Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan keluarga berkualitas adalah cita-cita yang harus diwujudkan karena menjadi modal pembangunan bangsa sehingga berbagai usaha dan upaya pemberdayaan keluarga dilakukan agar mereka bisa berpartisipasi dan produktif dalam proses tersebut.
"Salah satu upaya yang sudah, sedang dan akan kita lakukan bersama yakni melaksanakan Program KKBPK. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang KKBPK dan PKPK, dimana keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, jumlah anak ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa," kata Ria Norsan saat membuka langsung Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2019 di Pontianak, Kamis.
Rakerda tersebut dijadwalkan berlangsung hingga Jumat (22/3) dan diikuti sebanyak 170 peserta yang berasal dari BKKBN Kalbar, Organisasi Perangkat Daerah bidang KB kabupaten/kota dan para mitra kerja provinsi.
Oleh sebab itulah ujar Wagub Kalbar, bahwa keluarga sebagai lembaga otonom dan merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak merupakan tempat berkumpul, berkomunikasi dan berbagi. Sekaligus sebagai tempat persemian nilai-nilai yang positif melalui pelaksanaan Delapan Fungsi Keluarga, yakni fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosial dan pendidikan, ekonomi serta lingkungan, harus terus kita laksanakan bersama mulai dari kelurga itu sendiri.
"Untuk itu keluarga-keluarga di Kalbar, harus dibangun kehidupannya, sesuai dengan hakikat pembangunan. Sementara kualitas dan kemampuannya harus ditingkatkan untuk mengangkat harkat dan martabatnya. Salah satu upayanya adalah melalui pelaksanaan Progam KKBPK," katanya.
Ria Norsan kembali mengatakan, selama ini telah banyak yang dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur. Mulai dari dinas/instansi, LSM, swasta dan masyarakat, serta berbagai komunitas sosial yang ada, agar dapat menciptakan keluarga dan masyarakat berkualitas yang maju dan mandiri. "Karena dengan keluarga yang berkualitas maka bangsa dan negara ini akan menjadi kuat," katanya.
Menurutnya hingga saat masih banyak tantangan yang harus diatasi bersama.
Seperti upaya mengatur jarak kelahiran agar Ibu dan Anak sehat. Dari data survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI-2017) mencapai 66,69 persen dari Pasangan Usia Subur di Kalbar. Akan tetapi peserta KB sebagian masih memakai kontrasepsi hormonal (Pill dan Suntikan). Hal ini memerlukan pembinaan yang terus menerus supaya jangan sampai drop out.
"Itu sebabnya saya minta saudara Kepala BKKBN Kalbar bersama para penyuluh KB yang tersebar di kabupaten dan kota, agar jangan lelah dan letih melakukan sosialisasi melalui berbagai momentum sosial yang ada dan hidup di masyarakat. Mengingat kondisi geografis wilayah Kalbar terutama kepada kelurga-keluarga yang berada di wilayah terpencil, tertinggal, kepulauan dan perbatasan," katanya.
Kemudian lanjutnya, Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih mengkhawatirkan. Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia, (SDKI-2017) menunjukan bahwa AKI melahirkan di Kalbar, masih 143/100 ribu kelahiran. Sebab itulah salah satu solusinya agar masyarakat ikut ber-KB, agar tidak terlalu banyak punya anak, terlalu rapat melahirkan dan tidak terlalu muda serta tua melahirkan.
Di sisi lain angka kelahiran di kelompok Remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) di Kalbar masih tinggi. Data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia, (SDK 2017) masih diangka 63/1000 remaja putri, walaupun sudah dapat diturunkan dari 104/1000 remaja putri. Sedangkan angka di tingkat nasional turun dari 48 (SDKI 2012) menjadi 36 (SDKI 2017).
"Sebab itu Program Generasi Berencana (GenRe) dengan salam GenRenya harus tetap kita gelorakan. Dengan salam GenRe yang memuat pesan hindari Perinikahan di Usia Muda, Jangan Melakukan Hubungan suami istri sebelum menikah dan jauhi Narkoba/Napza, yang Kawen Muda Sepok,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Salah satu upaya yang sudah, sedang dan akan kita lakukan bersama yakni melaksanakan Program KKBPK. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang KKBPK dan PKPK, dimana keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, jumlah anak ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa," kata Ria Norsan saat membuka langsung Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2019 di Pontianak, Kamis.
Rakerda tersebut dijadwalkan berlangsung hingga Jumat (22/3) dan diikuti sebanyak 170 peserta yang berasal dari BKKBN Kalbar, Organisasi Perangkat Daerah bidang KB kabupaten/kota dan para mitra kerja provinsi.
Oleh sebab itulah ujar Wagub Kalbar, bahwa keluarga sebagai lembaga otonom dan merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak merupakan tempat berkumpul, berkomunikasi dan berbagi. Sekaligus sebagai tempat persemian nilai-nilai yang positif melalui pelaksanaan Delapan Fungsi Keluarga, yakni fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosial dan pendidikan, ekonomi serta lingkungan, harus terus kita laksanakan bersama mulai dari kelurga itu sendiri.
"Untuk itu keluarga-keluarga di Kalbar, harus dibangun kehidupannya, sesuai dengan hakikat pembangunan. Sementara kualitas dan kemampuannya harus ditingkatkan untuk mengangkat harkat dan martabatnya. Salah satu upayanya adalah melalui pelaksanaan Progam KKBPK," katanya.
Ria Norsan kembali mengatakan, selama ini telah banyak yang dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur. Mulai dari dinas/instansi, LSM, swasta dan masyarakat, serta berbagai komunitas sosial yang ada, agar dapat menciptakan keluarga dan masyarakat berkualitas yang maju dan mandiri. "Karena dengan keluarga yang berkualitas maka bangsa dan negara ini akan menjadi kuat," katanya.
Menurutnya hingga saat masih banyak tantangan yang harus diatasi bersama.
Seperti upaya mengatur jarak kelahiran agar Ibu dan Anak sehat. Dari data survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI-2017) mencapai 66,69 persen dari Pasangan Usia Subur di Kalbar. Akan tetapi peserta KB sebagian masih memakai kontrasepsi hormonal (Pill dan Suntikan). Hal ini memerlukan pembinaan yang terus menerus supaya jangan sampai drop out.
"Itu sebabnya saya minta saudara Kepala BKKBN Kalbar bersama para penyuluh KB yang tersebar di kabupaten dan kota, agar jangan lelah dan letih melakukan sosialisasi melalui berbagai momentum sosial yang ada dan hidup di masyarakat. Mengingat kondisi geografis wilayah Kalbar terutama kepada kelurga-keluarga yang berada di wilayah terpencil, tertinggal, kepulauan dan perbatasan," katanya.
Kemudian lanjutnya, Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih mengkhawatirkan. Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia, (SDKI-2017) menunjukan bahwa AKI melahirkan di Kalbar, masih 143/100 ribu kelahiran. Sebab itulah salah satu solusinya agar masyarakat ikut ber-KB, agar tidak terlalu banyak punya anak, terlalu rapat melahirkan dan tidak terlalu muda serta tua melahirkan.
Di sisi lain angka kelahiran di kelompok Remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) di Kalbar masih tinggi. Data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia, (SDK 2017) masih diangka 63/1000 remaja putri, walaupun sudah dapat diturunkan dari 104/1000 remaja putri. Sedangkan angka di tingkat nasional turun dari 48 (SDKI 2012) menjadi 36 (SDKI 2017).
"Sebab itu Program Generasi Berencana (GenRe) dengan salam GenRenya harus tetap kita gelorakan. Dengan salam GenRe yang memuat pesan hindari Perinikahan di Usia Muda, Jangan Melakukan Hubungan suami istri sebelum menikah dan jauhi Narkoba/Napza, yang Kawen Muda Sepok,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019