Gubernur Kalimantan Barat, Sutamidji mengharapkan melalui seminar perencanaan Pembentukan Kapuas Raya (PKR) untuk meningkatkan perekonomian daerah dapat memantapkan berbagai hal terkait kelengkapan yang harus dipenuhi untuk proses tersebut.
"Untuk kesiapan PKR sebenarnya semua sudah siap, bahkan untuk lahan kantor pemerintahannya juga sudah disiapkan Pemkab Sintang. Tahun depan, kita akan mulai membangun fisik perkantorannya, dimana ini menjadi bagian dari persiapan pembentukan PKR dari Kalbar," kata Sutarmidji usai menghadiri seminar tersebut di Pontianak, Sabtu.
Baca juga: Sutarmidji dorong percepatan pembentukan PKR
Dia berharap, dengan banyaknya rumusan yang ada, semua bisa satu suara dan jangan ada yang tidak pro untuk pembentukannya.
"Dalam waktu dekat, saya bersama Ketua DPRD Kalbar nanti akan segera menemui Kepala PPOD, kita akan menyampaikan bahwa dalam UU nomor 23 bahwa prioritas pemekaran adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan Kalbar merupakan salah satu provinsi tersebut," tuturnya.
Menurutnya, pembentukan PKR dari Kalbar merupakan bentuk amanat UU yang harus di jalankan.
Menurutnya, jika pembentukan Provinsi Kapuas Raya ini disetujui, maka dalam tiga tahun PKR akan menjadi provinsi persiapan dan untuk segala kebutuhan operasionalnya akan ditanggung oleh provinsi induk.
"Pagu anggarannya supaya jelas, PAD di lima kabupaten itu akan dikembalikan 70 persen untuk biaya oprasional. Kenapa jumlahnya 70 persen, karena itu merupakan hak dari pemerintah daerah dan untuk pegawainya beda, gajinya sudah dihitung dan itu ditanggung oleh APBN," katanya.
Baca juga: Komisi III DPRD Kalbar Dukung Pembentukan PKR
Untuk operasional kantor, lanjutnya, bisa digunakan dari anggaran PAD yang dikembalikan itu.
"Itu cukup, karena sudah kita hitung dan kita tidak akan mengusulkan jika tidak kita hitung-hitung dulu segala kebutuhannya," tuturnya.
Dia menjelaskan, saat ini, Provinsi Kalbar memiliki luas kurang lebih 147.307 Km persegi yang terdiri dari 14 kabupaten dan kota yang ada dan lima kabupaten yang langsung berbatasan dengan negara lain serta memiliki panjang perbatasan sekitar 971 Km.
"Karena luasnya Kalbar satu sepertiga dari Pulau Jawa, kemudian Kabupaten Kapuas Hulu jauh lebih luas dari Provinsi Jawa Barat sehingga yang perlu dipikirkan bagi kita pemekaran Kalbar. Karena di provinsi lain yang memiliki luas lebih sedikit dari Kalbar bisa dimekarkan menjadi provinsi baru," jelasnya.
Jika Provinsi Kapuas Raya dibentuk, jumlah penduduknya akan menjadi 1,7 juta dengan tiga kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara lain. Sehingga menjadi perlu perhatian bagi pemerintah pusat terutama DPR RI.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Untuk kesiapan PKR sebenarnya semua sudah siap, bahkan untuk lahan kantor pemerintahannya juga sudah disiapkan Pemkab Sintang. Tahun depan, kita akan mulai membangun fisik perkantorannya, dimana ini menjadi bagian dari persiapan pembentukan PKR dari Kalbar," kata Sutarmidji usai menghadiri seminar tersebut di Pontianak, Sabtu.
Baca juga: Sutarmidji dorong percepatan pembentukan PKR
Dia berharap, dengan banyaknya rumusan yang ada, semua bisa satu suara dan jangan ada yang tidak pro untuk pembentukannya.
"Dalam waktu dekat, saya bersama Ketua DPRD Kalbar nanti akan segera menemui Kepala PPOD, kita akan menyampaikan bahwa dalam UU nomor 23 bahwa prioritas pemekaran adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan Kalbar merupakan salah satu provinsi tersebut," tuturnya.
Menurutnya, pembentukan PKR dari Kalbar merupakan bentuk amanat UU yang harus di jalankan.
Menurutnya, jika pembentukan Provinsi Kapuas Raya ini disetujui, maka dalam tiga tahun PKR akan menjadi provinsi persiapan dan untuk segala kebutuhan operasionalnya akan ditanggung oleh provinsi induk.
"Pagu anggarannya supaya jelas, PAD di lima kabupaten itu akan dikembalikan 70 persen untuk biaya oprasional. Kenapa jumlahnya 70 persen, karena itu merupakan hak dari pemerintah daerah dan untuk pegawainya beda, gajinya sudah dihitung dan itu ditanggung oleh APBN," katanya.
Baca juga: Komisi III DPRD Kalbar Dukung Pembentukan PKR
Untuk operasional kantor, lanjutnya, bisa digunakan dari anggaran PAD yang dikembalikan itu.
"Itu cukup, karena sudah kita hitung dan kita tidak akan mengusulkan jika tidak kita hitung-hitung dulu segala kebutuhannya," tuturnya.
Dia menjelaskan, saat ini, Provinsi Kalbar memiliki luas kurang lebih 147.307 Km persegi yang terdiri dari 14 kabupaten dan kota yang ada dan lima kabupaten yang langsung berbatasan dengan negara lain serta memiliki panjang perbatasan sekitar 971 Km.
"Karena luasnya Kalbar satu sepertiga dari Pulau Jawa, kemudian Kabupaten Kapuas Hulu jauh lebih luas dari Provinsi Jawa Barat sehingga yang perlu dipikirkan bagi kita pemekaran Kalbar. Karena di provinsi lain yang memiliki luas lebih sedikit dari Kalbar bisa dimekarkan menjadi provinsi baru," jelasnya.
Jika Provinsi Kapuas Raya dibentuk, jumlah penduduknya akan menjadi 1,7 juta dengan tiga kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara lain. Sehingga menjadi perlu perhatian bagi pemerintah pusat terutama DPR RI.
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019