Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat melakukan evaluasi terhadap penanganan penurunan stunting di wilayah tersebut.
"Dalam penanganan stunting kita sudah cukup baik, bahkan kita meraih peringkat kedua se-Kalimantan Barat, tentu itu perlu komitmen semua pihak dalam mengatasi dan menekan angka stunting di Kapuas Hulu," kata Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir, saat evaluasi penanganan penurunan stunting, di Putussibau Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu, Senin.
Disampaikan Nasir, hasil pantauan status gizi di Kapuas Hulu menunjukkan adanya perbaikan prevalensi balita stunting dari 36,9 persen Tahun 2019, menjadi 32,9 persen Tahun 2020.
Menurut Nasir, walau pun mengalami penurunan, namun angka tersebut masih tergolong tinggi, artinya satu dari tiga balita di Kapuas Hulu mengalami kekerdilan (stunting) dan perlu mendapat perhatian serius.
"Tantangan utama tidak terjadi konvergensi antara program dan kegiatan terutama berkaitan anggaran," kata Nasir.
Oleh karena itu, Nasir menegaskan agar para camat mengalokasikan anggaran khusus penanganan penurunan angka stunting.
Selian itu, permasalahan mendasar yaitu ketidaktahuan masyarakat terhadap faktor-faktor penyebab stunting dan pemberian pelayanan kesehatan yang belum sesuai standar.
"Saya minta persoalan stunting itu kita atasi bersama, mulai dari pihak pemerintah, swasta, organisasi masyarakat hingga lapisan masyarakat," pesan Nasir yang sebentar lagi berakhir masa jabatan sebagai Bupati Kapuas Hulu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Dalam penanganan stunting kita sudah cukup baik, bahkan kita meraih peringkat kedua se-Kalimantan Barat, tentu itu perlu komitmen semua pihak dalam mengatasi dan menekan angka stunting di Kapuas Hulu," kata Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir, saat evaluasi penanganan penurunan stunting, di Putussibau Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu, Senin.
Disampaikan Nasir, hasil pantauan status gizi di Kapuas Hulu menunjukkan adanya perbaikan prevalensi balita stunting dari 36,9 persen Tahun 2019, menjadi 32,9 persen Tahun 2020.
Menurut Nasir, walau pun mengalami penurunan, namun angka tersebut masih tergolong tinggi, artinya satu dari tiga balita di Kapuas Hulu mengalami kekerdilan (stunting) dan perlu mendapat perhatian serius.
"Tantangan utama tidak terjadi konvergensi antara program dan kegiatan terutama berkaitan anggaran," kata Nasir.
Oleh karena itu, Nasir menegaskan agar para camat mengalokasikan anggaran khusus penanganan penurunan angka stunting.
Selian itu, permasalahan mendasar yaitu ketidaktahuan masyarakat terhadap faktor-faktor penyebab stunting dan pemberian pelayanan kesehatan yang belum sesuai standar.
"Saya minta persoalan stunting itu kita atasi bersama, mulai dari pihak pemerintah, swasta, organisasi masyarakat hingga lapisan masyarakat," pesan Nasir yang sebentar lagi berakhir masa jabatan sebagai Bupati Kapuas Hulu.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020