Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Barat mengapresiasi dan mendukung penuh agar Indonesia bisa membangun dan mewujudkan pembangunan pipa gas Trans Kalimantan.
"Kami menyampaikan ini untuk merespon pertemuan Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa bersama anggota Komisi VII DPR RI, Maman Aburrahman dengan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji yang digelar 30 Juli lalu," kata Ketua Kadin Kalbar Joni Isnaini di Pontianak, Selasa.
Ada dua hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yakni tentang pengawasan distribusi BBM dan pipanisasi gas Trans Kalimantan.
Menurut Joni, selama ini pembangunan hanya terpusat di Jawa dan Sumatera, sedangkan Kalimantan cenderung terabaikan padahal sudah memberi kontribusi untuk devisa negara dan GDP di sektor migas.
Untuk itu, lanjut dia, maka sejalan dengan harapan bahwa pulau Kalimantan adalah pulau masa depan, selain pemerataan pembangunan, ketersediaan gas harus sejalan dengan upaya memenuhi kebutuhan energi dalam pembangunan dan pertambahan penduduk di masa yang akan datang.
"Pembangunan pipa gas transmisi dan distribusi Trans Kalimantan sudah sangat mendesak untuk diwujudkan. Prioritas pembangunan pipa gas Trans Kalimantan ini juga untuk mengantisipasi pertambahan penduduk dan pembangunan yang meningkat di era industrial ke depannya," kata Joni Isnaini didampingi Zainul Arifin, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Suprapto Tan Wakil Ketua Umum Bidang Agribisnis Kadin Kalbar.
Selain untuk memenuhi keperluan pembangkit listrik dari proyek pembangunan yang sudah ada, pipanisasi ini juga diharapkan mampu memberi stimulan dalam meningkatkan kerangka hilirisasi produk lain seperti biodiesel, minyak makan, kosmetik, produk turunan karet, dan bahan baku kertas serta lainnya.
"Rencana ini juga dapat memaksimalkan pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing yang sedang dalam tahap pembangunan. Semua produk tersebut tentu membutuhkan energi listrik untuk industrinya," kata dia.
Ia menambahkan, pembangunan pipa gas Trans Kalimantan ini merupakan bagian dari misi presiden untuk membangun konektivitas infrastruktur antarpulau di nusantara ini. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dimana pembangunan pipa gas Trans Kalimantan ini juga sudah tertuang dalam RPJM Nasional.
"Untuk itu Kadin Kalimantan Barat mendesak Kementerian ESDM agar memasukkan program pembangunan pipa gas TransKalimantan ini dalam proyek strategis nasional dalam skala prioritas. Kadin Kalbar juga meminta untuk merevisi Keputusan Menteri No. 2700 tahun 2012 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional agar sejalan dengan RPJM Nasional," kata Joni.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Kami menyampaikan ini untuk merespon pertemuan Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa bersama anggota Komisi VII DPR RI, Maman Aburrahman dengan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji yang digelar 30 Juli lalu," kata Ketua Kadin Kalbar Joni Isnaini di Pontianak, Selasa.
Ada dua hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yakni tentang pengawasan distribusi BBM dan pipanisasi gas Trans Kalimantan.
Menurut Joni, selama ini pembangunan hanya terpusat di Jawa dan Sumatera, sedangkan Kalimantan cenderung terabaikan padahal sudah memberi kontribusi untuk devisa negara dan GDP di sektor migas.
Untuk itu, lanjut dia, maka sejalan dengan harapan bahwa pulau Kalimantan adalah pulau masa depan, selain pemerataan pembangunan, ketersediaan gas harus sejalan dengan upaya memenuhi kebutuhan energi dalam pembangunan dan pertambahan penduduk di masa yang akan datang.
"Pembangunan pipa gas transmisi dan distribusi Trans Kalimantan sudah sangat mendesak untuk diwujudkan. Prioritas pembangunan pipa gas Trans Kalimantan ini juga untuk mengantisipasi pertambahan penduduk dan pembangunan yang meningkat di era industrial ke depannya," kata Joni Isnaini didampingi Zainul Arifin, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Suprapto Tan Wakil Ketua Umum Bidang Agribisnis Kadin Kalbar.
Selain untuk memenuhi keperluan pembangkit listrik dari proyek pembangunan yang sudah ada, pipanisasi ini juga diharapkan mampu memberi stimulan dalam meningkatkan kerangka hilirisasi produk lain seperti biodiesel, minyak makan, kosmetik, produk turunan karet, dan bahan baku kertas serta lainnya.
"Rencana ini juga dapat memaksimalkan pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing yang sedang dalam tahap pembangunan. Semua produk tersebut tentu membutuhkan energi listrik untuk industrinya," kata dia.
Ia menambahkan, pembangunan pipa gas Trans Kalimantan ini merupakan bagian dari misi presiden untuk membangun konektivitas infrastruktur antarpulau di nusantara ini. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dimana pembangunan pipa gas Trans Kalimantan ini juga sudah tertuang dalam RPJM Nasional.
"Untuk itu Kadin Kalimantan Barat mendesak Kementerian ESDM agar memasukkan program pembangunan pipa gas TransKalimantan ini dalam proyek strategis nasional dalam skala prioritas. Kadin Kalbar juga meminta untuk merevisi Keputusan Menteri No. 2700 tahun 2012 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional agar sejalan dengan RPJM Nasional," kata Joni.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020