Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat meningkatkan sarana transportasi air di Dermaga Parit Sarim, Kecamatan Sungai Kakap, dan Dermaga Sungai Nipah, Kecamatan Teluk Pakedai, sebagai upaya menjamin keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat pesisir.
"Peningkatan sarana transportasi air tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas kewenangan dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, mengingat status pengelolaan dermaga dan area pendukungnya berada pada kewenangan yang berbeda," kata Bupati Kubu Raya Sujiwo di Sungai Raya, Selasa.
Menurutnya, Pemkab Kubu Raya telah mendorong peningkatan sarana transportasi air ini agar aktivitas masyarakat berjalan aman dan nyaman.
"Untuk dermaga menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, sedangkan pelataran atau area daratnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat," tuturnya.
Ia menjelaskan, kondisi Dermaga Parit Sarim dan Sungai Nipah saat ini memerlukan penanganan segera karena menjadi akses utama transportasi air bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Pemkab Kubu Raya aktif mendorong percepatan rehabilitasi dermaga serta perbaikan fasilitas pendukungnya.
"Meski pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan perbaikan, kami tetap mengawal dan mengoordinasikan agar peningkatan sarana transportasi air ini dapat direalisasikan," kata Sujiwo.
Sujiwo menambahkan, sebelumnya Kementerian Perhubungan sempat menawarkan pengalihan aset dermaga kepada Pemkab Kubu Raya. Namun, karena keterbatasan fiskal daerah, pengalihan tersebut belum dapat dilakukan sehingga aset dermaga tetap berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
"Kami berharap penanganan dermaga dan pelatarannya bisa dilakukan bersama-sama pada tahun depan demi kepentingan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalimantan Barat I Ketut Suhartana mengatakan proses administrasi perubahan aset dermaga saat ini masih berjalan agar tercatat sebagai aset Kementerian Perhubungan.
"Setelah administrasi aset selesai, kami akan menindaklanjuti dengan penyediaan anggaran rehabilitasi dermaga. Perbaikan ini juga menjadi perhatian DPR RI Komisi V karena terkait dengan program prioritas nasional," katanya.
Di sisi lain, Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat Hendrikus menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti perbaikan sarana pendukung sisi darat dermaga.
"Kami akan melaporkan hasil rapat ini kepada Gubernur Kalimantan Barat dan meminta agar perbaikan pelataran atau lapangan penumpukan dapat diusulkan melalui mekanisme anggaran yang tersedia," katanya.
