Peneliti Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Netty Herawati mengatakan berdasarkan hasil studi kualitatif yang menyasar pemangku kepentingan kunci di 4 kabupaten dan 2 kota pada 2020 terhadap rencana pembangunan PLTN di Kalbar penerimaan warga tinggi dan hal itu sejalan dengan hasil penelitian kuantitatif sebelumnya.
"Hasil studi kelayakan non tapak yang menyasar pemangku kepentingan kunci penerimaan masyarakat kategori tinggi. Hal itu sejalan dengan hasil studi kuantitatif terhadap teknologi nuklir di Kalbar pada 2019 lalu terhadap 600 responden dengan sebaran acak di 12 kabupaten dan 2 kota dengan hasil sebanyak 87,17 persen,"ujarnya dalam kegiatan diskusi hasil dan aspirasi yang digelar Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dan Untan Pontianak di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan hanya saja tingginya penerimaan tersebut belum diimbangi oleh pemahaman yang memadai mengenai aspek manfaat dan resiko nuklir.
Baca juga: Batan : Pembangunan PLTN di Kalimantan Barat butuh lembaga khusus pemerintah
"Sehingga dibutuhkan studi dan data yang lebih akurat agar proses pelibatan publik sebagai pemangku kepentingan dapat terakomodir dengan baik," kata dia.
Ia menambahkan bahwa persepsi masyarakat Kalbar di lapangan tentang nuklir pada umumnya negatif dikarenakan pengetahuan dan pemahamannya tentang nuklir masih sangat minim dan lebih banyak dipengaruhi informasi negatif yang bersumber dari media massa dan buku pelajaran sekolah yang menjelaskan tentang bom nuklir Hirosima dan Nagasaki.
"Namun demikian potensi penerimaan masyarakat terkait adanya rencana pembangunan PLTN di Kalbar menunjukkan indikasi yang sangat tinggi, di mana masyarakat yang menyetujui rencana tersebut mengemukakan alasan ingin adanya perubahan yang menjadikan hidup mereka lebih sejahtera dengan adanya dampak positif dari kehadiran PLTN di wilayahnya," kata dia.
Baca juga: Guru besar: PLTN bisa masuk dalam bauran energi Indonesia
Berkaitan dengan rencana Pembangunan PLTN di Kalbar menurutnya pemerintah perlu segera menyiapkan strategi komunikasi dan sosialisasi PLTN untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta merubah persepsi negatif masyarakat menjadi persepsi yang positif dengan menjelaskan kelebihan maupun resiko PLTN secara jujur dan terbuka agar dapat meluruskan pandangan keliru terkait informasi nuklir sebagaimana yang berkembang di masyarakat selama ini.
"Berdasarkan hasil pemetaan pemangku kepentingan yang menemukan sejumlah tokoh yang berasal dari lembaga pemerintah, organisasi adat, agama dan ormas lainnya yang memiliki pengaruh untuk ikut merealisasikan pembangunan PLTN Kalbar maka pelibatan para tokoh dalam sosialisasi menjadi salah satu strategi komunikasi nuklir yang efektif di Kalbar," jelas dia.
Baca juga: Belum ada perkembangan pembangunan PLTN di Kalbar
Baca juga: Perancis dan Jepang tertarik bangun PLTN di Kalbar
Baca juga: Pembangunan PLTN, Bapeten tunggu kesiapan Kalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Hasil studi kelayakan non tapak yang menyasar pemangku kepentingan kunci penerimaan masyarakat kategori tinggi. Hal itu sejalan dengan hasil studi kuantitatif terhadap teknologi nuklir di Kalbar pada 2019 lalu terhadap 600 responden dengan sebaran acak di 12 kabupaten dan 2 kota dengan hasil sebanyak 87,17 persen,"ujarnya dalam kegiatan diskusi hasil dan aspirasi yang digelar Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dan Untan Pontianak di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan hanya saja tingginya penerimaan tersebut belum diimbangi oleh pemahaman yang memadai mengenai aspek manfaat dan resiko nuklir.
Baca juga: Batan : Pembangunan PLTN di Kalimantan Barat butuh lembaga khusus pemerintah
"Sehingga dibutuhkan studi dan data yang lebih akurat agar proses pelibatan publik sebagai pemangku kepentingan dapat terakomodir dengan baik," kata dia.
Ia menambahkan bahwa persepsi masyarakat Kalbar di lapangan tentang nuklir pada umumnya negatif dikarenakan pengetahuan dan pemahamannya tentang nuklir masih sangat minim dan lebih banyak dipengaruhi informasi negatif yang bersumber dari media massa dan buku pelajaran sekolah yang menjelaskan tentang bom nuklir Hirosima dan Nagasaki.
"Namun demikian potensi penerimaan masyarakat terkait adanya rencana pembangunan PLTN di Kalbar menunjukkan indikasi yang sangat tinggi, di mana masyarakat yang menyetujui rencana tersebut mengemukakan alasan ingin adanya perubahan yang menjadikan hidup mereka lebih sejahtera dengan adanya dampak positif dari kehadiran PLTN di wilayahnya," kata dia.
Baca juga: Guru besar: PLTN bisa masuk dalam bauran energi Indonesia
Berkaitan dengan rencana Pembangunan PLTN di Kalbar menurutnya pemerintah perlu segera menyiapkan strategi komunikasi dan sosialisasi PLTN untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta merubah persepsi negatif masyarakat menjadi persepsi yang positif dengan menjelaskan kelebihan maupun resiko PLTN secara jujur dan terbuka agar dapat meluruskan pandangan keliru terkait informasi nuklir sebagaimana yang berkembang di masyarakat selama ini.
"Berdasarkan hasil pemetaan pemangku kepentingan yang menemukan sejumlah tokoh yang berasal dari lembaga pemerintah, organisasi adat, agama dan ormas lainnya yang memiliki pengaruh untuk ikut merealisasikan pembangunan PLTN Kalbar maka pelibatan para tokoh dalam sosialisasi menjadi salah satu strategi komunikasi nuklir yang efektif di Kalbar," jelas dia.
Baca juga: Belum ada perkembangan pembangunan PLTN di Kalbar
Baca juga: Perancis dan Jepang tertarik bangun PLTN di Kalbar
Baca juga: Pembangunan PLTN, Bapeten tunggu kesiapan Kalbar
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020