Jajaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) termasuk di Kalimantan Barat mendukung penuh komitmen dari Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo dalam mewujudkan zona integritas yang bebas dari upaya korupsi.
"Tidak hanya penandatanganan Pakta Integritas, tetapi juga penandatanganan Akta Pernyataan di hadapan notaris dan maklumat komitmen bersama disertai dengan cap jempol darah," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Kusmana saat dihubungi di Pontianak, Minggu.
Komitmen tersebut dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BKKBN yang bertujuan agar setiap hal yang dilakukan oleh individu kepada masyarakat, bangsa dan negara, selalu mengingat dan mempertimbangkan moral hazard.
Selain itu, juga untuk meningkatkan loyalitas kepada pekerjaan dan pelayanan untuk rakyat. Kusmana termasuk yang turut serta menandatangani pada Selasa (14/1) di Auditorium BKKBN, Jakarta.
Kusmana sendiri hingga kini masih menempati jabatan sebagai pimpinan BKKBN di Kalbar.
Pada kesempatan itu Hasto Wardoyo juga mengingatkan bahwa sudah seharusnya semua jajaran di BKKBN untuk memegang teguh sebaik-baiknya serta setia kepada tugas, karena jabatan merupakan amanah dan menjadi pelayan kepada publik dan masyarakat.
Mengingat setiap uang yang diberikan dari pemerintah merupakan uang rakyat. "Sehingga kita harus ingat selalu apakah setiap program yang kita jalankan bermanfaat bagi rakyat. Maka dari itu, janganlah memulai jabatan dengan hal yang kotor, tapi harus bersih dan berani," kata Kusmana mengutip pernyataan Hasto Wardoyo.
Kemudian, Revolusi mental dilakukan untuk membangun kesadaran agar bisa mengubah pemikiran mengenai korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Kondisi lapangan kita membutuhkan orang yang sungguh-sungguh, kita harus berjanji untuk serius dan sungguh-sungguh. Tetaplah membangun jaringan baik secara vertikal maupun horizontal, kembangkanlah terus pengalaman kerja yang unggul dan tangguh, merespon perubahan secara cepat, berikanlah solusi nyata bagi setiap permasalahan di lingkungan kerja, bukan hanya pada proses semata," kata dia lagi.
Kusmana menambahkan, untuk BKKBN Provinsi Kalbar sudah mendeklarasikan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) dan telah mendapat kunjungan Tim RB Menpan pada tahun 2019.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Kusmana (Istimewa)
"Semangat komitmen yang tinggi, bersih dan berani dari seluruh jajaran ASN BKKBN Provinsi Kalimantan Barat ini akan terus dilanjutkan," katanya.
Kondisi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Indonesia harus diakui pada Tahun 2019 masih memiliki banyak nilai merah berdasarkan hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP).
Misalnya pencapaian sasaran program Kependudukan dan Keluarga Berencana pada akhir tahun RPJMN 2015-2019 salah satunya adalah dari target Total Fertility Rate (TFR) 2,28 pencapaian yang diperoleh adalah 2,45.
Kusmana menambahkan, BKKBN mendapat mandat untuk mengatur dan mengendalikan kelahiran ditempuh dengan dua pendekatan.
Pertama, dengan mengajak pasangan usia subur menggunakan alat kontrasepsi, kedua adalah meningkatkan usia kawin pertama perempuan.
Hal yang menggembirakan adalah peningkatan rata-rata usia kawin pertama perempuan di Kalimantan Barat berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, menunjukkan peningkatan dari 19 tahun menjadi 20 tahun.
Pencapaian ini salah satunya sebagai hasil gencarnya secara aktif mempromosikan dan membudayakan tagline "Kalau terencana, semua lebih mudah", sedangkan untuk GenRe (Generasi Berencana), "yang kawin muda sepok".
Ia melanjutkan, di kalangan remaja perlu ada pemahaman bahwa meski secara biologis mampu bereproduksi, namun tidak disarankan.
Ia mencontohkan remaja putri yang menikah ketika usia masih di bawah 20 tahun, maka mulut rahimnya "exstropion" atau terbuka.
Sehingga, ujar dia, ketika terjadi kontak seksual maka daerah yang rawan akan menjadi kanker mulut rahim akan terpapar oleh lawan jenisnya, dan ini akan terjadi dalam kurun waktu 15-20 tahun kemudian.
Sebaliknya ketika usia sudah 20 ke atas akan terjadi intropion, saat menikah pada usia 21 tahun, kemungkinan tidak akan terjadi kanker mulut rahim.
Hasil lainnya di Kalbar adalah angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) sudah dapat diturunkan menjadi 63 per 1.000 Wanita Usia Subur (SDKI 2017) dari sebelumnya di angka 104 orang dari 1.000 Wanita Usia Subur (SDKI 2012).
Sedangkan kondisi Angka TFR (Total Fertility Rate) di Kalimantan Barat per Wanita Usia Subur 15-49 tahun berdasarkan SDKI-2012 yakni 3,1 dapat diturunkan menjadi 2,77 (Survei Demografi dan Kependudukan Indonesia (SDKI) 2017).
Sementara itu peserta Keluarga Berencana yang memakai alat kontrasepsi modern berdasarkan SDKI-2017, mencapai 66,69 persen per Pasangan Usia Subur (PUS) namun peserta KB-nya masih kebanyakan memakai kontrasepsi hormonal (Pill dan Suntikan) sehingga diperlukan pembinaan yang terus menerus.
Untuk mendukung tercapainya program-program di bidang KKBPK, BKKBN Kalbar menggandeng kepala daerah misalnya Gubernur sebagai Ayah Genre Kalbar. Selain itu, juga menobatkan bupati dan wali kota serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Kota menjadi Ayah dan Bunda Genre di daerah masing-masing.
