Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta masyarakat untuk mengembangkan komoditas cabai rawit mengingat Kalbar sampai saat ini masih kekurangan seribu ton lebih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap bulan.
"Untuk kebutuhan cabai rawit di Kalbar antara 1.500 ton perbulan, sedangkan produksi kita antara 300 sampai 400 ton. Sehingga harga cabai itu untuk seluruh Kalbar fluktuatif dan selalu menjadi penyumbang inflasi dimana cabai rawit selalu di quadran pertama padahal kita harus jadikan ke quadran keempat," kata Sutarmidji di Pontianak, Minggu.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemprov Kalbar mendatangkan 12 ton cabai rawit jenis Cakra dari Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.
Gubernur Kalbar Sutarmidji menyerahkan ke Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPPKH) yang bekerjasama dengan Perusda Aneka Usaha, guna menekan harga yang semakin tinggi.
Menurutnya, harga cabai ini menyebabkan penyumbang inflasi setiap bulannya. Tak hanya cabai, bawang merah juga sebagai penyumbang inflasi bagi Kalbar.
"Kalau bawang putih untuk sekarang tidak menjadi penyumbang inflasi, karena harganya di bawah Rp20.000 artinya terlalu murah juga, tapi itu tidak masalah. Demikian untuk sayuran masih surplus terkecuali sayuran yang tidak bisa ditanam di Kalbar seperti wortel dan lain-lain," tuturnya.
Namun, lanjutnya, kedepannya dirinya yakin sejumlah sayuran yang tidak bisa ditanam di Kalbar, bisa dibudidayakan. Contohnya, kata dia, bawang merah sudah coba ditanam di Pontianak, dimana dalam satu hektare panen bisa menghasilkan 17,5 ton.
"Jika nantinya sudah siap, tentu bisa dipasarkan setelah melalui proses. Namun, jika hasilnya hanya l7,5 ton, ini belum ekonomis tapi bisa ditingkatkan 20 ton per hektare ke atas itu akan ekonomis kita akan coba terus," katanya.
"Yang jadi masalah kita bawang merah, cabai rawit, kalo hasil produksi lainnya kita masih bisa tanggulangi," tuturnya.
Ia pun meminta Perusda Aneka Usaha untuk memasok kebutuhan ke pasar yang ada di Kalbar.
"Perusda sekarang ini kita minta untuk memasok pasar yang bekerjasama dengan distributor Jawa Timur, Jawa Tengah itu nanti yang akan memasok pasar di Kalbar melalui Perusda. Dari pada Perusda usahanya yang selama ini hanya kecil saja bagus dia melakukan hal-hal seperti ini untuk membantu pemerintah daerah menstabilkan harga pangan," katanya.
Untuk kebutuhan pangan seperti beras, orang nomor satu di Kalbar ini menyampaikan harga masih relatif stabil dan kita juga menjaga pasokan agar tidak kosong. Saat ini musim menanam oleh petani dan dirinya meminta Perusda untuk siap menampung beras dari para petani.
"Beras saat ini masih stabil dan ke depan kita minta untuk swasembada beras. Perusda juga harus bisa menampung beras-beras hasil pertanian di sentra-sentra yaitu Kubu Raya, Sambas, Landak, Sanggau, dan Mempawah ini sentra produksi selalu surplus. Hasil produksi seharusnya Perusda menampung dan menjual beras mereka, agar mereka semangat," tegasnya.
Sambungnya, nilai tukar petani di Kalbar sudah mencapai 95 persen dimana sebelumnya berada di bawah 95 persen dan pemerintah daerah akan mendorong agar nilai tukar petani di atas 100 persen kedepannya.
"Jika NTP berada di atas 100 persen para petani akan lebih semangat untuk menanam padi. Kita juga kedepannya akan mengembangkan industri pertanian lainnya guna meningkatkan kesejahteraan para petani," kata Sutarmidji.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Untuk kebutuhan cabai rawit di Kalbar antara 1.500 ton perbulan, sedangkan produksi kita antara 300 sampai 400 ton. Sehingga harga cabai itu untuk seluruh Kalbar fluktuatif dan selalu menjadi penyumbang inflasi dimana cabai rawit selalu di quadran pertama padahal kita harus jadikan ke quadran keempat," kata Sutarmidji di Pontianak, Minggu.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemprov Kalbar mendatangkan 12 ton cabai rawit jenis Cakra dari Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.
Gubernur Kalbar Sutarmidji menyerahkan ke Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPPKH) yang bekerjasama dengan Perusda Aneka Usaha, guna menekan harga yang semakin tinggi.
Menurutnya, harga cabai ini menyebabkan penyumbang inflasi setiap bulannya. Tak hanya cabai, bawang merah juga sebagai penyumbang inflasi bagi Kalbar.
"Kalau bawang putih untuk sekarang tidak menjadi penyumbang inflasi, karena harganya di bawah Rp20.000 artinya terlalu murah juga, tapi itu tidak masalah. Demikian untuk sayuran masih surplus terkecuali sayuran yang tidak bisa ditanam di Kalbar seperti wortel dan lain-lain," tuturnya.
Namun, lanjutnya, kedepannya dirinya yakin sejumlah sayuran yang tidak bisa ditanam di Kalbar, bisa dibudidayakan. Contohnya, kata dia, bawang merah sudah coba ditanam di Pontianak, dimana dalam satu hektare panen bisa menghasilkan 17,5 ton.
"Jika nantinya sudah siap, tentu bisa dipasarkan setelah melalui proses. Namun, jika hasilnya hanya l7,5 ton, ini belum ekonomis tapi bisa ditingkatkan 20 ton per hektare ke atas itu akan ekonomis kita akan coba terus," katanya.
"Yang jadi masalah kita bawang merah, cabai rawit, kalo hasil produksi lainnya kita masih bisa tanggulangi," tuturnya.
Ia pun meminta Perusda Aneka Usaha untuk memasok kebutuhan ke pasar yang ada di Kalbar.
"Perusda sekarang ini kita minta untuk memasok pasar yang bekerjasama dengan distributor Jawa Timur, Jawa Tengah itu nanti yang akan memasok pasar di Kalbar melalui Perusda. Dari pada Perusda usahanya yang selama ini hanya kecil saja bagus dia melakukan hal-hal seperti ini untuk membantu pemerintah daerah menstabilkan harga pangan," katanya.
Untuk kebutuhan pangan seperti beras, orang nomor satu di Kalbar ini menyampaikan harga masih relatif stabil dan kita juga menjaga pasokan agar tidak kosong. Saat ini musim menanam oleh petani dan dirinya meminta Perusda untuk siap menampung beras dari para petani.
"Beras saat ini masih stabil dan ke depan kita minta untuk swasembada beras. Perusda juga harus bisa menampung beras-beras hasil pertanian di sentra-sentra yaitu Kubu Raya, Sambas, Landak, Sanggau, dan Mempawah ini sentra produksi selalu surplus. Hasil produksi seharusnya Perusda menampung dan menjual beras mereka, agar mereka semangat," tegasnya.
Sambungnya, nilai tukar petani di Kalbar sudah mencapai 95 persen dimana sebelumnya berada di bawah 95 persen dan pemerintah daerah akan mendorong agar nilai tukar petani di atas 100 persen kedepannya.
"Jika NTP berada di atas 100 persen para petani akan lebih semangat untuk menanam padi. Kita juga kedepannya akan mengembangkan industri pertanian lainnya guna meningkatkan kesejahteraan para petani," kata Sutarmidji.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020