Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalbar untuk lebih selektif dalam pemindahan pegawai baik dari luar maupun masuk provinsi tersebut.
"Kedepannya ada pegawai yang mau pindah ke sini tapi daerah asalnya membutuhkan, sebaiknya jangan diproses. Saya minta BKD harus lebih selektif," kata Sutarmidji saat menyampaikan sambutan pada pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji pejabat administrasi dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, di Pontianak, Senin.
Selain itu juga dirinya meminta untuk seluruh Database kepegawaian agar dihimpun dan di data agar mudah diakses oleh masyarakat. "Saya minta BKD untuk database kepegawaian dihimpun dan mudah diakses, agar kita transparansi ke publik," pintanya.
Sutarmidji mengungkapkan pelantikan ini merupakan adanya perubahan klomenklatur dari pemerintah pusat sehingga perlu adanya penyesuaian.
"Saya pastikan sebagai Gubernur dan PPK pelantikan kali ini satu pun tidak ada titipan dari saya. Kalau saudara tidak percaya saya berani sumpah, saya berani. Tapi kalau menukar posisi ada cuma satu, saya percayakan baperjakat," kata Sutarmidji.
Dia menambahkan, proses mutasi dan naik jabatan pada lingkungan pemerintahan, adalah hal yang biasa dilakukan. Namun mutasi yang dilakukan Pemprov Kalbar, terhadap para jajaran aparatur sipil negara (ASN) menimbulkan persoalan.
Bahkan ada pegawai yang melaporkan Gubernur Kalbar, Sutarmidji pada Komisi ASN, lantaran penempatan dianggap tidak sesuai dengan pendidikannya.
"Yang lapor ke KASN itu, saya silahkan. Itu hak yang bersangkutan, boleh-boleh saja, semua ada mekanismenya," kata Sutarmidji.
Baca juga: Sekda dan empat pejabat Bengkayang dipanggil KPK
Baca juga: Muda lantik ulang seluruh pejabat eselon Kubu Raya
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Kedepannya ada pegawai yang mau pindah ke sini tapi daerah asalnya membutuhkan, sebaiknya jangan diproses. Saya minta BKD harus lebih selektif," kata Sutarmidji saat menyampaikan sambutan pada pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji pejabat administrasi dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, di Pontianak, Senin.
Selain itu juga dirinya meminta untuk seluruh Database kepegawaian agar dihimpun dan di data agar mudah diakses oleh masyarakat. "Saya minta BKD untuk database kepegawaian dihimpun dan mudah diakses, agar kita transparansi ke publik," pintanya.
Sutarmidji mengungkapkan pelantikan ini merupakan adanya perubahan klomenklatur dari pemerintah pusat sehingga perlu adanya penyesuaian.
"Saya pastikan sebagai Gubernur dan PPK pelantikan kali ini satu pun tidak ada titipan dari saya. Kalau saudara tidak percaya saya berani sumpah, saya berani. Tapi kalau menukar posisi ada cuma satu, saya percayakan baperjakat," kata Sutarmidji.
Dia menambahkan, proses mutasi dan naik jabatan pada lingkungan pemerintahan, adalah hal yang biasa dilakukan. Namun mutasi yang dilakukan Pemprov Kalbar, terhadap para jajaran aparatur sipil negara (ASN) menimbulkan persoalan.
Bahkan ada pegawai yang melaporkan Gubernur Kalbar, Sutarmidji pada Komisi ASN, lantaran penempatan dianggap tidak sesuai dengan pendidikannya.
"Yang lapor ke KASN itu, saya silahkan. Itu hak yang bersangkutan, boleh-boleh saja, semua ada mekanismenya," kata Sutarmidji.
Baca juga: Sekda dan empat pejabat Bengkayang dipanggil KPK
Baca juga: Muda lantik ulang seluruh pejabat eselon Kubu Raya
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020