Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat meminta, pemerintah untuk bisa mengintervesi harga komoditas pertanian masyarakat yang saat ini anjlok agar sumber pendapatan masyarakat tidak turun.
"Harga-harga komoditas seperti karet, kelapa dan kelapa sawit, jeruk, lada dan lainnya saat ini masih dalam keadaan turun. Bagaimana cara pemerintah daerah dan provinsi serta pusat bisa memberikan stabilitas terhadap harga komoditas agar tidak anjlok,” ujar Sekretaris KTNA Sambas, Syahrial saat dihubungi di Sambas, Kalimantan Barat, Senin
Permintaan tersebut disampaikan oleh petani asal Jawa tersebut dalam kesempatan tanya jawab bersama Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji dalam kegiatan Pekan Daerah XI tingkat provinsi di Kabupaten Sambas.
Baca juga: Anjloknya harga lada dipengaruhi pasar dunia
“Jika ke depan agar program dan kegiatan, KTNA bisa diakomodir oleh pemerintah daerah. Sehingga semuanya bisa berpartisipasi dalam mencarikan solusi petani atau masyarakat,” jelas dia.
Sementara itu, Ketua KTNA Kapuas Hulu, Suhardi meminta gubernur untuk melindungi petani kratom yang ada di daerah.
"Harapan kami gubernur bisa mengeluarkan perda (peraturan daerah) atau pergub (peraturan gubernur) untuk melindungi petani kratom," pintanya.
Kratom saat ini menurutnya adalah salah satu produk pertanian yang diunggulkan oleh masyarakat Kapuas Hulu setelah harga Karet turun drastis.
Baca juga: Harga Karet Masih Anjlok, Petani Menjerit dan Pedagang Mengeluh
Baca juga: Masyarakat minta pemerintah pro rakyat terkait kratom
Oleh karenanya, ia berharap pemerintah provinsi bisa menyiapkan aturan untuk melindungi masyarakat dan petani kratom.
"Lantaran saat kami merasa resah disebabkan tanaman kratom dianggap sebagai salah satu tanaman yang dilarang oleh pemerintah ," tegasnya.
Menanggapi permintaan agar pemerintah mengintervensi harga hasil pertanian, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan ke depan untuk menjaga harga-harga komoditas ia sudah meminta agar digalakkan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di semua Kabupaten- kota di Kalimantan Barat.
Hadirnya BUMDes nanti desa bisa membeli dan kemudian menjual komoditas unggulan yang di miliki masing-masing petani di wilayahnya.
"Hasil Pertanian itu kita harapkan bisa dibeli oleh BUMDes. Untuk itu, kita mendorong ke depan agar BUMDes bisa digalakan," ujar papar dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Harga-harga komoditas seperti karet, kelapa dan kelapa sawit, jeruk, lada dan lainnya saat ini masih dalam keadaan turun. Bagaimana cara pemerintah daerah dan provinsi serta pusat bisa memberikan stabilitas terhadap harga komoditas agar tidak anjlok,” ujar Sekretaris KTNA Sambas, Syahrial saat dihubungi di Sambas, Kalimantan Barat, Senin
Permintaan tersebut disampaikan oleh petani asal Jawa tersebut dalam kesempatan tanya jawab bersama Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji dalam kegiatan Pekan Daerah XI tingkat provinsi di Kabupaten Sambas.
Baca juga: Anjloknya harga lada dipengaruhi pasar dunia
“Jika ke depan agar program dan kegiatan, KTNA bisa diakomodir oleh pemerintah daerah. Sehingga semuanya bisa berpartisipasi dalam mencarikan solusi petani atau masyarakat,” jelas dia.
Sementara itu, Ketua KTNA Kapuas Hulu, Suhardi meminta gubernur untuk melindungi petani kratom yang ada di daerah.
"Harapan kami gubernur bisa mengeluarkan perda (peraturan daerah) atau pergub (peraturan gubernur) untuk melindungi petani kratom," pintanya.
Kratom saat ini menurutnya adalah salah satu produk pertanian yang diunggulkan oleh masyarakat Kapuas Hulu setelah harga Karet turun drastis.
Baca juga: Harga Karet Masih Anjlok, Petani Menjerit dan Pedagang Mengeluh
Baca juga: Masyarakat minta pemerintah pro rakyat terkait kratom
Oleh karenanya, ia berharap pemerintah provinsi bisa menyiapkan aturan untuk melindungi masyarakat dan petani kratom.
"Lantaran saat kami merasa resah disebabkan tanaman kratom dianggap sebagai salah satu tanaman yang dilarang oleh pemerintah ," tegasnya.
Menanggapi permintaan agar pemerintah mengintervensi harga hasil pertanian, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan ke depan untuk menjaga harga-harga komoditas ia sudah meminta agar digalakkan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di semua Kabupaten- kota di Kalimantan Barat.
Hadirnya BUMDes nanti desa bisa membeli dan kemudian menjual komoditas unggulan yang di miliki masing-masing petani di wilayahnya.
"Hasil Pertanian itu kita harapkan bisa dibeli oleh BUMDes. Untuk itu, kita mendorong ke depan agar BUMDes bisa digalakan," ujar papar dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019