Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengharapkan para pemilik perusahaan perkebunan dan pertambangan yang ada di provinsi itu bisa menggunakan izin lahan yang diberikan dengan hati, agar mereka bisa menjaga lahan dengan baik dan mensejahterakan masyarakat sekitar.
"Hari ini kita melakukan rapat evaluasi penanganan Karhutla selain dihadiri Kepala BNPB, Kapolda, Pangdam dan pihak terkait lainnya, juga dihadiri oleh 100 lebih perusahaan perkebunan dan pertambangan yang sudah mendapat peringatan atas kejadian Karhutla di kawasan izin mereka," kata Sutarmidji saat membuka Rapat evaluasi penanganan Karhutla di Kalbar tahun 2019 di Pontianak, Senin.
Terkait hal itu, dirinya meminta kepada seluruh perusahaan yang ada agar bisa mengelola lahan yang sudah diberikan dengan menggunakan hati agar bisa lebih bertanggung jawab terhadap lahan yang ada dan masyarakat sekitarnya.
Sutarmidji menyatakan, rapat evaluasi yang dilakukan pihaknya hari ini merupakan rangkaian kegiatan untuk pencegahan Karhutla di Kalbar ke depan.
"Hari ini yang hadir selain Kepala BNPB, yang sudah kesekian kalinya datang ke Kalbar dan menunjukkan keseriusan beliau untuk penanganan Karhutla, juga dihadiri sejumlah koorperasi yang sudah mendapatkan teguran dan sanksi atas pembakaran lahan di wilayah perusahaan mereka," katanya.
Untuk itu, dari pertemuan yang dilakukan pihaknya hari ini, para perusahaan yang mendapatkan teguran ini diharapkan dapat melakukan upaya pencegahan ke depan.
"Selain permasalahan karhutla, saya minta kepada perusahaan sawit untuk juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaannya, karena kesejahteraan ini menjadi poin kerawanan atas aktivitas pembakaran lahan di sekitar kawasan perusahaan," katanya.
Menurutnya, perusahaan juga berperan dalam pembentukan desa mandiri, karena salah satu poin dari pencapaian dari desa mandiri adalah masalah lingkungan dimana lingkungan ini juga erat kaitannya dengan kooperasi. Jika desa sudah mandiri, maka dipastikan tingkat kebakaran lahan ke depan bisa dihilangkan.
Di tempat yang sama, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Nur Rahmad mengatakan pihaknya memberikan apresiasi dan akan selalu mendukung langkah yang dilakukan oleh gubernur Kalbar, khususnya dalam penanganan dan pencegahan Karhutla di provinsi itu.
Bahkan, untuk mencegah terjadinya Karhutla ke depan, pihaknya saat ini sedang mempersiapkan program Langit Biru dan akan direalisasikan pada tahun 2020 mendatang.
"Saat ini kita masih menggencarkan FGD untuk program ini dan akan kita laksanakan pada tahun 2020 mendatang. Diharapkan melalui program ini, kita bisa melakukan pencegahan Karhutla secara lebih baik. Selain itu, program ini juga dalam rangka mendukung percepatan pembentukan desa mandiri di Kalbar," kata Nur Rahmad.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Hari ini kita melakukan rapat evaluasi penanganan Karhutla selain dihadiri Kepala BNPB, Kapolda, Pangdam dan pihak terkait lainnya, juga dihadiri oleh 100 lebih perusahaan perkebunan dan pertambangan yang sudah mendapat peringatan atas kejadian Karhutla di kawasan izin mereka," kata Sutarmidji saat membuka Rapat evaluasi penanganan Karhutla di Kalbar tahun 2019 di Pontianak, Senin.
Terkait hal itu, dirinya meminta kepada seluruh perusahaan yang ada agar bisa mengelola lahan yang sudah diberikan dengan menggunakan hati agar bisa lebih bertanggung jawab terhadap lahan yang ada dan masyarakat sekitarnya.
Sutarmidji menyatakan, rapat evaluasi yang dilakukan pihaknya hari ini merupakan rangkaian kegiatan untuk pencegahan Karhutla di Kalbar ke depan.
"Hari ini yang hadir selain Kepala BNPB, yang sudah kesekian kalinya datang ke Kalbar dan menunjukkan keseriusan beliau untuk penanganan Karhutla, juga dihadiri sejumlah koorperasi yang sudah mendapatkan teguran dan sanksi atas pembakaran lahan di wilayah perusahaan mereka," katanya.
Untuk itu, dari pertemuan yang dilakukan pihaknya hari ini, para perusahaan yang mendapatkan teguran ini diharapkan dapat melakukan upaya pencegahan ke depan.
"Selain permasalahan karhutla, saya minta kepada perusahaan sawit untuk juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaannya, karena kesejahteraan ini menjadi poin kerawanan atas aktivitas pembakaran lahan di sekitar kawasan perusahaan," katanya.
Menurutnya, perusahaan juga berperan dalam pembentukan desa mandiri, karena salah satu poin dari pencapaian dari desa mandiri adalah masalah lingkungan dimana lingkungan ini juga erat kaitannya dengan kooperasi. Jika desa sudah mandiri, maka dipastikan tingkat kebakaran lahan ke depan bisa dihilangkan.
Di tempat yang sama, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Nur Rahmad mengatakan pihaknya memberikan apresiasi dan akan selalu mendukung langkah yang dilakukan oleh gubernur Kalbar, khususnya dalam penanganan dan pencegahan Karhutla di provinsi itu.
Bahkan, untuk mencegah terjadinya Karhutla ke depan, pihaknya saat ini sedang mempersiapkan program Langit Biru dan akan direalisasikan pada tahun 2020 mendatang.
"Saat ini kita masih menggencarkan FGD untuk program ini dan akan kita laksanakan pada tahun 2020 mendatang. Diharapkan melalui program ini, kita bisa melakukan pencegahan Karhutla secara lebih baik. Selain itu, program ini juga dalam rangka mendukung percepatan pembentukan desa mandiri di Kalbar," kata Nur Rahmad.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019