Pontianak (Antaranews Kalbar) - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRB) KKR, Supriaji menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (KKR) menargetkan Rp11 miliar untuk penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari sektor perkotaan dan pedesaan.
"PPB merupakan satu jenis pajak dari 11 jenis pajak daerah yang akan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah atau PAD di KKR," ujarnya di Pontianak, Selasa.
Ia menyebutkan satu di antara upaya yang dilakukan agar target yang ada terealisasi yakni dengan melakukan kerjasama dengan PT Pos Indonesia dalam hal layanan pembayaran PPB tersebut.
"Kita dari Pemerintah KKR melalui BPPRB sudah menjalin kerjasama bagaimana layanan dalam pembayaran PBB dipermudah. Saat ini masyarakat ingin membayar PBB cukup di kantor pos atau agen kantor pos saja juga sudah bisa," jelas dia.
Ia menyebutkan selama ini untuk pembayaran PBB masyarakat baru dilakukan di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau dikenal dengan Bank Kalbar.
"Untuk Bank Kalbar tentu punya segmen sendiri. Sementara untuk kantor pos di daerah - daerah sudah ada terutama melalui agen sehingga dengan kantor pos tersebut semua kebutuhan masyarakat terutama dalam kemudahan layanan pembayaran PBB," papar dia.
Kembali terkait pajak, saat ini dengan adanya pelimpahan wewenang pemungutan PBB dari pusat ke daerah sejak 2011 silam, menimbulkan tantangan sendiri terutama dalam hal penagihan piutang. Piutang pajak saat pelimpahan itu sebesar Rp53 miliar.
"Seiring waktu piutang tersebut tinggal Rp27 miliar. Dikaitkan dengan adanya layanan Pos Indonesia ini diharapkan bisa meningkatkan penarikan piutang dan pembayaran PBB tahun ini dan selanjutnya," harapnya.
Ia memaparkan saat ini terdapat 278 ribu wajib pajak PBB di KKR. Namun menurutnya data tersebut terus bertambah karena perkembangan properti di KKR kian pesat.
"Di Kalbar hampir 90 persen pembangunan properti rumah subsidi itu di KKR. Jadi data terus bertambah dan itu juga sisi lain menjadi tantangan kita untuk terus memperbaharui data wajib pajak untuk PBB," sebut dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"PPB merupakan satu jenis pajak dari 11 jenis pajak daerah yang akan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah atau PAD di KKR," ujarnya di Pontianak, Selasa.
Ia menyebutkan satu di antara upaya yang dilakukan agar target yang ada terealisasi yakni dengan melakukan kerjasama dengan PT Pos Indonesia dalam hal layanan pembayaran PPB tersebut.
"Kita dari Pemerintah KKR melalui BPPRB sudah menjalin kerjasama bagaimana layanan dalam pembayaran PBB dipermudah. Saat ini masyarakat ingin membayar PBB cukup di kantor pos atau agen kantor pos saja juga sudah bisa," jelas dia.
Ia menyebutkan selama ini untuk pembayaran PBB masyarakat baru dilakukan di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau dikenal dengan Bank Kalbar.
"Untuk Bank Kalbar tentu punya segmen sendiri. Sementara untuk kantor pos di daerah - daerah sudah ada terutama melalui agen sehingga dengan kantor pos tersebut semua kebutuhan masyarakat terutama dalam kemudahan layanan pembayaran PBB," papar dia.
Kembali terkait pajak, saat ini dengan adanya pelimpahan wewenang pemungutan PBB dari pusat ke daerah sejak 2011 silam, menimbulkan tantangan sendiri terutama dalam hal penagihan piutang. Piutang pajak saat pelimpahan itu sebesar Rp53 miliar.
"Seiring waktu piutang tersebut tinggal Rp27 miliar. Dikaitkan dengan adanya layanan Pos Indonesia ini diharapkan bisa meningkatkan penarikan piutang dan pembayaran PBB tahun ini dan selanjutnya," harapnya.
Ia memaparkan saat ini terdapat 278 ribu wajib pajak PBB di KKR. Namun menurutnya data tersebut terus bertambah karena perkembangan properti di KKR kian pesat.
"Di Kalbar hampir 90 persen pembangunan properti rumah subsidi itu di KKR. Jadi data terus bertambah dan itu juga sisi lain menjadi tantangan kita untuk terus memperbaharui data wajib pajak untuk PBB," sebut dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018