Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, berharap Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat dapat menghasilkan data yang akurat, dengan adanya Pencanangan Pembangunan Zona Integritas guna membangun pelayanan prima, baik, serta bebas korupsi.
"Dengan adanya Zona Integritas ini, kita harapkan BOS bisa semakin optimal dalam menghasilkan Data yang akurat untuk mendukung berbagai program Pemerintah Provinsi Kalbar melayani masyarakat," kata Sutarmidji usai membuka Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Barat, Kamis.
.
Menurut dia, setiap program itu sukses atau tidak sukes tergantung data statistik bisa mewarnai program itu, tanpa data yang baik tidak akan mungkin menghasilkan program yang baik dan tidak mungkin program itu sukses.
Baca juga: Wali Kota Pontianak harap BPS semakin profesional sajikan data
Ia pun menambahkan, meskipun data yang sudah baik namun tidak adanya sinkronisasi data tersebut akan menjadi masalah. "Saya ambil contoh jika data tidak sinkronisasi, saat ini bantuan tunai pandemi Covid-19 data dasarnya tidak valid, sehingga penerima bantuan tidak tepat sasaran. Itu diakibatkan datanya tidak benar, dengan adanya data akurat dan valid itu sangat penting," katanya.
Padahal, menurut Sutarmidji, presiden telah mengeluarkan peraturan terkait satu data untuk seluruh Indonesia agar tidak terjandinya simpang siuran data yang ada.
Baca juga: Masyarakat Kota Pontianak tertinggi partisipasinya pada Sensus Penduduk Online di Kalbar
"Presiden telah keluarkan Perpres tentang satu data, satu data ini sangat penting. Kalo tanpa adanya satu data kita tidak bisa, saya terbiasa kerja dengan data apapun yang saya buat pasti dengan data," tuturnya.
Dengan adanya Zona Integritas di BPS ini, dirinya meminta agar BPS Provinsi Kalbar tetap profesionalisme dan menjaga akurasi data agar tidak disalah gunakan, serta tidak ada lagi data titipan oleh sekelompok untuk mencari keuntungan.
Baca juga: 531,55 ribu warga Kalbar ikuti Sensus Penduduk 2020 secara online
"Kalo Zona Integritas tidak baik, dia (BPS) bisa saja buat data sesuai dengan pesanan misalnya. Akibatnya program pemerintah itu tidak sukses contohnya datanya 10 dibuatnya delapan dan seharusnya 1.000 di buatnya 2.000 itu akan menjadi masalah, dampaknya program pemerintah jadi mahal dan masalah," katanya.
Baca juga: BPS : Ekonomi Kalbar Triwulan 1-2020 hanya tumbuh 2,49 persen
Baca juga: 270.000 penduduk Kalbar ikuti SP 2020 secara online
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Dengan adanya Zona Integritas ini, kita harapkan BOS bisa semakin optimal dalam menghasilkan Data yang akurat untuk mendukung berbagai program Pemerintah Provinsi Kalbar melayani masyarakat," kata Sutarmidji usai membuka Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Barat, Kamis.
.
Menurut dia, setiap program itu sukses atau tidak sukes tergantung data statistik bisa mewarnai program itu, tanpa data yang baik tidak akan mungkin menghasilkan program yang baik dan tidak mungkin program itu sukses.
Baca juga: Wali Kota Pontianak harap BPS semakin profesional sajikan data
Ia pun menambahkan, meskipun data yang sudah baik namun tidak adanya sinkronisasi data tersebut akan menjadi masalah. "Saya ambil contoh jika data tidak sinkronisasi, saat ini bantuan tunai pandemi Covid-19 data dasarnya tidak valid, sehingga penerima bantuan tidak tepat sasaran. Itu diakibatkan datanya tidak benar, dengan adanya data akurat dan valid itu sangat penting," katanya.
Padahal, menurut Sutarmidji, presiden telah mengeluarkan peraturan terkait satu data untuk seluruh Indonesia agar tidak terjandinya simpang siuran data yang ada.
Baca juga: Masyarakat Kota Pontianak tertinggi partisipasinya pada Sensus Penduduk Online di Kalbar
"Presiden telah keluarkan Perpres tentang satu data, satu data ini sangat penting. Kalo tanpa adanya satu data kita tidak bisa, saya terbiasa kerja dengan data apapun yang saya buat pasti dengan data," tuturnya.
Dengan adanya Zona Integritas di BPS ini, dirinya meminta agar BPS Provinsi Kalbar tetap profesionalisme dan menjaga akurasi data agar tidak disalah gunakan, serta tidak ada lagi data titipan oleh sekelompok untuk mencari keuntungan.
Baca juga: 531,55 ribu warga Kalbar ikuti Sensus Penduduk 2020 secara online
"Kalo Zona Integritas tidak baik, dia (BPS) bisa saja buat data sesuai dengan pesanan misalnya. Akibatnya program pemerintah itu tidak sukses contohnya datanya 10 dibuatnya delapan dan seharusnya 1.000 di buatnya 2.000 itu akan menjadi masalah, dampaknya program pemerintah jadi mahal dan masalah," katanya.
Baca juga: BPS : Ekonomi Kalbar Triwulan 1-2020 hanya tumbuh 2,49 persen
Baca juga: 270.000 penduduk Kalbar ikuti SP 2020 secara online
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020