Presiden Joko Widodo meminta kepada gubernur, pangdam, kapolda dan jajaran dibawahnya untuk segera memadamkan api sekecil apapun untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan (karhutla) makin meluas sehingga menyebabkan bencana asap.
"Jangan meremehkan adanya hotspot. Jika api muncul langsung padamkan jangan tunggu sampai membesar. Saya gak perlu bicara banyak-banyak, karena semua sudah tahu cara menangani seperti apa, cara pencegahan seperti apa. Ngga perlu kita ulang-ulang," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2019 di Istana Negara Jakarta, Selasa.
Baca juga: BNPB ajak ubah pola pikir masyarakat untuk cegah karhutla
Baca juga: Gubernur Kalbar akan tindak tegas perusahaan yang terbukti bakar lahan
Jokowi juga menyinggung soal aturan main penanganan karhutla yang telah ditetapkan sejak terjadi bencana asap 2015 dan tidak terulang lagi, yakni telah meminta Panglima TNI dan Kapolri mencopot jajarannya yang tidak bisa menangani karhutla.
"Dan aturan main kita tetap, masih sama. Saya ingatkan pangdam, danrem, kapolda, kapolres, aturan main yang saya sampaikan 2015 masih berlaku. Yang tidak bisa mengatasi dengan perintah yang sama, copot kalau tidak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan," katanya.
Dalam penanganan karhutla, Jokowi meminta untuk mengutamakan upaya pencegahan sehingga kasus 2015 yang menyebabkan bencana asap ke negara tetangga tidak terjadi lagi.
"Kita ingat 2015 dan tahun-tahun sebelumnya, kebakaran hutan dan lahan selalu terjadi hampir di semua provinsi. Saya ingat kerugian saat itu mencapai Rp221 triliun dengan lahan yang terbakar, kurang lebih, seingat saya 2,6 juta hektare. Oleh sebab itu, peristiwa itu jangan sampai terjadi lagi," harapnya.
Jokowi juga mengingatkan jika dibandingkan 2015, tahun ini memang turun 81 persen, tetapi dengan 2018, tahun ini naik lagi.
"Ini yang tidak boleh. Harusnya tiap tahun turun, turun, turun terus. Menghilangkan total memang sulit tetapi harus tekan turun," tegasnya.
Kepala Negara menegaskan untuk segera menanggulangi bencana karhutla sesegera mungkin, karena jika sudah meluas dan membesar akan sulit ditanganinya.
"Apalagi di hutan gambut, sangat sangat sulit sekali padamnya. Meskipun saya belum dapat laporan terakhir dari Kepala BRG, apakah kanal-kanal untuk lahan gambut masih terus atau sudah berhenti. Tapi, ini dalam jangka panjang akan sangat berguna sekali dalam mengelola hutan dan lahan kita," katanya.
Untuk itu, Jokowi meminta gubernur, pangdam, kapolda, kerja berkolaborasi, dibantu dengan pemerintah pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, dan BRG menangani bencana karhutla ini
Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2019 itu dihadiri Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian serta beberapa kepala daerah, pangdam dan kapolda.
Baca juga: 1 Kades diperiksa terkait pembakaran lahan di Ketapang
Baca juga: Warga Purnama padamkan kebakaran lahan dengan alat seadanya
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Jangan meremehkan adanya hotspot. Jika api muncul langsung padamkan jangan tunggu sampai membesar. Saya gak perlu bicara banyak-banyak, karena semua sudah tahu cara menangani seperti apa, cara pencegahan seperti apa. Ngga perlu kita ulang-ulang," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2019 di Istana Negara Jakarta, Selasa.
Baca juga: BNPB ajak ubah pola pikir masyarakat untuk cegah karhutla
Baca juga: Gubernur Kalbar akan tindak tegas perusahaan yang terbukti bakar lahan
Jokowi juga menyinggung soal aturan main penanganan karhutla yang telah ditetapkan sejak terjadi bencana asap 2015 dan tidak terulang lagi, yakni telah meminta Panglima TNI dan Kapolri mencopot jajarannya yang tidak bisa menangani karhutla.
"Dan aturan main kita tetap, masih sama. Saya ingatkan pangdam, danrem, kapolda, kapolres, aturan main yang saya sampaikan 2015 masih berlaku. Yang tidak bisa mengatasi dengan perintah yang sama, copot kalau tidak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan," katanya.
Dalam penanganan karhutla, Jokowi meminta untuk mengutamakan upaya pencegahan sehingga kasus 2015 yang menyebabkan bencana asap ke negara tetangga tidak terjadi lagi.
"Kita ingat 2015 dan tahun-tahun sebelumnya, kebakaran hutan dan lahan selalu terjadi hampir di semua provinsi. Saya ingat kerugian saat itu mencapai Rp221 triliun dengan lahan yang terbakar, kurang lebih, seingat saya 2,6 juta hektare. Oleh sebab itu, peristiwa itu jangan sampai terjadi lagi," harapnya.
Jokowi juga mengingatkan jika dibandingkan 2015, tahun ini memang turun 81 persen, tetapi dengan 2018, tahun ini naik lagi.
"Ini yang tidak boleh. Harusnya tiap tahun turun, turun, turun terus. Menghilangkan total memang sulit tetapi harus tekan turun," tegasnya.
Kepala Negara menegaskan untuk segera menanggulangi bencana karhutla sesegera mungkin, karena jika sudah meluas dan membesar akan sulit ditanganinya.
"Apalagi di hutan gambut, sangat sangat sulit sekali padamnya. Meskipun saya belum dapat laporan terakhir dari Kepala BRG, apakah kanal-kanal untuk lahan gambut masih terus atau sudah berhenti. Tapi, ini dalam jangka panjang akan sangat berguna sekali dalam mengelola hutan dan lahan kita," katanya.
Untuk itu, Jokowi meminta gubernur, pangdam, kapolda, kerja berkolaborasi, dibantu dengan pemerintah pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, dan BRG menangani bencana karhutla ini
Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2019 itu dihadiri Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian serta beberapa kepala daerah, pangdam dan kapolda.
Baca juga: 1 Kades diperiksa terkait pembakaran lahan di Ketapang
Baca juga: Warga Purnama padamkan kebakaran lahan dengan alat seadanya
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019