Pontianak (Antaranews Kalbar) - PT Pertamina (Persero) menyediakan armada khusus untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) pada stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU) yang menyediakan BBM satu harga seperti di Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
"Untuk distribusi BBM ke SPBU di Kecamatan Sokan, yang jaraknya sekitar 170 kilometer dengan kondisi jalan yang sebagian besar masih berbatuan dan tanah, kami menyiapkan armada khusus," kata Sales Executive Retail VII PT Pertamina (Persero) Andi Reza Ramadhan saat dihubungi di Sintang, Kalimantan Barat, Senin.
Ia menjelaskan, penyiapan armada khusus tersebut karena pengiriman yang membutuhkan waktu lama, armada tersebut tidak sampai mengganggu pengiriman BBM ke tempat lainnya.
"Armada khusus tersebut maksudnya, untuk pengangkutan BBM khusus 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dan di tempat lainnya, seperti dalam kota punya angkutan tersendiri. Kapasitas armada khusus tersebut yakni delapan ton atau sekitar delapan ribu liter untuk BBM jenis premium dan solar," katanya.
Ia menambahkan, kebutuhan BBM baik jenis premium dan solar untuk wilayah Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, sekitar tiga ton sehingga pihaknya akan melakukan suplai tiga hari sekali.
Data Pertamina Wilayah Kalbar mencatat, untuk SPBU 3T di Melawi baru satu unit, kemudian tiga SPBU umum di dalam kota Melawi, dan APMS (Agen Premium Minyak Solar) sebanyak empat unit.
Sebelumnya, Kementerian ESDM, BPH Migas dan Pertamina meresmikan SPBU Kompak di Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, dan SPBU Kompak di Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang dalam memberikan pelayanan BBM pada masyarakat yang tinggal di 3T.
Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Hari Pratoyo di Sintang, mendorong semua pihak ikut serta dalam mengawasi program BBM satu harga agar tepat sasaran dan digunakan oleh masyarakat yang berhak.
"Kami mendorong keterlibatan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menyukseskan BBM satu harga, agar seluruh masyarakat mendapatkan BBM secara lancar dan adil," katanya.
Ia mengatakan saat ini terdapat tantangan dalam penyaluran BBM di Indonesia seiring dengan meningkatnya harga minyak mentah dunia dan nilai tukar dolar Amerika Serikat.
Kondisi itu membuat selisih BBM subsidi dan nonsubsidi menjadi semakin jauh. Dia mengkhawatirkan potensi penyelewengan akan membesar.
"Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman sebelumnya antara BPH Migas dan Polri, diharapkan dapat dijadikan bahan pengawasan atas hal-hal yang patut diduga adanya penyelewengan atau penyalagunaan JBT (Jenis BBM Tertentu) atau JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan) yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara pada kegiatan penyediaan dan pendistribusiannya di seluruh NKRI, utamanya di Kalbar," katanya.
Ia menambahkan, dalam rangka operasional dan implementasi nota kesepahaman tersebut akan ditindaklanjuti dengan melakukan pengawasan bersama terkait penyediaan dan pendistribusian BBM di lapangan secara berkelanjutan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Untuk distribusi BBM ke SPBU di Kecamatan Sokan, yang jaraknya sekitar 170 kilometer dengan kondisi jalan yang sebagian besar masih berbatuan dan tanah, kami menyiapkan armada khusus," kata Sales Executive Retail VII PT Pertamina (Persero) Andi Reza Ramadhan saat dihubungi di Sintang, Kalimantan Barat, Senin.
Ia menjelaskan, penyiapan armada khusus tersebut karena pengiriman yang membutuhkan waktu lama, armada tersebut tidak sampai mengganggu pengiriman BBM ke tempat lainnya.
"Armada khusus tersebut maksudnya, untuk pengangkutan BBM khusus 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dan di tempat lainnya, seperti dalam kota punya angkutan tersendiri. Kapasitas armada khusus tersebut yakni delapan ton atau sekitar delapan ribu liter untuk BBM jenis premium dan solar," katanya.
Ia menambahkan, kebutuhan BBM baik jenis premium dan solar untuk wilayah Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, sekitar tiga ton sehingga pihaknya akan melakukan suplai tiga hari sekali.
Data Pertamina Wilayah Kalbar mencatat, untuk SPBU 3T di Melawi baru satu unit, kemudian tiga SPBU umum di dalam kota Melawi, dan APMS (Agen Premium Minyak Solar) sebanyak empat unit.
Sebelumnya, Kementerian ESDM, BPH Migas dan Pertamina meresmikan SPBU Kompak di Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, dan SPBU Kompak di Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang dalam memberikan pelayanan BBM pada masyarakat yang tinggal di 3T.
Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Hari Pratoyo di Sintang, mendorong semua pihak ikut serta dalam mengawasi program BBM satu harga agar tepat sasaran dan digunakan oleh masyarakat yang berhak.
"Kami mendorong keterlibatan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menyukseskan BBM satu harga, agar seluruh masyarakat mendapatkan BBM secara lancar dan adil," katanya.
Ia mengatakan saat ini terdapat tantangan dalam penyaluran BBM di Indonesia seiring dengan meningkatnya harga minyak mentah dunia dan nilai tukar dolar Amerika Serikat.
Kondisi itu membuat selisih BBM subsidi dan nonsubsidi menjadi semakin jauh. Dia mengkhawatirkan potensi penyelewengan akan membesar.
"Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman sebelumnya antara BPH Migas dan Polri, diharapkan dapat dijadikan bahan pengawasan atas hal-hal yang patut diduga adanya penyelewengan atau penyalagunaan JBT (Jenis BBM Tertentu) atau JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan) yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara pada kegiatan penyediaan dan pendistribusiannya di seluruh NKRI, utamanya di Kalbar," katanya.
Ia menambahkan, dalam rangka operasional dan implementasi nota kesepahaman tersebut akan ditindaklanjuti dengan melakukan pengawasan bersama terkait penyediaan dan pendistribusian BBM di lapangan secara berkelanjutan.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018