Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan pembentukan jaringan pipa gas di Kalimantan Barat, untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan gas elpiji dengan harga yang lebih terjangkau.
"Jika ini bisa diwujudkan maka akan memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat Natuna dan Kalimantan, khususya Kalimantan Barat. Makanya, ini akan terus kita dorong, agar tidak hanya menjadi sekedar wacana namun bisa segera terealisasi," kata anggota Komisi VII DPR, dari daerah pemilihan Kalbar, Maman Abdurahman saat menghadiri kegiatan sosialisasi implementasi sub penyalur yang digelar oleh BPH Migas di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, secara teknik dan operasi tidak ada alasan untuk tidak bisa menarik gas dari Blok Natuna ke Kalimantan. Diketahui, sumber gas itu terletak di lepas pantai Pulau Natuna, sebelah utara Pulau Kalimantan dan sangat memungkinkan untuk ke depan di tarik ke Kalimantan Barat melalui Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas.
Sayangnya, sampai saat ini Blok Natuna belum bisa digarap dan dikembangkan karena memiliki kandungan karbondioksida (CO2) yang sangat tinggi hingga 70 persen. "Produksinya tidak mudah, karena disana kandungan CO2-nya sangat tinggi, mencapai 70 persen sehingga perlu investasi yang sangat besar untuk bisa memanfaatkan gas tersebut dan dalam hal ini Pertamina sebagai pengelola diharapkan bisa segera menemukan solusi untuk itu," tuturnya.
Maman mengatakan, berdasarkan data yang ada, cadangan gas Blok Natuna diperkirakan mencapai 46 triliun kaki kubik (tcf). Lebih besar dibandingkan cadangan Blok Masela yang hanya sebesar 10,7 triliun kaki kubik (tcf).
"Saat ini pemerintah telah membuat rencana pembuatan jaringan pipa gas dari Bontang-Kalsel ke Kalbar. Rencana itu sudah dibuat, tinggal bagaimana kami dari Komisi VII untuk bisa mendorong pemerintah agar benar-benar serius merealisasikan hal tersebut dan menjadikan ini sebagai salah satu proyek strategis nasional," katanya.
Ditempat yang sama, Ketua BPH Migas, Fransrullah Asa mengatakan pihaknya juga akan ikut mendorong rencana pembangunan jaringan gas trans Kalimantan tersebut, karena dampaknya ke depan memang akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.
"Jika selama ini pemerintah mensubsidi gas, khususnya dalam pengadaan tabung, selama ini memang cukup menyerap anggaran negara. Namun jika jaringan pipa gas ini bisa dibangun, ke depan masyarakat tidak memerlukan tabung gas lagi, karena gas akan dialirkan langsung ke setiap rumah yang masuk dalam jaringan pipa gas tersebut," kata Fransrullah Asa.
***1***
(KR-RDO)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Jika ini bisa diwujudkan maka akan memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat Natuna dan Kalimantan, khususya Kalimantan Barat. Makanya, ini akan terus kita dorong, agar tidak hanya menjadi sekedar wacana namun bisa segera terealisasi," kata anggota Komisi VII DPR, dari daerah pemilihan Kalbar, Maman Abdurahman saat menghadiri kegiatan sosialisasi implementasi sub penyalur yang digelar oleh BPH Migas di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, secara teknik dan operasi tidak ada alasan untuk tidak bisa menarik gas dari Blok Natuna ke Kalimantan. Diketahui, sumber gas itu terletak di lepas pantai Pulau Natuna, sebelah utara Pulau Kalimantan dan sangat memungkinkan untuk ke depan di tarik ke Kalimantan Barat melalui Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas.
Sayangnya, sampai saat ini Blok Natuna belum bisa digarap dan dikembangkan karena memiliki kandungan karbondioksida (CO2) yang sangat tinggi hingga 70 persen. "Produksinya tidak mudah, karena disana kandungan CO2-nya sangat tinggi, mencapai 70 persen sehingga perlu investasi yang sangat besar untuk bisa memanfaatkan gas tersebut dan dalam hal ini Pertamina sebagai pengelola diharapkan bisa segera menemukan solusi untuk itu," tuturnya.
Maman mengatakan, berdasarkan data yang ada, cadangan gas Blok Natuna diperkirakan mencapai 46 triliun kaki kubik (tcf). Lebih besar dibandingkan cadangan Blok Masela yang hanya sebesar 10,7 triliun kaki kubik (tcf).
"Saat ini pemerintah telah membuat rencana pembuatan jaringan pipa gas dari Bontang-Kalsel ke Kalbar. Rencana itu sudah dibuat, tinggal bagaimana kami dari Komisi VII untuk bisa mendorong pemerintah agar benar-benar serius merealisasikan hal tersebut dan menjadikan ini sebagai salah satu proyek strategis nasional," katanya.
Ditempat yang sama, Ketua BPH Migas, Fransrullah Asa mengatakan pihaknya juga akan ikut mendorong rencana pembangunan jaringan gas trans Kalimantan tersebut, karena dampaknya ke depan memang akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.
"Jika selama ini pemerintah mensubsidi gas, khususnya dalam pengadaan tabung, selama ini memang cukup menyerap anggaran negara. Namun jika jaringan pipa gas ini bisa dibangun, ke depan masyarakat tidak memerlukan tabung gas lagi, karena gas akan dialirkan langsung ke setiap rumah yang masuk dalam jaringan pipa gas tersebut," kata Fransrullah Asa.
***1***
(KR-RDO)
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019