Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalbar menyatakan pembangunan PLTN (pembangkit listrik tenaga nuklir) tidak sepenuhnya murah dan aman, melainkan lebih mahal dan rawan terjadi bencana.
Eksekutif Daerah WALHI Kalbar, Anton P Widjaya, dalam keterangan tertulisnya kepada Antara di Pontianak, Selasa, mengatakan kampanye PLTN murah karena anggapan biaya bahan bakarnya murah, padahal ada biaya lain dalam teknologi PLTN yang lebih mahal.
"Biaya mahal PLTN, misalnya ada biaya pengayaan, penyimpanan limbah dan decommisioning (penonaktifan) yang biayanya bahkan bisa lebih besar daripada biaya pembangunan PLTN tersebut," ujarnya.
Anton menambahkan, kebijakan energi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukanlah membangun PLTN, tetapi mewujudkan kedaulatan energi yang ramah lingkungan dan berkeadilan, dengan mengoptimalkan seluruh sumber energi terbarukan yang berlimpah, memperkuat energi skala kecil, merakyat dan menjangkau seluruh pelosok negeri.
Sebelumnya, pidato Ketua DPD RI, Oesman Sapta dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, tanggal 16 Agustus 2019, menyebutkan sesuatu yang keliru dalam arah kebijakan energi Indonesia. Ia menyerukan pembangunan pembangkit listrik tenaga Nuklir di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat sebagai dukungan industrialisasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Eksekutif Daerah WALHI Kalbar kembali menambahkan di saat gelombang kesadaran negara-negara di dunia mulai meninggalkan penggunaan energi nuklir menuju ke energi terbarukan, maka diperlukan tempat untuk membuang sampah nuklir tersebut, dengan kampanye teknologi energi masa kini, memiliki power besar dan murah.
"Kita tidak mau Indonesia menjadi tempat pembuangan sampah nuklir atau menjadikan Indonesia rawan bencana nuklir setelah Chernobyl dan Fukusima," ungkapnya.
Energi nuklir adalah energi yang memiliki dampak sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup, karena memiliki faktor risiko kecelakaan yang sangat tinggi. "Sekali terjadi kecelakaan maka dampak dan upaya pemulihannya memakan waktu sangat panjang, hingga saat ini misalnya reaktor Chernobyl dan Fukushima belum berhasil dipulihkan bahkan unit di reaktor Fukushima masih ada yang belum dapat diakses," katanya.
Kecelakaan dalam sistem operasi pembangkitan listrik di Indonesia sangat besar peluangnya. Masih segar dalam ingatan kita blackout dalam sistem kelistrikan Jawa-Bali terjadi hanya karena pohon sengon, katanya.
"Terbayang betapa cerobohnya pengelolaan kelistrikan Indonesia, ketika mempunyai pembangkit tenaga nuklir hal-hal semacam ini tidak dapat dibiarkan terjadi, kalau terjadi maka akan menjadi bencana yang lebih besar dari sekedar blackout yang mengancam kehidupan bukan hanya masyarakat yang tinggal di kabupaten Bengkayang tetapi juga masyarakat Kalbar," katanya.
Pemikiran bahwa Kalimantan bebas dari potensi bencana gempa, gunung api dan tsunami bukan berarti bebas dari potensi bencana. Bengkayang sendiri memiliki ancaman bencana banjir dan longsor, kondisi ini adalah potensi ancaman terhadap keberadaan reaktor nuklir yang direncanakan tersebut, katanya.
"Saat ini untuk menghadapi bencana Karhutla serta kabut asap saja pemerintah tidak mampu berbuat banyak, apalagi nanti apabila menghadapi risiko dan potensi bencana akibat PLTN," katanya.
Bahkan, menurut dia, penanganan kasus Karhuta saja tidak pernah tuntas, bahkan terhadap putusan CLS (gugatan citizen lawsuit) asap di Kalteng misalnya, pemerintah masih melakukan perlawanan. "Bagaimana nanti ketika terjadi kecelakaan nuklir," katanya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
Eksekutif Daerah WALHI Kalbar, Anton P Widjaya, dalam keterangan tertulisnya kepada Antara di Pontianak, Selasa, mengatakan kampanye PLTN murah karena anggapan biaya bahan bakarnya murah, padahal ada biaya lain dalam teknologi PLTN yang lebih mahal.
"Biaya mahal PLTN, misalnya ada biaya pengayaan, penyimpanan limbah dan decommisioning (penonaktifan) yang biayanya bahkan bisa lebih besar daripada biaya pembangunan PLTN tersebut," ujarnya.
Anton menambahkan, kebijakan energi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukanlah membangun PLTN, tetapi mewujudkan kedaulatan energi yang ramah lingkungan dan berkeadilan, dengan mengoptimalkan seluruh sumber energi terbarukan yang berlimpah, memperkuat energi skala kecil, merakyat dan menjangkau seluruh pelosok negeri.
Sebelumnya, pidato Ketua DPD RI, Oesman Sapta dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, tanggal 16 Agustus 2019, menyebutkan sesuatu yang keliru dalam arah kebijakan energi Indonesia. Ia menyerukan pembangunan pembangkit listrik tenaga Nuklir di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat sebagai dukungan industrialisasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Eksekutif Daerah WALHI Kalbar kembali menambahkan di saat gelombang kesadaran negara-negara di dunia mulai meninggalkan penggunaan energi nuklir menuju ke energi terbarukan, maka diperlukan tempat untuk membuang sampah nuklir tersebut, dengan kampanye teknologi energi masa kini, memiliki power besar dan murah.
"Kita tidak mau Indonesia menjadi tempat pembuangan sampah nuklir atau menjadikan Indonesia rawan bencana nuklir setelah Chernobyl dan Fukusima," ungkapnya.
Energi nuklir adalah energi yang memiliki dampak sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup, karena memiliki faktor risiko kecelakaan yang sangat tinggi. "Sekali terjadi kecelakaan maka dampak dan upaya pemulihannya memakan waktu sangat panjang, hingga saat ini misalnya reaktor Chernobyl dan Fukushima belum berhasil dipulihkan bahkan unit di reaktor Fukushima masih ada yang belum dapat diakses," katanya.
Kecelakaan dalam sistem operasi pembangkitan listrik di Indonesia sangat besar peluangnya. Masih segar dalam ingatan kita blackout dalam sistem kelistrikan Jawa-Bali terjadi hanya karena pohon sengon, katanya.
"Terbayang betapa cerobohnya pengelolaan kelistrikan Indonesia, ketika mempunyai pembangkit tenaga nuklir hal-hal semacam ini tidak dapat dibiarkan terjadi, kalau terjadi maka akan menjadi bencana yang lebih besar dari sekedar blackout yang mengancam kehidupan bukan hanya masyarakat yang tinggal di kabupaten Bengkayang tetapi juga masyarakat Kalbar," katanya.
Pemikiran bahwa Kalimantan bebas dari potensi bencana gempa, gunung api dan tsunami bukan berarti bebas dari potensi bencana. Bengkayang sendiri memiliki ancaman bencana banjir dan longsor, kondisi ini adalah potensi ancaman terhadap keberadaan reaktor nuklir yang direncanakan tersebut, katanya.
"Saat ini untuk menghadapi bencana Karhutla serta kabut asap saja pemerintah tidak mampu berbuat banyak, apalagi nanti apabila menghadapi risiko dan potensi bencana akibat PLTN," katanya.
Bahkan, menurut dia, penanganan kasus Karhuta saja tidak pernah tuntas, bahkan terhadap putusan CLS (gugatan citizen lawsuit) asap di Kalteng misalnya, pemerintah masih melakukan perlawanan. "Bagaimana nanti ketika terjadi kecelakaan nuklir," katanya.*
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019