Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan pihaknya akan melakukan pemurnian data yang akan dijadikan dasar dalam menyusun berbagai program pembangunan di Kalbar.
"Selama ini, dalam proses pembangunan, pemerintah banyak dirugikan, karena tidak sinkron data yang ada dengan kondisi di lapangan. Hal ini mengakibatkan banyak anggaran yang terkesan mubazir karena. Untuk itu, satu-satunya jalan yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pemurnian data," kata Sutarmidji saat membuka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar Tahun 2021 di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, RKPD Provinsi Kalbar Tahun 2021 sangat mendukung karena fokus pada pembangunan infrastruktur dan pemurnian data karena banyak sekali data-data yang tidak diperbarui dengan baik sehingga capaian kinerja Provinsi Kalbar tidak terukur dengan benar sehingga banyak dirugikan.
"Waktu musrenbang sudah saya sampaikan dari sisi ukuran yang jelas IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sebenarnya aspek kita lebih unggul dari daerah-daerah provinsi di Kalimantan tetapi faktanya nilai IPM kita selisihnya antara 3 sampai 8 poin dan itu perlu percepatan yang luar biasa paling hebat 4 tahun dan satu-satunya jalan adalah pemurnian data," tuturnya.
Kegiatan ini merupakan konsultasi publik untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun ketiga yaitu 2021 dan sudah banyak masukan dari forum ini, itu nanti akan di breakdown di dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) Dinas dan RAPBD (Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2021, capaian-capaian itu yang tadi kita targetkan hendaknya bisa di realisasikan.
Sutarmidji berharap di Tahun 2020 indeks infrastruktur kita bisa mencapai 63 dan di Tahun 2021 capaian minimal itu 65,94 tapi ia ingin itu 67 minimal.
Karena fokus kita di 2021 itu percepatan pembangunan infrastruktur yang mendasar terutama jalan dan kalau rumah sakit InsyaAllah tahun ini bisa selesai Maret dan tahun depan bisa operasional.
"Dikatakannya, untuk proses pengerjaan jalan sebenarnya lebih menguntungkan dengan pola multiyears dan lebih bisa dinikmati cepat oleh masyarakat karena seperti sekarang ini kita tender lagi untuk lokasi yang sama karena lanjutan lain sebagainya dan itu nanti akan kita bicarakan dengan DPRD. Mudah-mudahan apa solusi yang tepat karena multiyears kita di untungkan tendernya misalnya tahun ini bayarnya tahun depan dan tahun selanjutnya sedangkan harga satuan itu bisa meningkat satu tahun paling kurang lima tahun," kata Sutarmidji.
Kemudian sampai akhir RPJMD kita berharap capaian indeks infrastruktur itu minimal 71,85 dan ia ingin ppolanya bisa mencapai di atas 75.
Orang nomor satu di Kalbar juga berharap dengan kerjasama yang baik dengan stakeholder yang lain kemudian dengan komponen masyarakat ini kita bisa mencapai itu dengan baik.
Sutarmidji menambahkan mengenai pajak plat merah itu biasanya kendaraannya sudah mau dilelang dan di kantor gubernur banyak kendaraan plat merah yang tidak dibayar pajaknya. "Nanti modelnya gimana, nunggu udah laku. Itu akan dilelangkan semua, karena tak di pakai lagi," ungkapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Selama ini, dalam proses pembangunan, pemerintah banyak dirugikan, karena tidak sinkron data yang ada dengan kondisi di lapangan. Hal ini mengakibatkan banyak anggaran yang terkesan mubazir karena. Untuk itu, satu-satunya jalan yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pemurnian data," kata Sutarmidji saat membuka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar Tahun 2021 di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, RKPD Provinsi Kalbar Tahun 2021 sangat mendukung karena fokus pada pembangunan infrastruktur dan pemurnian data karena banyak sekali data-data yang tidak diperbarui dengan baik sehingga capaian kinerja Provinsi Kalbar tidak terukur dengan benar sehingga banyak dirugikan.
"Waktu musrenbang sudah saya sampaikan dari sisi ukuran yang jelas IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sebenarnya aspek kita lebih unggul dari daerah-daerah provinsi di Kalimantan tetapi faktanya nilai IPM kita selisihnya antara 3 sampai 8 poin dan itu perlu percepatan yang luar biasa paling hebat 4 tahun dan satu-satunya jalan adalah pemurnian data," tuturnya.
Kegiatan ini merupakan konsultasi publik untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun ketiga yaitu 2021 dan sudah banyak masukan dari forum ini, itu nanti akan di breakdown di dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) Dinas dan RAPBD (Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2021, capaian-capaian itu yang tadi kita targetkan hendaknya bisa di realisasikan.
Sutarmidji berharap di Tahun 2020 indeks infrastruktur kita bisa mencapai 63 dan di Tahun 2021 capaian minimal itu 65,94 tapi ia ingin itu 67 minimal.
Karena fokus kita di 2021 itu percepatan pembangunan infrastruktur yang mendasar terutama jalan dan kalau rumah sakit InsyaAllah tahun ini bisa selesai Maret dan tahun depan bisa operasional.
"Dikatakannya, untuk proses pengerjaan jalan sebenarnya lebih menguntungkan dengan pola multiyears dan lebih bisa dinikmati cepat oleh masyarakat karena seperti sekarang ini kita tender lagi untuk lokasi yang sama karena lanjutan lain sebagainya dan itu nanti akan kita bicarakan dengan DPRD. Mudah-mudahan apa solusi yang tepat karena multiyears kita di untungkan tendernya misalnya tahun ini bayarnya tahun depan dan tahun selanjutnya sedangkan harga satuan itu bisa meningkat satu tahun paling kurang lima tahun," kata Sutarmidji.
Kemudian sampai akhir RPJMD kita berharap capaian indeks infrastruktur itu minimal 71,85 dan ia ingin ppolanya bisa mencapai di atas 75.
Orang nomor satu di Kalbar juga berharap dengan kerjasama yang baik dengan stakeholder yang lain kemudian dengan komponen masyarakat ini kita bisa mencapai itu dengan baik.
Sutarmidji menambahkan mengenai pajak plat merah itu biasanya kendaraannya sudah mau dilelang dan di kantor gubernur banyak kendaraan plat merah yang tidak dibayar pajaknya. "Nanti modelnya gimana, nunggu udah laku. Itu akan dilelangkan semua, karena tak di pakai lagi," ungkapnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020