Asosiasi Perusahaan Perdagangan, Distributor, Keagenan dan Distribusi (Ardin) Indonesia mendukung Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Sanggau, Kalimantan Barat segera dibuka serta statusnya meningkat menjadi pelabuhan darat internasional.
“Komisi VI DPR RI juga telah meminta pemerintah untuk segera membuka dan meningkatkan status PLBN Entikong menjadi pelabuhan darat. Kita dari Ardin Indonesia sangat mendukung hal itu,” ujar Ketua Ardin Indonesia, Muhammad Rifal di Pontianak, Sabtu.
Ia menilai apalagi saat pandemi COVID-19 ini perekonomian di perbatasan tidak berjalan. Sedangkan masyarakat perbatasan banyak yang bergantung pada perdagangan lintas batas.
“Jadi kita Ardin Indonesia mendesak agar dibuka pintu border perbatasan terutama alur keluar masuknya barang kebutuhan pokok,” kata dia.
Ia menambahkan bahwa apa yang disampaikan anggota DPR RI Ananta Wahana dari Fraksi PDIP pada saat Panja dengan Kementerian Perdagangan adalah pendapat dan masukan yang harus disambut baik oleh pemerintah daerah Kalbar dalam hal ini Gubernur serta pelaku usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan dan industri.
“Untuk itu saya selaku Ketua Umum Ardin Indonesia meminta kepada Kementerian terkait yang menangani perbatasan untuk secepat mungkin membuka pintu perbatasan. Di mana kita tahu bahwa kebijakan perbatasan berada di tangan pemerintah pusat. Harapan saya juga agar pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Kalbar untuk meminta kepada pemerintah pusat segera membuka pintu perbatasan Entikong Sanggau,” harap dia.
Sebelumnya juga, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sanggau, meminta aktivitas ekspor dan impor melalui PLBN Entikong bisa dihidupkan atau dibuka sebagai langkah kongkrit pemerintah dalam membangun kawasan perbatasan.
“Pada saat peresmian PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, tanggal 21 Desember 2016, Presiden berharap dengan pembangunan PLBN beserta infrastruktur pendukungnya yang dibangun secara megah itu hendaknya ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat i berjalan dengan lancar. Untuk itu kita minta dihidupkan,” ujar Ketua Kadin Sanggau, Bambang Rusbandi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
“Komisi VI DPR RI juga telah meminta pemerintah untuk segera membuka dan meningkatkan status PLBN Entikong menjadi pelabuhan darat. Kita dari Ardin Indonesia sangat mendukung hal itu,” ujar Ketua Ardin Indonesia, Muhammad Rifal di Pontianak, Sabtu.
Ia menilai apalagi saat pandemi COVID-19 ini perekonomian di perbatasan tidak berjalan. Sedangkan masyarakat perbatasan banyak yang bergantung pada perdagangan lintas batas.
“Jadi kita Ardin Indonesia mendesak agar dibuka pintu border perbatasan terutama alur keluar masuknya barang kebutuhan pokok,” kata dia.
Ia menambahkan bahwa apa yang disampaikan anggota DPR RI Ananta Wahana dari Fraksi PDIP pada saat Panja dengan Kementerian Perdagangan adalah pendapat dan masukan yang harus disambut baik oleh pemerintah daerah Kalbar dalam hal ini Gubernur serta pelaku usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan dan industri.
“Untuk itu saya selaku Ketua Umum Ardin Indonesia meminta kepada Kementerian terkait yang menangani perbatasan untuk secepat mungkin membuka pintu perbatasan. Di mana kita tahu bahwa kebijakan perbatasan berada di tangan pemerintah pusat. Harapan saya juga agar pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Kalbar untuk meminta kepada pemerintah pusat segera membuka pintu perbatasan Entikong Sanggau,” harap dia.
Sebelumnya juga, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sanggau, meminta aktivitas ekspor dan impor melalui PLBN Entikong bisa dihidupkan atau dibuka sebagai langkah kongkrit pemerintah dalam membangun kawasan perbatasan.
“Pada saat peresmian PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, tanggal 21 Desember 2016, Presiden berharap dengan pembangunan PLBN beserta infrastruktur pendukungnya yang dibangun secara megah itu hendaknya ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat i berjalan dengan lancar. Untuk itu kita minta dihidupkan,” ujar Ketua Kadin Sanggau, Bambang Rusbandi.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020