Bupati Kapuas Hulu Kalimantan Barat Fransiskus Diaan bersama sejumlah kepala daerah yang ada di Kalimantan Barat mengikuti Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022 tingkat provinsi Kalimantan Barat.
" Melalui Musrenbang itu kita berharap usulan pembangunan Kapuas Hulu dapat terealisasi, karena kita memiliki wilayah yang sangat luas serta memiliki daerah perbatasan yang masuk ke dalam lokasi prioritas," kata Fransiskus Diaan, ketika mengikuti Musrenbang provinsi, di Pontianak, Rabu.
Disampaikan Fransiskus, selain wilayah yang luas dan masuk perbatasan, Kapuas Hulu juga memiliki dua Taman Nasional yang perlu dukungan dari Pemerintah provinsi (Pemprov) sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Menurut dia, dukungan Pemprov untuk pembangunan Kapuas Hulu sangatlah penting, terutama dalam dalam mengatur kebijakan terkait pembangunan serta hak-hak berusaha masyarakat yang berada dalam wilayah Taman Nasional tersebut.
" Tentu kita ingin percepatan pembangunan di Kapuas Hulu sehingga program dan rencana pembangunan mesti bersinergis dengan Pemprov dan pemerintah pusat," ucap Fransiskus.
Dalam Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Barat juga para peserta mendengarkan dan menyaksikan secara virtual arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan dan arahan dari Menteri PPN atau Badan perencanaan pembangunan nasional.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
" Melalui Musrenbang itu kita berharap usulan pembangunan Kapuas Hulu dapat terealisasi, karena kita memiliki wilayah yang sangat luas serta memiliki daerah perbatasan yang masuk ke dalam lokasi prioritas," kata Fransiskus Diaan, ketika mengikuti Musrenbang provinsi, di Pontianak, Rabu.
Disampaikan Fransiskus, selain wilayah yang luas dan masuk perbatasan, Kapuas Hulu juga memiliki dua Taman Nasional yang perlu dukungan dari Pemerintah provinsi (Pemprov) sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Menurut dia, dukungan Pemprov untuk pembangunan Kapuas Hulu sangatlah penting, terutama dalam dalam mengatur kebijakan terkait pembangunan serta hak-hak berusaha masyarakat yang berada dalam wilayah Taman Nasional tersebut.
" Tentu kita ingin percepatan pembangunan di Kapuas Hulu sehingga program dan rencana pembangunan mesti bersinergis dengan Pemprov dan pemerintah pusat," ucap Fransiskus.
Dalam Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Barat juga para peserta mendengarkan dan menyaksikan secara virtual arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan dan arahan dari Menteri PPN atau Badan perencanaan pembangunan nasional.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021