Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat, Edih Mulyadi menyebutkan bahwa realisasi belanja APBN di Kalbar hingga 31 Juli 2021 telah mencapai 44,43 persen dari pagu.
"Hingga 31 Juli 2021 secara keseluruhan APBN Kalbar sudah terealisasi 44,43 persen. Jadi sebetulnya ada tren yang sangat bagus. Target kami di triwulan ketiga ini 60 persen," ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kalbar di Pontianak, Senin.
Ia memaparkan, dari tujuh komponen jenis belanja APBN, realisasi belanja terbesar adalah untuk DAK non fisik 65,99 persen dari pagu Rp1,3 triliun dan belanja pegawai 57 persen dari pagu Rp3,95 triliun.
Baca juga: Kemenkeu alokasikan anggaran TIK Rp27,4 triliun termasuk ke dana desa
Meski belanja menunjukkan tren positif secara umum, realisasi Dana Desa justru menunjukkan pertumbuhan negatif, yakni tercatat minus 23,43 persen hingga Juli 2021.
"Penyaluran Dana Desa turunnya signifikan. Perlambatan penyaluran dana desa di Kalbar ini sudah kami evaluasi salah satu kendalanya adalah pergantian kepala desa," ungkapnya.
Selain pergantian kepemimpinan untuk sejumlah desa yang baru menggelar Pilkades, faktor penghambat lainnya adalah aturan baru yang mengharuskan desa mengalokasikan anggaran sebesar minimal delapan persen untuk penanganan COVID-19.
Perubahan aturan ini, menurut dia, cukup mempengaruhi penyerapan Dana Desa pada 2021.
Baca juga: PDAM Kubu Raya harapkan bantuan dana dari APBN untuk pembangunan IPA
Selain Dana Desa, komponen belanja lain yang menjadi perhatian adalah DAK Fisik yang realisasinya baru mencapai 13,28 persen dari pagu Rp2,39 triliun, atau turun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Menurut dia, permasalahan dalam penyaluran DAK Fisik adalah keterlambatan penetapan Perkada APBD Tahun 2021 karena adanya Pilkada yang menyebabkan terlambatnya pengesahan Daftar Rincian Anggaran (DRA). Sedangkan OPD baru mulai melakukan lelang setelah adanya penetapan DRA.
"Pandemi COVID- 19 juga berpengaruh pada rencana kegiatan yang akan dilakukan mulai dari proses lelang sampai dengan pengerjaan karena adanya pembatasan sosial yang mengakibatkan terbatasnya mobilitas yang akan dilakukan," katanya.
Ia mengharapkan penyerapan anggaran bagi belanja yang belum optimal tersebut dapat segera dipacu supaya memberikan dampak bagi masyarakat.
"Namun, kami tetap menekankan agar memperhatikan akuntabilitas setiap anggaran yang direalisasikan tersebut," kata dia.
Baca juga: Ketua Komisi V DPR awasi pembangunan gedung sekolah dari dana APBN
Baca juga: Realisasi APBN di Kalbar hingga Mei 2021, sejumlah serapan pembiayaan masih minim
Baca juga: Stimulus listrik dihentikan mulai Juli 2021
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Hingga 31 Juli 2021 secara keseluruhan APBN Kalbar sudah terealisasi 44,43 persen. Jadi sebetulnya ada tren yang sangat bagus. Target kami di triwulan ketiga ini 60 persen," ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kalbar di Pontianak, Senin.
Ia memaparkan, dari tujuh komponen jenis belanja APBN, realisasi belanja terbesar adalah untuk DAK non fisik 65,99 persen dari pagu Rp1,3 triliun dan belanja pegawai 57 persen dari pagu Rp3,95 triliun.
Baca juga: Kemenkeu alokasikan anggaran TIK Rp27,4 triliun termasuk ke dana desa
Meski belanja menunjukkan tren positif secara umum, realisasi Dana Desa justru menunjukkan pertumbuhan negatif, yakni tercatat minus 23,43 persen hingga Juli 2021.
"Penyaluran Dana Desa turunnya signifikan. Perlambatan penyaluran dana desa di Kalbar ini sudah kami evaluasi salah satu kendalanya adalah pergantian kepala desa," ungkapnya.
Selain pergantian kepemimpinan untuk sejumlah desa yang baru menggelar Pilkades, faktor penghambat lainnya adalah aturan baru yang mengharuskan desa mengalokasikan anggaran sebesar minimal delapan persen untuk penanganan COVID-19.
Perubahan aturan ini, menurut dia, cukup mempengaruhi penyerapan Dana Desa pada 2021.
Baca juga: PDAM Kubu Raya harapkan bantuan dana dari APBN untuk pembangunan IPA
Selain Dana Desa, komponen belanja lain yang menjadi perhatian adalah DAK Fisik yang realisasinya baru mencapai 13,28 persen dari pagu Rp2,39 triliun, atau turun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Menurut dia, permasalahan dalam penyaluran DAK Fisik adalah keterlambatan penetapan Perkada APBD Tahun 2021 karena adanya Pilkada yang menyebabkan terlambatnya pengesahan Daftar Rincian Anggaran (DRA). Sedangkan OPD baru mulai melakukan lelang setelah adanya penetapan DRA.
"Pandemi COVID- 19 juga berpengaruh pada rencana kegiatan yang akan dilakukan mulai dari proses lelang sampai dengan pengerjaan karena adanya pembatasan sosial yang mengakibatkan terbatasnya mobilitas yang akan dilakukan," katanya.
Ia mengharapkan penyerapan anggaran bagi belanja yang belum optimal tersebut dapat segera dipacu supaya memberikan dampak bagi masyarakat.
"Namun, kami tetap menekankan agar memperhatikan akuntabilitas setiap anggaran yang direalisasikan tersebut," kata dia.
Baca juga: Ketua Komisi V DPR awasi pembangunan gedung sekolah dari dana APBN
Baca juga: Realisasi APBN di Kalbar hingga Mei 2021, sejumlah serapan pembiayaan masih minim
Baca juga: Stimulus listrik dihentikan mulai Juli 2021
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021