Sisa lebih perhitungan anggaran dalam APBD Sintang tahun 2018 mencapai Rp245,7 miliar. Angka ini disampaikan wakil bupati Sintang Askiman pada saat rapat paripurna bersama DPRD, Rabu (12/2019).
Wakil Bupati Sintang Askiman menyampaikan, Silpa yang terjadi di APBD 2018 disebabkan masih lemahnya pelaksanaan program di setiap OPD di lingkungan Pemerintah Sintang.
“Tentu ini menjadi perhatian dan evaluasi kita supaya ditahun 2019 ini bisa kita tekan,” kata Askiman.
Ia mengatakan jika dibanding tahun 2017, Silpa sebesar Rp 152,4 Miliar maka terjadinya kenaikan Silpa sebesar Rp 93,2 miliar.
“Silpa bisa bermakna bagus ketika muncul dari penghematan anggaran. Tapi juga berarti buruk ketika muncul dari kegagalan belanja daerah. Serapan anggaran yang rendah, sama saja dengan menahan manfaat anggaran yang mestinya bisa dinikmati masyarakat,” kata Askiman.
Dikatakan Askiman, besaran Silpa tahun 2018 yang lalu dikarenakan adanya perubahan pekerjaan di beberapa OPD. Sehingga harus dikerjakan di tahun 2019 ini.
“Anggarannya tidak hilang hanya ada perubahan saja, makanya Silpa kita lumayan besar,” jelasnya. Askiman meminta seluruh kepala OPD agar melakukan pengendalian internal dalam membelanjakan APBD sesuai dengan peruntukannya dan tidak melanggar aturan pengelolaan keuangan.
”Kami ingatkan semua masing-masing OPD agar lebih berhati-hati memanfaatkan anggaran yang ada,” imbuhnya.
Anggota DPRD Sintang Heri Jamri berharap tidak ada sisa lebih penggunaan anggaran atau Silpa pada pelaksanaan APBD 2019. I
a mendesak Pemkab Sintang agar anggaran yang masuk dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) nilainya bisa ditekan. Menurutnya, paling tidak nilainya tidak sama dengan tahun lalu.
”Kalau bisa serapan anggaran di tahun ini, bisa semaksimal mungkin, jangan sampai dibiarkan menjadi Silpa,” tegasnya.
Dirinya berpandangan, apabila APBD menyisakan Silpa dalam jumlah yang besar, maka pemerintah dinilai belum bisa efektif memanfaatkan sumber daya dana yang ada di APBD.
Padahal lanjutnya, kebutuhan di masyarakat sangat banyak, sehingga jadi pertanyaan apabila ada Silpa yang besar di sisa APBD.
“Apalagi beberapa tahun anggaran sebelumnya kita memiliki silpa yang banyak. Itu jadi pelajaran, jangan sampai terulang. Karena akan sangat berpengaruh kepada bantuan keuangan pusat terhadap kita,” imbuhnya.
Dengan tingginya Silpa menurut Heri, hal itu bisa diakibatkan rendahnya komitmen Pemkab dalam menerapkan manajemen kas yang tranparan serta efektif efisien dan akuntabel.
”Kita sesalkan, kalau anggaran ternyata ada, namun justru tidak digunakan, hingga menjadi Silpa,” cetusnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
Wakil Bupati Sintang Askiman menyampaikan, Silpa yang terjadi di APBD 2018 disebabkan masih lemahnya pelaksanaan program di setiap OPD di lingkungan Pemerintah Sintang.
“Tentu ini menjadi perhatian dan evaluasi kita supaya ditahun 2019 ini bisa kita tekan,” kata Askiman.
Ia mengatakan jika dibanding tahun 2017, Silpa sebesar Rp 152,4 Miliar maka terjadinya kenaikan Silpa sebesar Rp 93,2 miliar.
“Silpa bisa bermakna bagus ketika muncul dari penghematan anggaran. Tapi juga berarti buruk ketika muncul dari kegagalan belanja daerah. Serapan anggaran yang rendah, sama saja dengan menahan manfaat anggaran yang mestinya bisa dinikmati masyarakat,” kata Askiman.
Dikatakan Askiman, besaran Silpa tahun 2018 yang lalu dikarenakan adanya perubahan pekerjaan di beberapa OPD. Sehingga harus dikerjakan di tahun 2019 ini.
“Anggarannya tidak hilang hanya ada perubahan saja, makanya Silpa kita lumayan besar,” jelasnya. Askiman meminta seluruh kepala OPD agar melakukan pengendalian internal dalam membelanjakan APBD sesuai dengan peruntukannya dan tidak melanggar aturan pengelolaan keuangan.
”Kami ingatkan semua masing-masing OPD agar lebih berhati-hati memanfaatkan anggaran yang ada,” imbuhnya.
Anggota DPRD Sintang Heri Jamri berharap tidak ada sisa lebih penggunaan anggaran atau Silpa pada pelaksanaan APBD 2019. I
a mendesak Pemkab Sintang agar anggaran yang masuk dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) nilainya bisa ditekan. Menurutnya, paling tidak nilainya tidak sama dengan tahun lalu.
”Kalau bisa serapan anggaran di tahun ini, bisa semaksimal mungkin, jangan sampai dibiarkan menjadi Silpa,” tegasnya.
Dirinya berpandangan, apabila APBD menyisakan Silpa dalam jumlah yang besar, maka pemerintah dinilai belum bisa efektif memanfaatkan sumber daya dana yang ada di APBD.
Padahal lanjutnya, kebutuhan di masyarakat sangat banyak, sehingga jadi pertanyaan apabila ada Silpa yang besar di sisa APBD.
“Apalagi beberapa tahun anggaran sebelumnya kita memiliki silpa yang banyak. Itu jadi pelajaran, jangan sampai terulang. Karena akan sangat berpengaruh kepada bantuan keuangan pusat terhadap kita,” imbuhnya.
Dengan tingginya Silpa menurut Heri, hal itu bisa diakibatkan rendahnya komitmen Pemkab dalam menerapkan manajemen kas yang tranparan serta efektif efisien dan akuntabel.
”Kita sesalkan, kalau anggaran ternyata ada, namun justru tidak digunakan, hingga menjadi Silpa,” cetusnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019