Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat AL. Leysandri mengatakan sampai Oktober 2019 penyerapan anggaran pada tiap OPD yang ada di lingkungan Pemprov Kalbar sudah lebih dari 60 persen.
"Untuk penyerapan APBD 2019 saat ini masih terus berjalan dan saya lihat semua penyerapan anggaran rata-rata antara 60 persen. Hanya dinas yang menangani pembangunan infrastruktur saja yang masih dikisaran 40 persen," kata Leysandri di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, dengan penyerapan yang masih rendah tersebut, pihaknya akan mendorong agar penyerapan anggaran pada OPD Kalbar bisa maksimal dan sesuai peruntukannya.
"Ini akan kita dorong terus agar anggaran yang ada bisa terserap maksimal," tuturnya.
Dia menambahkan, untuk rencana anggaran 2020, saat ini pihaknya juga sudah menyerahkan penyusunannya kepada setiap OPD yang ada, dimana semua anggaran yang ada diarahkan untuk menjalankan program yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Gubernur/wakil Gubernur Kalbar.
"Anggaran yang ada pada APBD 2020 tidak hanya untuk keperluan pegawai disetiap OPD tetapi lebih diarahkan untuk menjalankan fungsi OPD agar bisa memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat," katanya.
Leysandri mengatakan pemprov Kalbar terus berupaya bagaimana agar pelayanan publik bisa tercapai, bagaimana agar tata kelola pemerintahan dalam hal pelayanan publik bisa ditingkatkan.
Dalam hal ini, pak Gubernur tidak main-main, beliau koreksi betul setiap anggaran yang dibuat oleh setiap OPD. Jika ada hal yang tidak sesuai peruntukannya makan akan langsung di coret karena pak Gubernur ingin memacu daya saing Kalbar.
Baca juga: Sutarmidji: Potensi pendapatan daerah terkendala sistem penagihan dan data
Baca juga: Pemkot Pontianak optimistis tingkatkan PAD
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Untuk penyerapan APBD 2019 saat ini masih terus berjalan dan saya lihat semua penyerapan anggaran rata-rata antara 60 persen. Hanya dinas yang menangani pembangunan infrastruktur saja yang masih dikisaran 40 persen," kata Leysandri di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, dengan penyerapan yang masih rendah tersebut, pihaknya akan mendorong agar penyerapan anggaran pada OPD Kalbar bisa maksimal dan sesuai peruntukannya.
"Ini akan kita dorong terus agar anggaran yang ada bisa terserap maksimal," tuturnya.
Dia menambahkan, untuk rencana anggaran 2020, saat ini pihaknya juga sudah menyerahkan penyusunannya kepada setiap OPD yang ada, dimana semua anggaran yang ada diarahkan untuk menjalankan program yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Gubernur/wakil Gubernur Kalbar.
"Anggaran yang ada pada APBD 2020 tidak hanya untuk keperluan pegawai disetiap OPD tetapi lebih diarahkan untuk menjalankan fungsi OPD agar bisa memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat," katanya.
Leysandri mengatakan pemprov Kalbar terus berupaya bagaimana agar pelayanan publik bisa tercapai, bagaimana agar tata kelola pemerintahan dalam hal pelayanan publik bisa ditingkatkan.
Dalam hal ini, pak Gubernur tidak main-main, beliau koreksi betul setiap anggaran yang dibuat oleh setiap OPD. Jika ada hal yang tidak sesuai peruntukannya makan akan langsung di coret karena pak Gubernur ingin memacu daya saing Kalbar.
Baca juga: Sutarmidji: Potensi pendapatan daerah terkendala sistem penagihan dan data
Baca juga: Pemkot Pontianak optimistis tingkatkan PAD
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019