Dibeberapa daerah di Kalimantan Barat, kegiatan Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK21) masih banyak menemukan beberapa kendala salah satunya adalah jarak tempuh dari satu desa ke desa lain dan ke kota kecamatan yang cukup jauh dan memakan waktu, bahkan hingga berjam-jam lamanya.
"Sebenarnya yang terdata itu sudah banyak untuk yang ada di desa namun pengembalian formulir kecamatan itu banyak kendala. Salah satunya adalah jarak antara satu desa ke desa yang lain terlalu jauh dari kota kecamatan. Namun sebenarnya kader itu sudah mendata hanya formulir saja yang belum masuk kecamatan," ungkap petugas PKB Kecamatan Manyuke, Novi Ariyanto
di Ngabang saat melakukan pertemuan bersama rombongan tim BKKBN Kalbar, Selasa.
Ia mengatakan, metode Computer-Assisted Personal Interview (CAPI), untuk supervisor yang metode CAPI ini berjalan ke monitoring ke Kader pendata tidaklah maksimal. Hal itu di karenakan data yang kader peroleh yang di dapatkan dari portal itu selisih jauh dengan data yang ada di kader.
"Contoh nya saya sebagai manajer data, kami sudah berkoordinasi dengan supervisor, bahwasanya dusun ini progesnya masih 30 persen dan supervisor itu datang ke kader, ternyata datanya itu sudah 90 persen. Maka rasa kepercayaan supervisor berkoordinasi dengan kami itu kurang," kata Novi.
Sementara itu katanya lagi, kalau untuk signal, rata-rata saat 0ara kader masuk ke desa, sinyal itu tidak ada hanya ada di kota kecamatan. Dan di di kami rata-rata satu petugas PLKB menangani delapan desa dan satu desa terdapat sekitar 300 lebih KK nya.
Ia mengaku, dari hasil pertemuan bersama Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar ia dan teman-teman PKB/PLKB Kabupaten Landak dapat pencerahan dari BKKBN Provinsi. Seperti dalah satunya bagaimana solusi strategi menghadapi kendala yang dihadapi lapangan.
"Jadi kami harus mengumpulkan formulir yang di kecamatan agar kami tahu sebenarnya berapa yang didata dan yang tidak mendata dan banyak hal yang kita tidak ketahui tapi dengan pencerahan ini kami jadi tahu. Saya sendiri dengan satu orang PKB lainnya menangani 16 desa di kecamatan Manyuke," tutup Novi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Sebenarnya yang terdata itu sudah banyak untuk yang ada di desa namun pengembalian formulir kecamatan itu banyak kendala. Salah satunya adalah jarak antara satu desa ke desa yang lain terlalu jauh dari kota kecamatan. Namun sebenarnya kader itu sudah mendata hanya formulir saja yang belum masuk kecamatan," ungkap petugas PKB Kecamatan Manyuke, Novi Ariyanto
di Ngabang saat melakukan pertemuan bersama rombongan tim BKKBN Kalbar, Selasa.
Ia mengatakan, metode Computer-Assisted Personal Interview (CAPI), untuk supervisor yang metode CAPI ini berjalan ke monitoring ke Kader pendata tidaklah maksimal. Hal itu di karenakan data yang kader peroleh yang di dapatkan dari portal itu selisih jauh dengan data yang ada di kader.
"Contoh nya saya sebagai manajer data, kami sudah berkoordinasi dengan supervisor, bahwasanya dusun ini progesnya masih 30 persen dan supervisor itu datang ke kader, ternyata datanya itu sudah 90 persen. Maka rasa kepercayaan supervisor berkoordinasi dengan kami itu kurang," kata Novi.
Sementara itu katanya lagi, kalau untuk signal, rata-rata saat 0ara kader masuk ke desa, sinyal itu tidak ada hanya ada di kota kecamatan. Dan di di kami rata-rata satu petugas PLKB menangani delapan desa dan satu desa terdapat sekitar 300 lebih KK nya.
Ia mengaku, dari hasil pertemuan bersama Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar ia dan teman-teman PKB/PLKB Kabupaten Landak dapat pencerahan dari BKKBN Provinsi. Seperti dalah satunya bagaimana solusi strategi menghadapi kendala yang dihadapi lapangan.
"Jadi kami harus mengumpulkan formulir yang di kecamatan agar kami tahu sebenarnya berapa yang didata dan yang tidak mendata dan banyak hal yang kita tidak ketahui tapi dengan pencerahan ini kami jadi tahu. Saya sendiri dengan satu orang PKB lainnya menangani 16 desa di kecamatan Manyuke," tutup Novi.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021