Sintang (Antaranews Kalbar) - Dewan Pembina Kerukunan Tani Nasional dan Andalan (KTNA) Kalimantan Barat, Milton Crosby meminta kebijakan pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi petani dapat ditinjau ulang.
"Produktivitas tani bisa merosot jika dibebani dengan pajak penghasilan," kata Milton Crosby kepada Antara di Sintang, Kalimantan Barat, Rabu.
Ia khawatir, apabila petani dibebankan pajak seperti petani kakao, kopi, tebu, karet dan lada, tentu akan menjadi beban berat, justru mereka (petani) akan memilih jenis tanaman jangka pendek untuk menghindari pajak.
Menurut Milton, akibat beban pajak tersebut, tidak menutup kemungkinan pihak pengumpul (pembeli) akan menekan harga beli di tingkat petani.
"Petani atau pengusaha yang memiliki omzet minimal Rp400 juta/bulan atau Rp4,8 miliar/tahun dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen pada barang hasil pertaniannya. Itu yang kita minta tinjau ulang," kata Milton.
Dirinya menegaskan, KTNA akan terus menyuarakan agar pemerintah bisa meninjau ulang kebijakan terkait pajak untuk petani.
"Kita akan terus memperjuangkan nasib petani, apalagi masyarakat Kalbar tidak sedikit yang menggantungkan hidup dengan perkebunan dan pertanian," kata Milton.
(T.KR-TFT/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Produktivitas tani bisa merosot jika dibebani dengan pajak penghasilan," kata Milton Crosby kepada Antara di Sintang, Kalimantan Barat, Rabu.
Ia khawatir, apabila petani dibebankan pajak seperti petani kakao, kopi, tebu, karet dan lada, tentu akan menjadi beban berat, justru mereka (petani) akan memilih jenis tanaman jangka pendek untuk menghindari pajak.
Menurut Milton, akibat beban pajak tersebut, tidak menutup kemungkinan pihak pengumpul (pembeli) akan menekan harga beli di tingkat petani.
"Petani atau pengusaha yang memiliki omzet minimal Rp400 juta/bulan atau Rp4,8 miliar/tahun dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen pada barang hasil pertaniannya. Itu yang kita minta tinjau ulang," kata Milton.
Dirinya menegaskan, KTNA akan terus menyuarakan agar pemerintah bisa meninjau ulang kebijakan terkait pajak untuk petani.
"Kita akan terus memperjuangkan nasib petani, apalagi masyarakat Kalbar tidak sedikit yang menggantungkan hidup dengan perkebunan dan pertanian," kata Milton.
(T.KR-TFT/N005)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018