Sambas (Antaranews Kalbar) - Ribuan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Non Kategori (FGNK) Kabupaten Sambas,melakukan aksi demonstrasi mendatangi kantor bupati setempat menuntut surat keputusan pengangkatan sebagai guru honorer daerah.
"Tujuan kami datang ke bupati untuk beraudiensi dan meminta kejelasan SK penugasan sebagai guru honorer daerah," ucap Ketua FGNK Kabupaten Sambas, Syaifullah di Sambas, Rabu.
Ia menambahkan apa yang dilakukan ribuan guru honorer sebagai tindak lanjut rapat dengar pendapat anggota DPRD Kabupaten Sambas pada 18 September 2017.
"Sebenarnya kami sudah mendapatkan jawaban dari Pemkab Sambas mengenai hal tersebut, tapi realisasinya tidak sesuai," ucapnya.
Jawaban yang lain menurutnya karena hanya berkaitan surat edaran Kadisdikbud yang mengeluarkan tentang penerbitan SK untuk kelancaran pencairan dana subsidi guru dan tenaga kependidikan, tahun anggaran 2018.
"Jadi kami tidak tahu data yang ada dari mana. Kami yang tidak masuk kriteria tersebut hanya mendengar dan hanya ikut numpang senang. Bagi yang masuk katagori jumlahnya Rp400 ribu per bulan," kata dia.
Syaifullah berharap agar Bupati Sambas dapat mengeluarkan SK sebagaimana juga daerah lainnya di Indonesia.
"Kita tahu tenaga honorer selama ini menjadi ujung tombak dan juga penjaga gawang dalam pendidikan. SK dibutuhkan karena sekolah tidak boleh mengeluarkan dana bos untuk honorer kalau tidak ada SK," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Tujuan kami datang ke bupati untuk beraudiensi dan meminta kejelasan SK penugasan sebagai guru honorer daerah," ucap Ketua FGNK Kabupaten Sambas, Syaifullah di Sambas, Rabu.
Ia menambahkan apa yang dilakukan ribuan guru honorer sebagai tindak lanjut rapat dengar pendapat anggota DPRD Kabupaten Sambas pada 18 September 2017.
"Sebenarnya kami sudah mendapatkan jawaban dari Pemkab Sambas mengenai hal tersebut, tapi realisasinya tidak sesuai," ucapnya.
Jawaban yang lain menurutnya karena hanya berkaitan surat edaran Kadisdikbud yang mengeluarkan tentang penerbitan SK untuk kelancaran pencairan dana subsidi guru dan tenaga kependidikan, tahun anggaran 2018.
"Jadi kami tidak tahu data yang ada dari mana. Kami yang tidak masuk kriteria tersebut hanya mendengar dan hanya ikut numpang senang. Bagi yang masuk katagori jumlahnya Rp400 ribu per bulan," kata dia.
Syaifullah berharap agar Bupati Sambas dapat mengeluarkan SK sebagaimana juga daerah lainnya di Indonesia.
"Kita tahu tenaga honorer selama ini menjadi ujung tombak dan juga penjaga gawang dalam pendidikan. SK dibutuhkan karena sekolah tidak boleh mengeluarkan dana bos untuk honorer kalau tidak ada SK," katanya.
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018