Singkawang (Antaranews Kalbar) - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Singkawang, Rabu, menggelar deklarasi tolak dan lawan politik uang serta politisasi SARA untuk Pilkada 2018 berintegritas, bertempat di Hotel Dangau Singkawang.
Ketua Panwaslu Singkawang, Hj Zulita mengatakan, deklarasi ini sebagai wujud dari pencegahan agar nanti sewaktu dilaksanakannya kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, khususnya masyarakat Singkawang sudah memahami apa yang dimaksud dengan politik uang dan politisasi SARA.
"Karena memang di dalam UU No.7 tahun 2017, sudah jelas bahwa salah satu tugas kita adalah mensosialisasikan dan melawan politik uang maupun politisasi SARA," katanya.
Baca juga: Tolak - lawan politik uang dan sara
Melalui kegiatan ini, katanya, masyarakat Singkawang, partai politik maupun tim sukses kampanye bisa menangkalnya sejak awal mengingat Kamis (15/2) sudah dimulai jadwal kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar.
"Mudah-mudahan dari awal sampai berakhirnya kampanye nanti tidak sampai terjadi politik uang dan politisasi SARA," ujarnya.
Panwaslu Singkawang, katanya, akan selalu berupaya melakukan pengawasan semaksimal mungkin.
Namun, mengingat SDM yang ada di Panwaslu Singkawang sangat terbatas, oleh karena itu dia pun mengharapkan peran serta dari seluruh elemen masyarakat Singkawang untuk bersama-sama mengawasi jalannya tahapan Pilgub di Kota Singkawang.
"Bilamana menemukan adanya politik uang atau politisasi SARA segera laporkan kepada pihak yang berwenang," katanya.
Baca juga: Kapuas Hulu tolak politik uang
Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Singkawang, AKBP Yuri Nurhidayat mengatakan, semakin banyaknya deklarasi menjelang Pilgub 2018 maka akan semakin mengingatkan kita agar Pilgub nanti bisa berjalan dengan aman dan damai.
"Jadi berbagai macam deklarasi yang sudah kita sepakati bersama ambil dari segi positifnya," katanya.
Kemudian, lanjutnya, seringnya kita berkumpul dalam suatu acara atau kegiatan, maka akan semakin meningkatkan tali persaudaraan (silaturahim) diantara kita.
Dia mengingatkan, agar masyarakat Singkawang bisa memilih calon pemimpin bukan karena uang, suku, agama dan lainnya.
"Tapi pilihlah calon pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi dan melindungi semua agama, suku dan ras yang ada di Kalbar," tuturnya.
Baca juga: Tim Prabowo-Hatta Sebut Ada Indikasi Politik Uang
Terkait dengan isu SARA, pesannya, jangan sampai dibawa-bawa ke dalam Pilkada. "Kami akan menindak tegas bagi siapa pun yang coba-coba memainkan isu SARA di Kota Singkawang," ujarnya.
Ditempat yang sama, Wali Kota Singkawang yang diwakili staf ahli, Martinus Missa mengatakan, politik uang dan SARA merupakan racun demokrasi yang dapat merusak demokrasi negara.
"Selain itu isu tersebut juga dapat merusak peradaban dan menghancurkan sendi-sendi kebangsaan," katanya.
Baca juga: Survei: Pemilu 2014 Lebih Marak Politik Uang
Untuk itu, kepada seluruh kandidat yang akan bertarung dalam Pilgub 2018 diharapkan bisa adu program, konsep dan gagasan.
"Sehingga tujuan dari Pilkada serentak nanti dapat melahirkan seorang pemimpin yang amanah dan betul-betul mampu menyerap dan mensejahterakan masyarakat yang ada di Kalbar," ujarnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Singkawang yang diwakili staf ahli, perwakilan Kodim 1202/Skw, partai politik, ormas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
Ketua Panwaslu Singkawang, Hj Zulita mengatakan, deklarasi ini sebagai wujud dari pencegahan agar nanti sewaktu dilaksanakannya kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, khususnya masyarakat Singkawang sudah memahami apa yang dimaksud dengan politik uang dan politisasi SARA.
"Karena memang di dalam UU No.7 tahun 2017, sudah jelas bahwa salah satu tugas kita adalah mensosialisasikan dan melawan politik uang maupun politisasi SARA," katanya.
Baca juga: Tolak - lawan politik uang dan sara
Melalui kegiatan ini, katanya, masyarakat Singkawang, partai politik maupun tim sukses kampanye bisa menangkalnya sejak awal mengingat Kamis (15/2) sudah dimulai jadwal kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar.
"Mudah-mudahan dari awal sampai berakhirnya kampanye nanti tidak sampai terjadi politik uang dan politisasi SARA," ujarnya.
Panwaslu Singkawang, katanya, akan selalu berupaya melakukan pengawasan semaksimal mungkin.
Namun, mengingat SDM yang ada di Panwaslu Singkawang sangat terbatas, oleh karena itu dia pun mengharapkan peran serta dari seluruh elemen masyarakat Singkawang untuk bersama-sama mengawasi jalannya tahapan Pilgub di Kota Singkawang.
"Bilamana menemukan adanya politik uang atau politisasi SARA segera laporkan kepada pihak yang berwenang," katanya.
Baca juga: Kapuas Hulu tolak politik uang
Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Singkawang, AKBP Yuri Nurhidayat mengatakan, semakin banyaknya deklarasi menjelang Pilgub 2018 maka akan semakin mengingatkan kita agar Pilgub nanti bisa berjalan dengan aman dan damai.
"Jadi berbagai macam deklarasi yang sudah kita sepakati bersama ambil dari segi positifnya," katanya.
Kemudian, lanjutnya, seringnya kita berkumpul dalam suatu acara atau kegiatan, maka akan semakin meningkatkan tali persaudaraan (silaturahim) diantara kita.
Dia mengingatkan, agar masyarakat Singkawang bisa memilih calon pemimpin bukan karena uang, suku, agama dan lainnya.
"Tapi pilihlah calon pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi dan melindungi semua agama, suku dan ras yang ada di Kalbar," tuturnya.
Baca juga: Tim Prabowo-Hatta Sebut Ada Indikasi Politik Uang
Terkait dengan isu SARA, pesannya, jangan sampai dibawa-bawa ke dalam Pilkada. "Kami akan menindak tegas bagi siapa pun yang coba-coba memainkan isu SARA di Kota Singkawang," ujarnya.
Ditempat yang sama, Wali Kota Singkawang yang diwakili staf ahli, Martinus Missa mengatakan, politik uang dan SARA merupakan racun demokrasi yang dapat merusak demokrasi negara.
"Selain itu isu tersebut juga dapat merusak peradaban dan menghancurkan sendi-sendi kebangsaan," katanya.
Baca juga: Survei: Pemilu 2014 Lebih Marak Politik Uang
Untuk itu, kepada seluruh kandidat yang akan bertarung dalam Pilgub 2018 diharapkan bisa adu program, konsep dan gagasan.
"Sehingga tujuan dari Pilkada serentak nanti dapat melahirkan seorang pemimpin yang amanah dan betul-betul mampu menyerap dan mensejahterakan masyarakat yang ada di Kalbar," ujarnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Singkawang yang diwakili staf ahli, perwakilan Kodim 1202/Skw, partai politik, ormas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan masyarakat.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018