Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan, PT Pertamina (Persero) harus dipimpin oleh orang yang tepat, dan mampu memberikan contoh teladan yang baik.
"Pertamina harus dipimpin oleh orang yang tepat, bukan hanya professional, jujur, bersih, berani, tapi juga berintegritas tinggi, yang sanggup memimpin dan memberikan contoh teladan yang baik bagi seluruh pekerja Pertamina," kata Media dan Komunikasi FSPPB, Marcellus Hakeng Jayawibawa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, pemilihan pemimpin Pertamina harus dipilih dengan sangat hati-hati serta mempertimbangkan segala aspek seperti tertuang dalam Permen BUMN No. PER-03/MBU/02/2015, mulai dari latar belakangnya, pengalaman kerja dan prestasinya di bidang korporasi, pemahaman terhadap isu-isu strategis dalam proses bisnis migas dari hulu ke hilir, berperilaku yang baik, berdedikasi yang tinggi untuk tercapainya visi dalam industri energi dunia, yang semua ini merupakan persyaratan materiil dalam menjadi pimpinan BUMN.
Kemudian,kemampuannya dalam mengelola asset negara yang demikian besar termasuk bagaimana kemampuannya memimpin dan bekerjasama dengan seluruh komponen utama di perusahaan.
Ia menambahkan, terkait rencana penempatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai pimpinan BUMN akan berpotensi cacat persyaratan materiil dimana rekam jejak yang bersangkutan tidak mencerminkan perilaku yang baik dan tidak memiliki pengalaman dalam mengelola bidang bisnis migas dari hulu sampai hilir.
Salah satu tata nilai fundamental bagi seluruh insan Pertamina adalah "clean", maka pimpinan Pertamina haruslah bersih dari segala macam track record negatif yang bisa menyebabkan hal kontraproduktif bagi korporasi, seperti dugaan tindak pidana korupsi dimasa lalu dan tidak boleh mempunyai catatan pidana apapun.
Ia menambahkan, pihaknya selalu mendukung pemimpin terbaik, kompeten dan paham tentang Pertamina serta memenuhi persyaratan materiil dan lainnya.
"Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami menolak Ahok menjadi pimpinan di Pertamina. Apabila sikap kami tidak mendapatkan tanggapan yang positif, kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga keberlangsungan bisnis Pertamina dan menjaga kedaulatan energi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Pertamina harus dipimpin oleh orang yang tepat, bukan hanya professional, jujur, bersih, berani, tapi juga berintegritas tinggi, yang sanggup memimpin dan memberikan contoh teladan yang baik bagi seluruh pekerja Pertamina," kata Media dan Komunikasi FSPPB, Marcellus Hakeng Jayawibawa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, pemilihan pemimpin Pertamina harus dipilih dengan sangat hati-hati serta mempertimbangkan segala aspek seperti tertuang dalam Permen BUMN No. PER-03/MBU/02/2015, mulai dari latar belakangnya, pengalaman kerja dan prestasinya di bidang korporasi, pemahaman terhadap isu-isu strategis dalam proses bisnis migas dari hulu ke hilir, berperilaku yang baik, berdedikasi yang tinggi untuk tercapainya visi dalam industri energi dunia, yang semua ini merupakan persyaratan materiil dalam menjadi pimpinan BUMN.
Kemudian,kemampuannya dalam mengelola asset negara yang demikian besar termasuk bagaimana kemampuannya memimpin dan bekerjasama dengan seluruh komponen utama di perusahaan.
Ia menambahkan, terkait rencana penempatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai pimpinan BUMN akan berpotensi cacat persyaratan materiil dimana rekam jejak yang bersangkutan tidak mencerminkan perilaku yang baik dan tidak memiliki pengalaman dalam mengelola bidang bisnis migas dari hulu sampai hilir.
Salah satu tata nilai fundamental bagi seluruh insan Pertamina adalah "clean", maka pimpinan Pertamina haruslah bersih dari segala macam track record negatif yang bisa menyebabkan hal kontraproduktif bagi korporasi, seperti dugaan tindak pidana korupsi dimasa lalu dan tidak boleh mempunyai catatan pidana apapun.
Ia menambahkan, pihaknya selalu mendukung pemimpin terbaik, kompeten dan paham tentang Pertamina serta memenuhi persyaratan materiil dan lainnya.
"Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami menolak Ahok menjadi pimpinan di Pertamina. Apabila sikap kami tidak mendapatkan tanggapan yang positif, kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga keberlangsungan bisnis Pertamina dan menjaga kedaulatan energi," katanya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019