ia menjelaskan belanja yang berkualitas adalah belanja yang produktif, efisien, efektif dengan prinsip prinsip transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik untuk sebesar - besarnya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
"Kehadiran Pemerintah tidak lain memberikan pelayanan pada masyarakat," jelas Boediarso.
Selain itu, menurut Boediarso, dana untuk pemberdayaan masyarakat harus ditingkatkan, terutama belanja modal. Sebab belanja yang bisa memberikan dampak mendorong berkembangnya ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Sintang
"Tentu dana tadi dikelola secara efisien, efektif, dan melibatkan partisipasi dari masyarakat, serta mendukung perbaikan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial ekonomi masyarakat," pinta dia.
Sementara itu, Wakil Bupati Sintang, Askiman menegaskan desa menjadi sasaran prioritas pembangunan yang diperkuat oleh satu paradigma membangun desa dan desa membangun.
"Karena desa sebagai pondasi yang kuat dan merupakan salah satu titik awal dari pembangunan di negeri ini. Sehingga pembangunan bukan dimulai dari atas ke bawah melainkan dari bawah ke atas, maksudnya kita membangun dari pinggiran dari perdesaan dari daerah tertinggal, dan kita ingin memperhatikan serta melihat aspirasi masyarakat," jelas Askiman.
(T.KR-TFT/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"APBD Sintang itu Rp1,7 triliun, itu sangat kecil sekali, karena memang PAD Sintang juga kecil, bahkan sebagian besar APBD itu anggarannya berasal dari serapan dana transfer dengan pemerintah pusat," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, Boediarso Teguh Widodo, di Sintang, Kalimantan Barat, Selasa.
Dikatakan Boediarso, saat ini yang terpenting ialah mengelola anggaran transfer ke daerah yang lebih Rp1,7 triliun tersebut, untuk digunakan belanja yang berkualitas.
Ia menjelaskan belanja yang berkualitas adalah belanja yang produktif, efisien, efektif dengan prinsip prinsip transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik untuk sebesar - besarnya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
"Kehadiran Pemerintah tidak lain memberikan pelayanan pada masyarakat," jelas Boediarso.
Selain itu, menurut Boediarso, dana untuk pemberdayaan masyarakat harus ditingkatkan, terutama belanja modal. Sebab belanja yang bisa memberikan dampak mendorong berkembangnya ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Sintang
"Tentu dana tadi dikelola secara efisien, efektif, dan melibatkan partisipasi dari masyarakat, serta mendukung perbaikan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial ekonomi masyarakat," pinta dia.
Sementara itu, Wakil Bupati Sintang, Askiman menegaskan desa menjadi sasaran prioritas pembangunan yang diperkuat oleh satu paradigma membangun desa dan desa membangun.
"Karena desa sebagai pondasi yang kuat dan merupakan salah satu titik awal dari pembangunan di negeri ini. Sehingga pembangunan bukan dimulai dari atas ke bawah melainkan dari bawah ke atas, maksudnya kita membangun dari pinggiran dari perdesaan dari daerah tertinggal, dan kita ingin memperhatikan serta melihat aspirasi masyarakat," jelas Askiman.
(T.KR-TFT/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017