Pontianak (Antaranews Kalbar) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kalbar yang telah berusaha keras untuk menekan pembakaran hutan dan lahan yang dinilai sudah semakin baik.
"Saya apresiasi penanganan karhutla di Kalbar. Tapi, kita tidak bisa stop sampai di situ saja. Sistemnya harus terus perbaiki misalnya sistem informasi tentang hotspot," kata Siti Nurbaya saat mengikuti Sinergitas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat 2018 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin.
Dia mengatakan secara umum strategi penanganan karhutla yang ditegaskan oleh Presiden RI Joko Widodo adalah pencegahan."Melalui patroli, penegakan hukum, tata kelola lahan, terutama gambut dan keberlanjutan," tuturnya.
Tidak hanya itu, sistem juga perlu perbaikan ke depan. Ia memberi apresiasi sistem penanganan karhutla melalui satuan tugas (satgas) sudah berjalan baik di Kalbar.
Siti Nurbaya menjelaskan, sebelumnya informasi tentang hotspot tidak mudah didapat, namun sekarang lebih mudah lantaran petugas lapangan dibekali tablet android. "Sekarang kita beritahu juga ke masyarakat pakai SMS. Ini masih akan kita perbaiki dengan cara feedback (umpan balik_red) dari masyarakat," katanya.
Ia memahami publik membutuhkan informasi terkait Karhutla. Nantinya, laporan-laporan kerja dari Kalbar terkait penanganan karhutla ?akan di-display di posko Kementerian.
"Governence itu memang begitu, apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan, maka publik juga harus tahu. Jadi yang bagus tadi, saya kira Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar sudah sampaikan bahwa masyarakat peduli api sangat menonjol di provinsi dan daerah Kalbar Secara umum relatif bagus," jelasnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji yang diwakili oleh Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie, meminta agar faktor-faktor pemicu kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) perlu segera ditekan dalam rangka mengurangi potensi dan dampak dari Karhutla.
"Sebagian besar bencana Karhutla yang terjadi adalah akibat faktor kesengajaan atau kelalaian (man-made disaster) khususnya akibat aktivitas pembakaran lahan untuk pembukaan lahan untuk perkebunan/perladangan khususnya di lahan gambut," kata M Zeet.
Dikatakannya, dampak karhutla ini akan semakin memburuk dan berkepanjangan apabila tetjadi pada lahan gambut, mengingat berdasarkan hasil studi untuk memadamkan satu meter persegi lahan gambut dibutuhkan 900 liter air.
"Wilayah bergambut di Kalbar mencapai hampir 12 persen dari luas wilayah provinsi Kalbar. Penanganan dan pencegahan kejadian karhutla khususnya pada lahan-lahan gambut ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak di Provinsi Kalbar, karena dengan upaya pemadaman secara tradisional dapat dipastikan sangat mustahil api untuk dipadamkan," jelasnya.
Saat ini Provinsi Kalbar telah memasuki musim kemarau yang selama ini selalu identik dengan merebaknya aktivitas pembakaran lahan secara massive.
Isu kebakaran hutan dan lahan masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua yang harus segera diakhiri.
Apalagi mengingat posisi Kalbar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, sehingga dampak ikutan dari bencana kebakaran hutan dan lahan seperti dampak ekonomi, kesehatan, lingkungan dan sosial dikhawatirkan tidak hanya berpengaruh terhadap warga Kalbar semata tetapi juga berdampak terhadap warga negara tetangga.
"Kita perlu menyiagakan sumber daya yang ada dan meningkatkan kewaspadaan dalam memasukl musun kemarau kali ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Saya apresiasi penanganan karhutla di Kalbar. Tapi, kita tidak bisa stop sampai di situ saja. Sistemnya harus terus perbaiki misalnya sistem informasi tentang hotspot," kata Siti Nurbaya saat mengikuti Sinergitas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat 2018 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin.
Dia mengatakan secara umum strategi penanganan karhutla yang ditegaskan oleh Presiden RI Joko Widodo adalah pencegahan."Melalui patroli, penegakan hukum, tata kelola lahan, terutama gambut dan keberlanjutan," tuturnya.
Tidak hanya itu, sistem juga perlu perbaikan ke depan. Ia memberi apresiasi sistem penanganan karhutla melalui satuan tugas (satgas) sudah berjalan baik di Kalbar.
Siti Nurbaya menjelaskan, sebelumnya informasi tentang hotspot tidak mudah didapat, namun sekarang lebih mudah lantaran petugas lapangan dibekali tablet android. "Sekarang kita beritahu juga ke masyarakat pakai SMS. Ini masih akan kita perbaiki dengan cara feedback (umpan balik_red) dari masyarakat," katanya.
Ia memahami publik membutuhkan informasi terkait Karhutla. Nantinya, laporan-laporan kerja dari Kalbar terkait penanganan karhutla ?akan di-display di posko Kementerian.
"Governence itu memang begitu, apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan, maka publik juga harus tahu. Jadi yang bagus tadi, saya kira Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar sudah sampaikan bahwa masyarakat peduli api sangat menonjol di provinsi dan daerah Kalbar Secara umum relatif bagus," jelasnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji yang diwakili oleh Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie, meminta agar faktor-faktor pemicu kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) perlu segera ditekan dalam rangka mengurangi potensi dan dampak dari Karhutla.
"Sebagian besar bencana Karhutla yang terjadi adalah akibat faktor kesengajaan atau kelalaian (man-made disaster) khususnya akibat aktivitas pembakaran lahan untuk pembukaan lahan untuk perkebunan/perladangan khususnya di lahan gambut," kata M Zeet.
Dikatakannya, dampak karhutla ini akan semakin memburuk dan berkepanjangan apabila tetjadi pada lahan gambut, mengingat berdasarkan hasil studi untuk memadamkan satu meter persegi lahan gambut dibutuhkan 900 liter air.
"Wilayah bergambut di Kalbar mencapai hampir 12 persen dari luas wilayah provinsi Kalbar. Penanganan dan pencegahan kejadian karhutla khususnya pada lahan-lahan gambut ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak di Provinsi Kalbar, karena dengan upaya pemadaman secara tradisional dapat dipastikan sangat mustahil api untuk dipadamkan," jelasnya.
Saat ini Provinsi Kalbar telah memasuki musim kemarau yang selama ini selalu identik dengan merebaknya aktivitas pembakaran lahan secara massive.
Isu kebakaran hutan dan lahan masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua yang harus segera diakhiri.
Apalagi mengingat posisi Kalbar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, sehingga dampak ikutan dari bencana kebakaran hutan dan lahan seperti dampak ekonomi, kesehatan, lingkungan dan sosial dikhawatirkan tidak hanya berpengaruh terhadap warga Kalbar semata tetapi juga berdampak terhadap warga negara tetangga.
"Kita perlu menyiagakan sumber daya yang ada dan meningkatkan kewaspadaan dalam memasukl musun kemarau kali ini," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018